Docsity
Log inSign up
Docsity
Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity

Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan

Guidelines and tips
Guidelines and tips
Sell on Docsity
Sell on Docsity
Log inSign up

Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity

Find documents

Prepare for your exams with the study notes shared by other students like you on Docsity

Search Store documents

The best documents sold by students who completed their studies

Search through all study resources
Docsity AINEW

Summarize your documents, ask them questions, convert them into quizzes and concept maps

Explore questions

Clear up your doubts by reading the answers to questions asked by your fellow students

Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan

Share documents
download point icon20 Points

For each uploaded document

Answer questions
download point icon5 Points

For each given answer (max 1 per day)

All the ways to get free points
Get points immediately

Choose a premium plan with all the points you need

Study Opportunities

Choose your next study program

Get in touch with the best universities in the world. Search through thousands of universities and official partners

Community

Ask the community

Ask the community for help and clear up your study doubts

University Rankings

Discover the best universities in your country according to Docsity users

Free resources

Our save-the-student-ebooks!

Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors

From our blog

Exams and Study
Go to the blog

RANGKUMAN MATERI DIKWAR SESI UAS, Summaries of Nationality law

Institute Pertanian Bogor University (IPBU)Nationality law

MEMUAT MATERI UAS DENGAN RINGKAS YANG DIAMBIL DARI PPT DOSEN

Typology: Summaries

2022/2023

Uploaded on 04/25/2023

ajat-ipb
ajat-ipb 🇮🇩

5

(1)

1 document

1 / 30

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
Rangkuman UAS Dikwar
Usaha-Doa-Nilai A
8 - Pembangunan Berkelanjutan
A. PENDAHULUAN
• Dahulu, Indonesia fokus pada Strategi Pembangunan Nasional yang membicarakan tentang sistem
perencanaan pembangunan nasional.
• Dalam merencanakan pembangunan diutamakan yang lebih urgen. Infrastruktur dinilai lebih lebih
urgen, misalnya pembangunan tol di Papua padahal belum banyak dimanfaatkan.
• Strategi Pembangunan Nasional jangka panjang 20 thn, menengah 5thn, dan pendek 1thn.
• Dulu, apabila suatu kota tidak ada pembangunan dalam beberapa waktu dianggap tidak bagus.
Sekarang, yang dilihat tapi berkelanjutannya, jangan sampai kita membangun tapi yang
bertanggung jawab nanti adalah generasi selanjutnya dan harus melihat situasi lingkungan.
B. PENGERTIAN
• Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui
urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
• Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam
rangka mencapai tujuan bernegara.
• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana peembangunan dalam jangka panjang,
menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di
tingkat pusat dan daerah.
• Pembangunan Nasional Dilaksanakan Secara Berkelanjutan
o Istilahnya dimulai dari Malthus (1798) yang khawatir tidak seimbangnya ketersediaan lahan
dan pertumbuhan penduduk di Inggris.
o World Commission on Environment and Development (1987), Pembangunan Berkelanjutan
diartikan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan
generasi yang akan datang.
o Pembangunan peningkatan ekonomi harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara
kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan (Sustainable Development).
C. PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
1. Pemerataan dan keadilan sosial, tidak ada ketimpangan SD bagi kini dan kedepannya.
2. Menghargai keanekaragaman, menjaga dan tidak diskriminasi pada keanekaragaman.
3. Pendekatan integratif, pembangunan harus berpedoman pada hubungan timbal balik antara
manusia dengan lingkungan.
4. Perspektif pada jangka panjang, melakukan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan SDA
yang dapat digunakan dalam jangka panjang
D. 17 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Sustainable Development
Goals/ SDGs)
Pembahasan program SDGs dilakukan pada tahun 2015 dengan adanya 17 tujuan yang harus
tercapai. Pemberdayaan Airlah yang penting sekarang.
No
Tujuan
No
Tujuan
1.
Tanpa kemiskinan
10
Berkurangnya kesenjangan
2.
Tanpa kelaparan
11
Kota dan permukiman yang berkelanjutan
3.
Kehidupan sehat dan sejahtera
12
Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
4.
Pendidikan berkualitas
13
Perubahan iklim
5.
Kesetaraan gender
14
Ekosistem laut
6.
Air bersih dan sanitasi layak
15
Ekosistem darat
7.
Energi bersih dan terjangkau
16
Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang
tangguh
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e

Partial preview of the text

Download RANGKUMAN MATERI DIKWAR SESI UAS and more Summaries Nationality law in PDF only on Docsity!

