Download state of justice, the fifth precept and more Lecture notes Law in PDF only on Docsity!
NEGARA
YANG BERKEADILAN SOSIAL BAGI
SELURUH RAKYAT INDONESIA
Dra. Henny Dewi Koeswanti, M.Pd
Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami konsep-konsep pokok dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam keadilan secara umum dan keadilan sosial khususnya kaitannya dengan peran Negara dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum(sosial) sehingga mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap permasalahan ketidakadilan sosial dan mencoba untuk memecahkan masalah tersebut.
Indikator Pencapaian Kompetensi :
- Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian keadilan dan keadilan sosial
- Mahasiswa mampu menunjukkan nilai-nilai dan gagasan keadilan sosial di dalam pasal-pasal UUD 1945
- Mahasiswa menjelaskan pentingnya struktur yang adil dalam menciptakan keadilan sosial
- Mahasiswa mampu menganalisis terhadap permasalahan ketidakadilan sosial
- Mahasiswa mampu membedakan kebijakan yang mewujudkan kesejahteraan umum dan kebijakan yang menguntungkan sekelompok kecil rakyat.
Pendahuluan Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan
Kesejahteraan Umum
Kesejahteraan Individual
Negara Sejahtera
Pengertian Keadilan
Prinsip Keadilan
Keadilan soasial dan Negara Pancasila
Negara Sejahtera
Keadilan social dalam Negara Pancasila
Negara Keadilan
PETA
KONSEP
prinsip keadilan yaitu : (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang adil atas kesempatan. Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain. John Raws (2006) memprioritaskan bahwa prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya secara leksikal berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip kedua dan ketiga. Menurut Notonagoro (1975) keadilan dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :
1. Keadilan legalis
Keadilan legalis artinya keadilan yang diwujudkan dari individu ke masyarakat. Manusia sebagai individu wajib memperlakukan masyarakat sebagai keseluruhan dengan adil dan sebagai anggota yang sama martabatnya. Manusia sama di depan hukum, tidak ubahnya dengan anggota masyarakat yang lain. Contoh : warga negara taat membayar pajak, mematuhi peraturan berlalu lintas di jalan raya. Dalam hal ini setiap warga negara dituntut untuk mematuhi hukum yang berlaku.
2. Keadilan distributif
Keadilan distributif adalah keadilan yang diwujudkan dari masyarakat ke individu. Dalam hal ini dari Negara kepada rakyatnya dimana Pemerintah sebagai representasi negara wajib memberikan pelayanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan negara (seperti bumi dan air serta cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat yang dikuasai Negara untuk kemakmuran sebesar-besar seluruh rakyat). Disamping itu Negara juga memberi kesempatan yang sama kepada warga negara untuk dapat mengakses fasilitas yang disediakan oleh negara (tidak diskriminatif). Contoh : tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan, kemakmuran untuk rakyat, jalan raya untuk transportasi umum termasuk untuk penyandang cacat dan lanjut usia.
3. Keadilan komutatif
Keadilan jenis ini diwujudkan dari individu kepada individu (antar individu). Artinya warga masyarakat wajib memperlakukan warga yang lain sebagai pribadi yang sama martabatnya. Ukuran pemberian haknya berdasarkan prestasi sehingga seseorang yang mempunyai prestasi yang sama diberi hak yang sama. Jadi sesuatu yang dapat dicapai
oleh seseorang harus dipandang sebagai miliknya dan diberikan secara proposional sebagaimana adanya. Contoh : saling hormat-menghormati antar-sesama manusia toleransi dalam pendapat dan keyakinan serta saling bekerja sama.
b. Prinsip Keadilan
Dua prinsip keadilan yang dimaksud dalam hal ini Pertama yaitu, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebadan yang sama bagi semua orang. Kedua : Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa hingga: (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Kebebasan dasar warga negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat. Kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir; kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan mempertahankan hak milik (personal); dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep Rule of Law. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara karena warga masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama. Prinsip kedua berkenan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggungjawab, atau rantai komamndo. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan. Semua nilai sosial- kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis-basis harga diri–didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang. Maka ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang.( John Rowls,2003).
c. Keadilan Sosial dalam Negara Pancasila
kelompok yang dapat hidup dengan seenaknya karena mereka menguasai sebagian besar dari hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin itu.
Negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab (sila II). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya. Dalam hidup bersama baik dalam masyarakat, bangsa dan negara harus terwujud suatu keadilan (Keadilan Sosial), yang meliputi tiga hal yaitu : keadilan distributif (keadilan membagi), yaitu negara terhadap warganya, kedilan legal (keadilan bertaat), yaitu warga terhadap negaranya untuk mentaati peraturan perundangan, dan keadilan komutatif (keadilan antarsesama warga negara), yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik (Notonagoro, 1975). Sebagai suatu negara yang berkeadilan sosial maka negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai suatu negara kebangsaan, bertujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan warganya (tujuan khusus). Adapun tujuan dalam pergaulan antar bangsa di masyarakat internasional bertujuan : “.....ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam pengertian ini maka negara Indonesia sebagai negara kebangsaan adalah berdasar keadilan sosial dalam melindungi dan mensejahterakan warganya, demikian pula dalam pergaulan masyarakat internasional berprinsip dasar pada kemerdekan serta keadilan dalam hidup masyarakat. Realisasi dan perlidungan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu negara kebangsaan, mengharuskan negara untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Sehingga sebagai suatu negara hukum harus terpenuhi adanya tiga syarat pokok yaitu ; pengakuan dan perlindungan atas hak-hak
asasi manusia, peradilan yang bebas, dan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Konsekuensinya sebagai suatu negara hukum yang berkeadilan sosial maka negara Indonesia harus mengkui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Rumusan Hak Asasi Manusia tercantum dalam Undang-Undag dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2),Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34. Dalam penjelasannya sebagai berikut:
- Pasal 27 ayat (1) menyatakan kesamaan kedudukan warga Negara di dalam hukum dan pemerintahan dan berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini mempunyai arti tidak ada dikriminasi diantara warga Negara, baik mengenai haknya maupun kewajibannya, dalam arti bahwa setiap warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Ketentuan pasal 27 ayat (1) sebagai penjelmaan dari pokok pikiran kedaulatan rakyat serta pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab untuk memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, yang merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua yang menjadi landasan kehidupan nasional bidang politik.
- Pasal 27 (2) tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini menunjukkan asas kesejahteraan atau asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak asasi manusia atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 (2) merupakan penjelmaan dari gabungan antara pokok pikiran kedua dan ketiga yaitu keadilan sosial dan kedaulatan rakyat sebagai pancaran sila kelima dan sila keempat, yang menjadi landasan kehidupan nasional bidang ekonomi.
- Pasal 27 (3) (II) menetapkan bahwa setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. Dalam ketentuan ayat ini menyatakan hak dan kewajiban warga Negara menjadi satu kesatuan, dalam ketentuan lain warga Negara yang punya hak, Negara wajib memberikannya. Hal ini merupakan hak asasi manusia turut serta dalam bela Negara, dan juga merupakan kewajiban asasi manusia untuk turut serta dalam bela Negara. Ketentuan pasal 27 (3) (II) ini, merupakan penjelmaan pokok pikiran pertama yaitu pokok pikiran persatuan sebagai pancaran
- Pasal 31 yang terdiri (5) ayat, merupakan penjelmaan dari pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung pengertian untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dan merupakan cara yang perlu ditempuh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pancaran sila kedua, dan juga sebagai landasan salah satu kehidupan nasional bidang sosial budaya, khusus sub bidang tentang pendidikan.
- Pasal 33 ayat (1) merupakan hak asasi manusia atas usaha perekonomian, dan pasal 33 ayat (3) merupakan hak asasi manusia atas kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat (4) (IV) menetapkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang yang dinyatakan dalam ayat (5) (I).(Noor Mc Bakry,2010).
Demikianlah sebagai suatu negara yang berkeadilan maka negara berkewajiban melindugi hak-hak asasi warganya, sebaliknya warga negara berkewajiban mentaati peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi keadilan legal dalam hidup bersama. Keadilan sosial dimaksudkan hendak mewujudkan kesejahteraan umum yaitu bagi masyarakat warga negara dan penduduk. Prinsip Keadilan dan prinsip kemanusiaan menjadikan penjajahan harus dilenyapkan dari muka bumi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pembukaan alinea Pertama. Keadilan sosial memberi perimbangan kepada kedudukan perseorangan dalam masyarakat dan negara. Dengan adanya keadilan sebagai sila kelima dari dasar filsafat negara Indonesia, maka berarti di dalam Negara akan lebih dimungkinkan terwujudnya kemakmuran dan “kesejahteraan umum” sebagai penjabaran sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial menurut Pembukaan UUD dimaksudkan tidak hanya bagi rakyat Indonesia sendiri, akan tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Keadilan sosial dapat dikembalikan pula kepada sifat kodrat manusia monodualis, sehingga keadilan sosial merupakan perwujudan dari sifat hakekat negara Indonesia sebagai negara monodualis. Itu berarti dalam sila keadilan sosial terkandung kesatuan yang statis tidak berubah dari kepentingan perseorangan dan kepentingan umum dalam keseimbangan yang dinamis.
