PEMBANGUNAN DALAM PENYEDIAAN PRASARANA PERDESAAN DI
KAWASAN PESISIR UTARA JAWA TENGAH
Pembangunan infrastruktur merupakan bagian terpenting dari pembangunan dan
pembangunan daerah, terutama di pedesaan. Infrastruktur yang memadai dapat mendorong
perkembangan kegiatan sosial dan ekonomi (Jayadinata, 1999: 31), yang selanjutnya akan
mendorong kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam kondisi sosial ekonomi yang baik,
masyarakat akan lebih mampu berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur di
lingkungannya.
Infrastruktur merupakan aset yang berwujud, dan juga sangat penting dalam
memberikan pelayanan publik. Kurangnya infrastruktur atau bahkan ketidakmampuan untuk
beroperasi akan berdampak besar bagi masyarakat (Kodoatie, 2005: 9), yaitu terganggunya
kegiatan sosial ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya akan memperlambat pertumbuhan
kawasan dan berkontribusi. untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.
Sebagaimana kawasan pesisir pada umumnya, pembangunan di kawasan Pesisir Utara
Jawa Tengah masih menghadapi beberapa masalah di antaranya: sebagian besar merupakan
daerah terisolir; sarana pelayanan dasar termasuk prasarana fisik masih terbatas; kondisi
lingkungan kurang terpelihara sehingga kurang memenuhi persyaratan kesehatan; air bersih
dan sanitasi jauh dari mencukupi, keadaan perumahan umumnya masih jauh dari layak huni;
dan pendapatan penduduk masih sangat rendah (Dahuri,2004:299).
Dalam banyak kasus, pemerintah harus terus mendorong, memobilisasi, dan
terkadang bahkan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mensyaratkan
kebijakan yang mewajibkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Rencana, gagasan, atau inovasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak selalu
mendapat dukungan atau pengaruh dari keterlibatan masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas
dari kondisi, karakteristik dan latar belakang masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhan akan
pengembangan format komunikasi yang benar menjadi sangat penting. Jika kondisi,
karakteristik dan latar belakang masyarakat memang berbeda, maka perlu mengadopsi model
komunikasi pembangunan yang berbeda.