Rangkuman UAS Dikwar

8 - Pembangunan Berkelanjutan A. PENDAHULUAN

  • Dahulu, Indonesia fokus pada Strategi Pembangunan Nasional yang membicarakan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
  • Dalam merencanakan pembangunan diutamakan yang lebih urgen. Infrastruktur dinilai lebih lebih urgen, misalnya pembangunan tol di Papua padahal belum banyak dimanfaatkan.
  • Strategi Pembangunan Nasional jangka panjang 20 thn, menengah 5thn, dan pendek 1thn.
  • Dulu, apabila suatu kota tidak ada pembangunan dalam beberapa waktu dianggap tidak bagus. Sekarang, yang dilihat tapi berkelanjutannya, jangan sampai kita membangun tapi yang bertanggung jawab nanti adalah generasi selanjutnya dan harus melihat situasi lingkungan. B. PENGERTIAN
  • Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
  • Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
  • Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana peembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
  • Pembangunan Nasional Dilaksanakan Secara Berkelanjutan o Istilahnya dimulai dari Malthus (1798) yang khawatir tidak seimbangnya ketersediaan lahan dan pertumbuhan penduduk di Inggris. o World Commission on Environment and Development (1987), Pembangunan Berkelanjutan diartikan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. o Pembangunan peningkatan ekonomi harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan (Sustainable Development). C. PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
  1. Pemerataan dan keadilan sosial, tidak ada ketimpangan SD bagi kini dan kedepannya.
  2. Menghargai keanekaragaman, menjaga dan tidak diskriminasi pada keanekaragaman.
  3. Pendekatan integratif, pembangunan harus berpedoman pada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan.
  4. Perspektif pada jangka panjang, melakukan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang dapat digunakan dalam jangka panjang D. 17 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Sustainable Development Goals/ SDGs) Pembahasan program SDGs dilakukan pada tahun 2015 dengan adanya 17 tujuan yang harus tercapai. Pemberdayaan Airlah yang penting sekarang. No Tujuan No Tujuan
  5. Tanpa kemiskinan 10 Berkurangnya kesenjangan
  6. Tanpa kelaparan 11 Kota dan permukiman yang berkelanjutan
  7. Kehidupan sehat dan sejahtera 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
  8. Pendidikan berkualitas 13 Perubahan iklim
  9. Kesetaraan gender 14 Ekosistem laut
  10. Air bersih dan sanitasi layak 15 Ekosistem darat
  11. Energi bersih dan terjangkau 16 Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh

Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan

  1. Industri, inovasi, dan infrastruktur E. MAKNA PEMBANGUNAN NASIONAL
  • Dimaksudkan untuk peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan berdasar potensi sumber daya nasional dan IPTEK mewujudkan tujuan nassional
  • Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju serta bermoral dan beretika.
  • Mencakup lahiriah dan batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang
  • Peran serta masyarakat melalui MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan mulai dari tingkat Kelurahan/ Desa) F. PENGERTIAN RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)
  • RPJPN periode 2005 - 2025 merupakan Politik dan Strategi Nasional (POLSTRANAS) untuk mencapai sasaran Pembangunan Nasional.
  • Setelah GBHN tidak ada, dibuat UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan untuk penjabarannya dibuat UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN (2005-2025).
  • Dijabarkan dalam RPJPN jangka menengah (5thn) dan dijabarkan lagi dalam Program Pembangunan tahunan dalam APBN. G. VISI DAN MISI RPJPN 2005- 2025
  • Visi - > Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur
  • Misi - > delapan butir
  1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
  2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
  3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
  4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
  5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
  6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
  7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
  8. Mewujudkan Indonesia berperan dalam pergaulan dunia internasional H. MEWASPADAI GLOBALISASI DAN KEMAJUAN IPTEK
  • Batas-batas kedaulatan semakin terbuka.
  • Informasi global bebas masuk ke seluruh pelosok.
  • IPTEK bermanfaat dan berbahaya ada di internet.
  • Persaingan antar negara semakin ketat.
  • Peradaban modern semakin berkembang.
  • Perang beragam (militer dan nonmiliter)
  1. Perbaikan lingkungan (fisik dan sosial) dengan memberantas kemiskinan sekaligus memperbaiki lingkungan.
  2. Perbaikan kehidupan, tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
  3. Perbaikan masyarakat, dengan kehidupan yang lebih baik, dan didukung oleh lingkungan yang baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. O. PERAN INOVASI
  • Inovasi diperlukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, yakni suatu perubahan yang baru (ide, gagasan, praktek atau objek/benda) sifatnya spesifik, disengaja melalui program yang terencana dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.
  • Menurut Suwarno (2008), inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek/ objek/benda yang disadari dan diterima sebagai hal yang baru oleh seseorang/ kelompok untuk diadopsi.
  • Sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila penciptaan dan pelaksanaan proses, produk, jasa dan metode yang baru untuk perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien.
  • IPB adalah kampus penghasil inovasi yang sangat dibutukan dalam upaya percepatan pembangunan pertanian di Indonesia. P. TAHAP PROSES INOVASI
  1. Tahap pengetahuan, inovasi disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, melalui media elektronik, media cetak, maupun komunikasi interpersonal diantara masyarakat.
  2. Tahap persuasi, setiap individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi secara detail yang menimbulkan daya Tarik (kelebihan, tingkat keserasian, kompleksitas, dapat dicoba dan dilihat).
  3. Tahap pengambilan keputusan, atas dasar ketertarikan terhadap inovasi, calon pengguna inovasi akan memutuskan apakah akan mengadopsi/ menolak.
  4. Tahap implementasi, setiap calon pengguna inovasi mulai mengadopsinya dengan mencoba langsung hingga menjadi sebuah rutinitas/ hanya sementara waktu.
  5. Tahap konfirmasi, bersadarkan keputusan untuk implementasi inovasi, seseorang akan mencari penguatan terhadap keputusan mereka, tidak menutup kemungkinan seseorang kemudian mengubah keputusan.

