Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
The issue of corruption, collusion, and nepotism (ccn) as a social phenomenon in business practices in indonesia. It provides an overview of the definitions of ccn, the legal framework for prevention, the key perpetrators, the general principles of state administration, and the sanctions for ccn violations. The document highlights the need for a comprehensive approach to tackling ccn, including systematic removal of corrupt officials, administrative reforms, and economic policies that enable a decent standard of living. The paper emphasizes the importance of three key components in eradicating ccn: establishing a new performance evaluation system, swiftly punishing corrupt officials, and implementing a clean governance and good business practices framework.
Typology: Cheat Sheet
1 / 14
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
Dibuat Oleh Nama : Bunga Cahya Anggraini NPM : 230410005 Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dosen : Muhamad Khoiri S.Pd,.M.Pd FAKULTAS TEKNIK DAN KOMPUTER PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS PUTERA BATAM
A. Latar belakang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) yang selama ini hanya menjadi isu nasional, akhirnya meningkat semakin endemis dan kecenderungan tetap parah akibatnya bangsa dan negara dilanda multi krisis termasuk dalam dunia bisnis, kredebilitas dan kemampuan daya saing para pelaku bisnis melemah. Hal ini menjadi tantangan dunia usaha dalam menghadapi perdagangan bebas. Dalam praktek bisnis di Indonesia fenomena yang senantiasa muncul dalam masyarakat adalah setiap peluang usaha selalu tidak lepas adanya KKN. Hampir setiap media informasi cetak, elektro, digital internet memuat tentang KKN yang mempengaruhi praktek bisnis, bahkan telah sedemikian melembaga. Para pelaku bisnis mulai dari oknum-oknum yang berada pada struktur pemerintahan negara (birokrat) dan BUMN maupun dari swasta, konglomerat dan koperasi, praktisi hukum, legislatif dan LSM sering terkait dengan praktek KKN, jadi pelaku KKN itu baik yang berstatus swasta maupun pegawai negeri juga diperluas pengertiannya termasuk korporasi (Prinst, 2002 : 17). Hal tersebut dimungkinkan karena para birokrat dan pelaku-pelaku bisnis tertentu menguasai sumber-sumber dan potensi ekonomi atau jaringan bisnis yang setrategis tanpa memperhatikan kepentingan natural meskipun akan menimbulkan kerugian keuangan dan ekonomi negara.
B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah masalah-masalah KKN sebagai fenomena sosial dalam praktek bisnis serta upaya penanggulangannya dengan perumusan masalah sebagai berikut : a. Bagaimanakah eksistensi KKN sebagai fenomena sosial dalam praktek bisnis? b. Bagaimanakah perkembangan KKN dengan pola baru dan upaya penanggulangannya?
Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, terutama kepada : a. Peneliti / Penulis 1). Merupakan kesempatan berkarya untuk menuangkan konsep- konsep yang telah dipelajari dan diperoleh selama proses perkuliahan, pengalaman-pengalaman ke dalam sebuah tulisan ilmiah. 2). Merupakan pendalaman, latihan dan mengkaji permasalahan yang berkaitan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menjadi fenomena sosial dalam praktek bisnis. 3). Mengembangkan kemampuan penalaran hukum dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan KKN dalam praktek bisnis. b. Perguruan Tinggi 1). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah. 2). Hasil penelitian menjadi landasan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.
A. Pengertian KKN Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah dijelaskan mengenai pengertian KKN. Dikutip dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, berikut ini pengertian korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN):
C. Pelaku KKN Praktik KKN tidak hanya mungkin dilakukan antar-penyelenggara negara tetapi juga antara penyelenggaraan negara dan pihak lain seperti keluarga, para pengusaha dan lainnya. Adanya UU No. 28 Tahun 1999 dimaksudkan sebagai upaya mencegah para penyelenggara negara dan pihak lain melakukan praktik KKN. Maka sasaran pokok UU tersebut adalah para penyelenggara negara, yang meliputi:
orang lain yang suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, akan mendapatkan sanksi berupa:
Dari uraian yang dipaparkan, penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat tiga komponen dalam memberantas KKN yaitu:
https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/14/140000269/korupsi- kolusi-dan-nepotisme-kkn-pengertian-pencegahan-dan- sanksi?page=all http://e-journal.uajy.ac.id/4153/2/1MIH00900.pdf https://media.neliti.com/media/publications/240321-korupsi-kolusi-dan- nepotisme-dalam-persp-0615a1d6.pdf
