Download Social Treaty atau Kesepakatan Sosial dan Hubungan dengan Keberadaan Negara dan Hukum and more Quizzes Law in PDF only on Docsity!
Teori dan Perkembangan Sejarah Hukum Anissa Marisa 01S2HM00 1
Social Treaty atau Kesepakatan Sosial dan Hubungan dengan
Keberadaan Negara dan Hukum
Hukum negara adalah harus dipatuhi karena negara adalah hasil kesepakatan
sosial ( social treaty). Setiap warga negara secara implisit telah berada dalam
kontrak sosial untuk mematuhi hukum yang berlaku di negara itu. Sebagai warga negara yang mengetahui hukum yang berlaku dan sebagai warga polis.
Socrates pantang menolak atau mengelakan diri dari jeratan hukum atas dirinya.
Meski ia tahu bahwa peradilan itu sesat, ia merasa wajib tunduk pada proses hukum itu. Kontrak sosial adalah sebuah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya, atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu. Secara tradisional, istilah kontrak sosial digunakan di dalam argumentasi yang berupaya menjelaskan hakikat dari kegiatan berpolitik atau menjelaskan tanggung jawab dari pemimpin kepada rakyat. Karena itu, pemilihan umum tak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah akan keabsahan kekuasaannya, melainkan juga sesuatu hal yang terpenting sebagai sarana bagi rakyat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan mereka dalam kehidupan bersama berbangsa dan bernegara.
Teori dan Perkembangan Sejarah Hukum Anissa Marisa 01S2HM00 1 Pemilu sebagai Perwujudan Kontrak Sosial Secara universal pemilihan umum merupakan institusi sekaligus praktek riil politik dalam rangka untuk memilih pemimpin politik nasional dan lokal. Praktek politik seperti ini nampaknya telah menjadi agenda yang bersifat
permanen, yang dapat dijalankan setiap lima tahun sekali mulai dari era Orde
Lama, Orde Baru, dan hingga Orde Reformasi.
Kondisi demikian yang menurut Dahl, merupakan gambaran ideal, dan maksimal
bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sederhana tidak lain merupakan suatu sistem politik di mana para pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala. Karena itu, pemilihan umum tak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah akan keabsahan kekuasaannya, melainkan juga sesuatu hal yang terpenting sebagai sarana bagi rakyat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan mereka dalam kehidupan bersama berbangsa dan bernegara.
Teori dan Perkembangan Sejarah Hukum Anissa Marisa 01S2HM00 1 Kelsen juga tidak mengadakan perbedaan antara pengertian negara menurut hukum dan pengertian negara secara sosiologis. Pendirian tersebut seakan-akan mengherankan karena Kelsen mengadakan pemisahan yang tajam antara ilmu hukum dan sosiologi. Akan tetapi menurut ajaran Kelsen negara hanya merupakan satu konstruksi hukum dan jika diakui kemungkinan melihat negara dari sudut kemasyarakatan , maka hal ini akan menyebabkan adanya pengertian negara secara biologis, pendirian mana ditolak oleh kelsen, sebagai juga pendirian yang mewujudkan negara sebagai “orang-perorangan”. Akibat dari pandangan tersebut adalah bahwa menurut kelsen tidak ada perbedaan hukum antara natuurlijk persoon dan rechtspersoon, orang menurut alam dan badan hukum. Hukum adalah satu sistem hubungan norma-norma dan hukum mempergunakan perwujudan hanya sebagai satu “akal teknik” supaya adanya alat-alat kesatuan untuk norma-norma hukum. Perbedaan antara natuurlijke persoon dan rechtspersoon adalah tak penting, karena semua perwujudan hukum (legal personality) adalah sesuatu yang dibuat dan mendapat kekuataannya dari norma-norma yang lebih tinggi. Dalam hal ini kesimpulan Reine Rechtslehre adalah sama dengan kesimpulan yang dicapai oleh teori-teori hukum sosiologis dan teori-teori modern tentang masalah corporate personality sebagaimana dibentangkan oleh Jellinek.
Teori dan Perkembangan Sejarah Hukum Anissa Marisa 01S2HM00 1 Sebagai akibat pendiriannya bahwa hukum adalah satu sistem hubungan norma- norma maka kelsen dan penganut-penganutnya tidak mengakui hak-hakl perorangan (individual rights), kecuali sebagai satu akal teknik yang dapat dipergunakan atau tidak supaya dapat melaksanakan perjanjian-perjanjian hukum. kewajiban-kewajiban hukum merupakan inti dari hukum, oleh karena hukum adalah satu sistem “keharusan” (ought), sedang hak-hak menurut hukum adalah hanya soal kebetulan dan hukum dapat menyampingkannya. Menurut cara berpikir itu maka tidak ada apa yang dinamakan “hak-hak perorangan yang tak dapat dipisahkan dari manusia”. Hubungan antara negara dan hukum saling terkait, jika suatu negara tidak ada hukum, maka masyarakat yang ada di negara itu tidak akan tertata, sebaliknya, hukum tidak akan di terapkan jika tidak ada negara atau wilayah yang memiliki sebuah pemerintah. Jika hukum tidak ada di sebuah negara, masyarakat tidak akan hidup nyaman dan aman, karena tidak ada hukum yang menberikan sanksi terhadap seseorang yang melanggar pelanggaran, jadi, sebuah negara tidak akan berdiri jika tidak ada hukum di sebuah negara dan hukum tidak akan diterapkan jika tidak ada negara. Hukum dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, dalam hal ini adalah negara, hukum disetiap negara berbeda berdasarkan budaya dan agama masing- masing negara.
Teori dan Perkembangan Sejarah Hukum Anissa Marisa 01S2HM00 1 KESIMPULAN Hubungan Negara Dan Hukum
- Negara telah dipandang sebagai kesatuan tatanan-tatanan, maka tidak terdapat kemungkinan lain untuk membedakannya dengan hukum.
- Hubungan antara negara dan hukum adalah bahwa hukum bersifat mengikat, negara pun terikat oleh hukum
- jika suatu negara tidak ada hukum, maka masyarakat yang ada di negara itu tidak akan tertata, sebaliknya, hukum tidak akan di terapkan jika tidak ada negara atau wilayah yang memiliki sebuah pemerintah.
- Jika hukum tidak ada di sebuah negara, masyarakat tidak akan hidup nyaman dan aman, karena tidak ada hukum yang menberikan sanksi terhadap seseorang yang melanggar pelanggaran.
- sebuah negara tidak akan berdiri jika tidak ada hukum di sebuah negara dan hukum tidak akan diterapkan jika tidak ada negara