9 - Generasi Muda Dalam Perspektif Pembangunan Nasional A. PENGERTIAN PEMUDA – GENERASI PENERUS

  • KKBI, Gerasi Muda ialah kelompok (golongan, kaum) muda; sebagai generasi penerus pada usia normatif (antara 17—25 tahun).
  • UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16- 30.
  • Pemuda adalah individu yang secara fisik sedang mengalami pertumbuhan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang, dan merupakan generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. B. PEMUDA MENURUT WHO PBB
  • WHO menyebut PEMUDA sebagai “ young people ” dengan batas usia 10- 24 tahun, sedangkan usia 10 - 19 tahun disebut “ adolescenea ” atau REMAJA.
  • International Youth Year yang diselenggarakan tahun 1985, mendefinisikan penduduk berusia 15 - 24 tahun sebagai kelompok pemuda.
  • WHO menetapkan kriteria baru yang mengelompokkan kehidupan manusia berdasar usia:
    1. 0 – 17 tahun : Anak-anak di bawah umur
    2. 18 – 65 tahun : Pemuda
    3. 66 – 79 tahun : Setengah baya
    4. 80 – 99 tahun : Orang tua
    5. 100 tahun ke atas : Orang tua berusia panjang
  • Ada pergeseran posisi usia pemuda secara internasional. C. POSISI PEMUDA MENCAPAI INDONESIA MERDEKA
  • Kelompok pemuda ialah fase kehidupan berciri karakter ideal seseorang sebagai agen perubahan yang pantang menyerah, rela berkorban, teguh pada prinsip dan giat berkomunikasi.
  • Sejarah dunia mencatat bahwa setiap perubahan tata kehidupan di muka bumi di dominasi oleh kemunculan aktivitas kelompok pemuda.
  • Sejarah pergerakan Indnesia merdeka menunjukkan bahwa sejak Kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, Perjuangan Indonesi Medeka, hingga saat ini pemuda tampil di barisan terdepan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. D. PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN 1. Agent of Change/ Agen Perubahan, pemuda Indonesia memiliki peranan untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsa Indonesia menuju arah yang lebih baik pada masa yang akan datang. 2. Agent of Development/ Agen pembangunan, pemuda Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan di berbagai macam bidang pembangunan. 3. Agent of Modernizations/ Agen pembaharuan, pemuda wajib memiliki kemampuan dalam menganalisa perubahan zaman, sehingga dapat memilih mana yang perlu untuk dirubah dan mana yang seharusnya dipertahankan. E. PEMUDA TULANG PUNGGUNG PEMBANGUNAN
  • Bung Karno pernah berkata, "Seribu orang tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah dunia.” “Beri aku seribu orang tua dan dengan mereka aku akan menggerakkan Gunung Semeru. Beri aku sepuluh pemuda yang membara cintanya kepada Tanah Air, dan dengan mereka aku akan mengguncang dunia.”
  • Tulang punggung pembangunan tidak tergantung dari jumlah SDAnya maupun jumlah penduduknya saja, perlu dilihat dari kualitas SDMnya yang harus mumpuni, mampu bergerak cepat, dan lebih maju.
  • Dalam era Revolusi Industri 4.0, ada 3 L yang harus diperkuat pemuda yakni: o literasi bahasa.
  • Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja Agustus 2020 mencapai 138,22 jt orang, jumlah orang bekerja hanya 128,45 jt orang ( 95 %), dan jumlah pengangguran 9,77 jt orang
  • 60,47 % didominasi oleh sektor informal, sisanya bekerja di sektor formal 39,53 %
  • BPS mencatat, angka pengangguran meningkat sebanyak 2,67 jt orang akibat wabah Covid-19.