Realisasi dari prinsip keadilan sosial tidak lain adalah dengan pembangunan yang benar- benar dapat dilaksanakan dan berguna serta dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Pembangunan Nasional sendiri merupakan upaya untuk mecapai tujuan negara, sehingga Pembangunan Nasional harus senantiasa meletakkan asas keadilan sebagai dasar operasional serta dalam penentuan berbagai macam kebijaksanaan dalam pemerintahan negara. Dalam realisasinya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Dalam kehidupan sehari- hari, pengamalan sila kelima Pancasila terkadang tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam sila tersebut. Hal ini akan berakibat pada berubahnya sikap masyarat Indonesia. Jika masyarakat Indonesia bersikap tidak sesuai nilai dan norma Pancasila, maka dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia telah kehilangan jati diri. Jika bangsaIndonesia kehilangan jati dirinya, maka akan dapat dengan mudah bangsa lain menjajah bangsa Indonesia. Perilaku yang dipedomankan sebagai pengamalan Pancasila beserta pengamalan di masyarakat Indonesia diantaranya ; 1) Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong – royongan, 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, 3)Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, 4) Menghormati hak orang lain, 5) Saling tolong menolong, 6) Tidak bergaya hidup mewah, 7) Suka menghargai hasil karya orang Sila kelima Pancasila adalah tujuan akhir dari terselenggaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini diimplementasikan antara lain dalam bentuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Tercukupinya pangan, terpenuhinya sandang, dan juga kebutuhan papan, dalam bingkai kemerdekaan ekonomi, itu yang diharapkan. Dengan kemakmuran dan kesejahteraan yang ada dalam suatu negara yang merdeka perekonomiannya, akan tercipta iklim demokrasi
memperoleh pendidikan itu dibutuhkan oleh semua warga negara, maka pemerintah harus lebih dahulu memastikan semua warganya mendapatkan kesempatan itu sebelum menyediakan pendidikan yang lebih baik yang hanya bisa dijangkau oleh beberapa kelompok dalam masyarakat. Untuk mendukung dan melengkapkan usaha masyarakat dalam membangun suatu kehidupan yang sejahtera, di mana masyarakat dapat hidup dengan sebaik dan seadil mungkin, maka tujuan Negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum.(Nell-Breuning, 1968).
Kesejahteraan umum tidak identik dengan jumlah kesejahteraan semua anggota masyarakat. Kesejahteraan umum sekaligus kurang dan lebih dari jumlah semua kesejahteraan individual dalam masyarakat. Kurang, karena Negara selalu hanya dapat menyelenggarakan kondisi-kondisi kesejahteraan bagi warga-warganya, tetapi tidak dapat memastikan bahwa mereka semua memang sejahtera. Kesejahteraan individual tidak hanya tergantung dari apa yang disediakan oleh masyarakat dan Negara, tetapi juga dari individu yang bersangkutan. Lebih, karena masyarakat sendiri adalah lebih dari perjumlahan semua individu yang menjadi anggota-anggotanya. Kesejahteraan umum sebagai kesejahteraan yang harus diusahakan oleh Negara, harus dirumuskan sebagai kesejahteraan yang menunjang tercapainya kesejahteraan anggota-anggota masyarakat. Denngan demikian kesejahteraan umum dirumuskan sebagai jumlah syarat dan kondisi yang perlu tersedia agar para anggota masyarakat dapat sejahtera. Kesejahteraan umum dapat dirumuskan sebagai “ keseluruhan prasyarat- prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya “, atau sebagai “ jumlah semua kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar masing-masing individu, keluarga-keluarga, dan kemlompok- kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan mereka dengan lebih utuh dan cepat ” ( Klose, 1980 )
Menurut James Midgley (2005) Kondisi kesejahteraan mencerminkan tiga elemen dasar, yaitu: 1) ketika masyarakat dapat mengontrol dan mengatasi masalahnya; 2) jika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya untuk hidup layak; 3) jika masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan taraf hidup dan potensi yang dimilikinya.
b. Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan Sosial adalah keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan harkat dan martabat manusia; dapat mengatasi pelbagai masalah sosial yang dihadapi sendiri, keluarga dan masyarkatnya; dan dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya, keluarga dan masyarakatnya untuk berkembang menjadi lebih baik. Pengertian Kesejahteraan Sosial serta unsur-unsur yang terkandung di dalamnya menurut Compton (1980) adalah sebagai representasi tugas kelembagaan negara yang bertanggungjawab untuk membantu individu dan lembaga-lembaga sosial lain untuk mendorong tingkat kesejahteraan baik individu maupun keluarga. Lembaga-lembaga pelayanan sosial diciptakan untuk memelihara tingkat keberfungsian sosial individu dan keluarga sehingga mereka memiliki kapasitas untuk mengatasi masalahnya sendiri. Definisi ini secara khusus, menekankan aspek ”institusional” (kelembagaan) negara sebagai pemain utama kesejahteraan sosial. Menurut Suharto (2006) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Kesejahteraan sosial, menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja. Dengan demikian kesejahteraan sosial sebagaimana dikemukakan Suparlan dalam Suud, 2006 merupakan suatu keadaan dan kegiatan. Berdasar Pasal 3 UU Nomor 11/2009, Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:
- meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
Gagasan tentang Negara kesejahteraan di Indonesia diungkapkan oleh tokoh-tokoh the founding fathers, Soekarno mengusung propaganda anti- neoimperilaisme dan neokolonialisme, membangkitkan semangat perjuangan politik dan membangun ekonomi berdikari, Sjahrir menjadi pemimpin Partai Sosialis Indonesia menawarkan gagasan sosialisme ekonomi, dan Mohammad Hatta memelopori gerakan ekonomi rakyat melalui koperasi dan pasar sosial.
Ketiga tokoh itu, pada akhirnya menempuh jalan politik berbeda, memiliki gagasan sama dalam membangun negara kesejahteraan. Tujuan pokok negara kesejahteraan, antara lain : 1) mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik; 2) menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; 3) mengurangi kemiskinan; 4) menyediakan asuransi sosial (pendidikan, kesehatan) bagi masyarakat miskin; 5) menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantaged people; 6) memberi proteksi sosial bagi tiap warga.
Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan.Dasar Negara Indonesia (sila kelima Pancasila) menekankan prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya (Pasal 34 UUD 1945) dalam pasal tersebut menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Walaupun pengangguran terus meningkat, pemerintah tidak pernah menyediakan lapangan kerja yang menjadi kewajibannya, atau paling tidak menyediakan jaminan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 28H, sehingga setiap warganegara Indonesia dapat hidup layak.Untuk mewujudkan hak-hak yang disebutkan didalam pasal 28H, pemerintah berkewajiban untuk:
- Menyediakan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu.
- Menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu, sehingga memungkinkan setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang memungkinkan setiap orang mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- Mengembangkan sistem jaminan sosial sehingga setiap orang yang tidak mampu bisa mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Sejak Negara Indonesia diproklamasikan 17 Agustus 1945, presiden Soekarno menyatakan bahwa adanya konstitusi Negara (UUD 1945) merupakan alat, arah, dinamika, dan sumber bagi semua undang-undang yang dibentuk, menjamin keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dengan demikian, sudah jelas bahwa sejak lahirnya UUD 1945, Negara Indonesia mencita-citakan untuk terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang diserahkan kepada Negara. Adapun tugas Negara yang berkaitan dengan kesejahteraan seluruh rakyat, menurut Budiardjo (1977) adalah sebagai berikut:
- Negara harus memberikan perlindungan kepada para penduduk dalam wilayah tertentu ; perlindungan terhadap ancaman dari luar negeri dan dalam negeri; perlindungan terhadap ancaman penyakit atau terhadap bahaya-bahaya lalu lintas juga padat dimasukkan di sini.
- Negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Disini termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan jalan dan pengadaan sarana lalu lintas lainnya, fasilitas pos dan telekomunikasi, radio dan televise; pelbagai pelayanan sosial; menciptakan, atau memberi bantuan bagi, lembaga-lembaga cultural; dan terutama di Negara modern, pelbagai cara untuk mengembangkan kemampuan ekonomis bangsa dengan tujuan agar semua anggota masyarakat minimal dapat hidup bebas dari kemiskinan dan ketergantungan ekonomis yang berlebihan.
- Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yang yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan sosial masyarakat. Negara kesejahteraan (welfare state) adalah negara yang menganut sistem ketatanegaraan yang menitik beratkan pada mementingkan kesejahteraan warganegaranya. Tujuan dari negara kesejahteraan bukan untuk menghilangkan perbedaan dalam ekonomi masyarakat, tetapi memperkecil kesenjangan ekonomi dan semaksimal mungkin menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat. Adanya kesenjangan yang antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dalam suatu negara tidak hanya menunjukkan kegagalan negara tersebut didalam mengelola keadilan sosial, tetapi kemiskinan yang akut dengan perbedaan penguasaan ekonomi yang mencolok akan