  • Solusi mengatasi pengangguran adalah Financial technology / fintech , diyakini akan memainkan peran sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan dapat mendorong kegiatan UMKM dan kewirausahaan (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, 11/11/2020) K. MASALAH PENDIDIKAN
  • Dari laporan Program for International Student Assessment (PISA) yang mengurutkan kualitas sistem pendidikan Indonesia menduduki peringkat 62 dari di 72 negara (2015).
  • Dari segi membaca dan MIPA, Indonesia di urutan ke 57 dari 65 negara (World Education Ranking yang diterbitkan Organization for Economic Co-operation and Development/OECD, 2017).
  • Penyebab Pendidikan di Indonesia lambat berkembang.
    1. Biaya pendidikan masih relatif mahal.
    2. Fasilitas yang masih kurang.
    3. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan.
    4. Motivasi dan semangat untuk mengikuti pendidikan belum menjadi budaya.
    5. Orientasi mengikuti pendidikan masih terbatas pada upaya memperoleh ijazah. L. MASALAH PERTANIAN
  • Dari segi tenaga kerja dan profesionalisme, pembangunan pertanian mengalami masalah complex.
  • Saat ini dari 264 jt Penduduk Indonesia, jumlah petani terus murun karena lapangan kerja kurang menarik dan masih bersifat tradisonal dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah.
  • Sebagai dampak dari teknologi informasi modern yang sudah sangat terbuka, terjadi urbanisasi dari desa ke kota yang semakin meningkat untuk mencari lapangan kerja yang lebih menarik.
  • Solusinya: menciptakan daya tarik pembangunan pertanian dengan modernisasi dan pendapatan yang lebih baik (agribisnis dan agroindustri).
  • Pemuda terdidik diharapkan menjadi pelopor pembangunan pertanian modern M. POSISI UMKM
  • Untuk membangun perekonomian rakyat yang kokoh, UUD Tahun 1945 mengamanatkan untuk mendayagunakan potensi SDA bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
  • Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ialah penyelamat kondisi perekonomian Indonesia.
  • Saat gejolak ekonomi tahun 1998, yang bukan Korporasi besar yang menyelamatkan ekonomi nasional, tapi UMKM-lah yang menjadi garda terdepan.
  • Posisi UMKM di Indonesia memegang peran penting sebab menampung dan menyerap mayoritas tenaga kerja yang tak tertampung oleh sektor formal, saatnya mempercepat pembangunan UMKM.

10 - Kepemimpinan Generasi Penerus Yang Berintegritas A. PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

  • Secara Harfiah > Daerah; Yunani > Autos (diri mereka sendiri) dan Namos (hukum/ aturan).
  • KBBI > Otda ialah hak, wewenang, kewajiban, daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Perpu yang berlaku.
  • UU No. 32 Thn 2004 > Otda ialah penyerahan wewenang pemerintah pusat pada daerah otonomi.
  • Nilai Dasar Otonomi Daerah (Syamsuddin Hari, 2007)
    1. KEBEBASAN masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama.
    2. PARTISIPASI, masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya.
    3. EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran dan hemat.
  • Melalui Otda, daerah-daerah terpacu untuk menciptakan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.
  • Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom (prov, kab, dan kota) bersifat tergantung dan bawahan ( dependent and subordinate ).

E. HAK DAN KEWAJIBAN OTONOMI DAERAH

F. HARMONISASI PUSAT DAN DAERAH

1. KONDISI INDONESIA

  • Peraturan dan UU di Indonesia sangat kompleks karena adanya keragaman geografis, struktur sosial, keanekaragaman budaya, dan kultur lokal.
  • Harus selalu menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai basis acuan pokok.
  • Penyusunan peraturan dan UU berada ditengah-tengah masyarakat yang sudah lebih dahulu “kental” dan memiliki hukum-hukum lokal.
  1. HARMONISASI
  • Pasal 145 ayat (2) UU No 32, menegaskan bahwa PERDA yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ Perpuu yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
  • PERDA diakui sebagai bagian dari hukum positif dan mempunyai tata urutan “resmi” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
  • Pembentukan Perpu di tingkat nasional harus bisa menjadi payung hukum yang dapat melancarkan otonomi daerah G. PPROSES PEMBUATAN PERDA Hakikatnya pembuatan PERDA adalah sebuah proses secara bertahap terhadap sejumlah keinginan yang dirumuskan melalui bahasa ke dalam norma yang tertulis disebut sebagai proses transformasi.
  1. Memberi bentuk terhadap berbagai kepentingan yang beragma dan mengubahnya menjadi harapan dan keinginan.
  2. Diusahakan agar keinginan perorangan menjadi keinginan bersama atau kategori sosial.
  3. Menjadikan keinginan perorangan yang sudah menjadi keinginan umum itu menjadi urusan pemerintah.
  4. Pengakuan berbagai keinginan masyarakat dan politik, bahwa problem tersebut adalah urusan yang membutuhkan campur tangan pemerintah.
  5. Menempatkan problem tersebut dalam agenda pembuatan peraturan perundang-undangan. H. PENGERTIAN GOOD GOVERNANCE
  • Good Governance ialah suatu peyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menjalankan
  • Menurut UU No. 32 Thn 2004 Pasal 2 1 Otda memiliki HAK , yakni :
  1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
  2. Memilih pimpinan daerah
  3. Mengelola aparatur dan kekayaan daerah
  4. Memungut pajak dan retribusi daerah
  5. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan SDA dan SD lainnya di daerah
  6. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah
  7. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang- undangan
  • Menurut UU NO 32 Thn 2004 Pasal 22 Otda memiliki KEWAJIBAN , yakni:
  1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional, dan keutuhan NKRI
  2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
  3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
  4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
  5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
  6. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
  7. Mengembangkan sistem jaminan sosial
  8. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
  9. Melestarikan lingkungan hidup dan nilai sosbud
  10. Mengolah administrasi kependudukan
  11. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Perpu

disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

  • Good governance, konsep yang mengacu pada proses pencapaian konsensus oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara.
  • Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya.
  • Dari prinsip-prinsip ini didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan.
  • Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip- prinsip good governance. I. KONSEP GOOD GOVERNANCE
  • Konsep “governance” melibatkan pemerintah dan negara serta peran berbagai aktor di luarnya.
  • Governance adalah mekanisme pengelolaan SD ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif (Widodo, 2001)
  • Governance adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.
  • Menurut Hughes dan Ferlie, dkk dalam Osborne dan Gaebler, (1992), Good Governance memiliki kriteria yang berkemampuan untuk memacu kompetisi, akuntabilitas, responsip terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum.
  • Governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan pelayanan masyarakat dan governance dapat ditinjau apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan. J. PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
  • Partisipasi Masyarakat: Setiap masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan secara langsung atau melalui lembaga-lembaga perwakilan sah.
  • Tegaknya Supremasi Hukum: Ada komitmen untuk menegakkan rule of law yang konsisten dan non- diskriminatif dengan indepedensi peradilan.
  • Transparansi: Ada keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, meningkatkann kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
  • Peduli pada Dunia Usaha: Seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan terkalit lapangan dunia usaha.
  • Berorientasi pada Konsensus: Semua keputusan dilakukan melalui proses musyawarah dan konsesus.
  • Efektifitas dan Efisiensi: Pemerintahan yang baik dan bersih memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna.
  • Akuntabilitas: Ada pertangungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat.
  • Visi Strategis: Ada pandangan strategis untuk masa depan atas tata pemerintahan yang baik serta kepekaan untuk mewujudkannya. K. PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
  • Diterapkan sejak Reformasi, terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang lebih baik.
  • Sebagai salah satu alat Reformasi, belum berhasil. Banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan 2 produk utama Good Governance.
  • Memerlukan iklim yang baik, diantaranya ialah transparansi mengenai APBN sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan mengawasi pengelolaan APBN dan BUMN.
  • Mampu membangun badan usaha non-pemerintah dengan lahirnya Good Corporate Governance yang sangat ditentukan oleh kepemimpinan generasi penerus yang bersinergi dan berintegritas. L. PENGERTIAN DAN PERAN KEPEMIMPINAN
  • Kepemimpinan yaitu kemampuan diri untuk memotivasi dan membimbing sekelompok orang tanpa paksaan untuk bertindak mencapai tujuan bersama dengan dukungan ketrampilan praktis yang

11 - Kerja Cerdas Mencapai Kemajuan Bersama A. PENGERTIAN KETATANEGARAAN

  • KBBI, Tata Negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara.
  • Hukum, Tata Negara ialah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara, menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahan serta hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap pemerintah/ sebaliknya.
  • Negara Indonesia merupakan negara hukum.
  • Ciri Negara Hukum> tegaknya hukum (the rule of law, rechtstaat )> pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.
  • Pembatasan dilakukan dengan hukum yang menjadi dasar paham konstitusionalisme.
  • Gagasan negara demokrasi/ constituional democracy dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasar atas hukum. B. PERKEMBANGAN SISTEM KETATANEGARAAN SEBELUM AMANDEMEN UUD’ C. SISTEM KETATANEGARAAN (PASCA AMANDEMEN UUD 1945)
  • Sistem ketatanegaraan hasil amandemen mengalami perubahan yang sangat mendasar untuk membangun pemerintahan yang demokratis.
  • Menerapkan sistem check and balances yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi HAM.
  • Perubahan Ke-1: terkait prinsip pemisahan kekuasaan ( separation of power ) dengan prinsip pembagian kekuasaan ( distribution of power ) yang berlaku dalam sistematika di UUD 1945.
  • Perubahan Ke-2: terkait dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya.
  • Perubahan Ke-3: terkait dengan gagasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.
  • Perubahan Ke-4: terkait dengan gagasan pembentukan lembaga tambahan yaitu dan DPD yang akan melengkapi keberadaan DPR sebagai lembaga legislatif. D. WEWENANG MPR-RI (UU NOMOR 17 TAHUN 2014)
  • Mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945;
  • Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil PEMILU;
  • Memutuskan usul DPR memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatannya, setelah MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum/Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sbgi Presiden dan/atau Wapres;
  • Melantik Wapres menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
  1. Menurut UUD 1945 (Asli)
  • Hanya ada pembagian kekuasaan ( devision of power ) dengan MPR sebagai lembaga tertinggi.
  • Perwujudan kekuasaan secara vertikal kepada lembaga tinggi negara lainnya di bawah MPR.
  1. Menurut Konstitusi RIS
  • Badan eksekutif dan badan legislatif dipisahkan.
  • Perdana menteri dan anggotanya tidak dapat merangkap menjadi anggota parlemen.
  • Menganut sistem pertanggungjawaban Menteri dan Presiden dapat membubarkan DPR.
  • Kekuasaan perundang-undangan federal dilakukan pemerintah bersama dengan parlemen.
  1. Menurut UUDS 1950
  • Dibentuk DPR Sementara terdiri atas gabungan DPR RIS dan KNIP.
  • DPRS bersama-sama dengan KNIP disebut Majelis Perubahan UUD dan berhak mengadakan perubahan UUD.
  • Konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui PEMILU.
  • Memilih Wapres dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres dalam masa jabatannya;
  • Memilih Presiden dan Wapres apabila keduanya berhalangan tetap/ tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, dari 2 pasangan calon presiden dan wapres yang diusulkan oleh PARPOL/ gab. PARPOL yang meraih suara terbanyak 1 dan 2 dalam PEMILU sebelumnya. E. FUNGSI, WEWENANG DAN TUGAS DPR-RI (UU No. 17 Tahun 2014)
  1. FungsI DPR-RI, yaitu Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.
  2. Wewenang DPR-RI, antara lain:
    • Membentuk UU yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
    • Memberikan persetujuan/tidak terhadap PP pengganti UU yang diajukan Presiden menjadi UU;
    • Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan UU tentang APBN yang diajukan Presiden;
    • Menindaklanjuti hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan UU terkait dengan kewenangannya;
    • Memberikan persetujuan kepada Presiden: menyatakan perang, membuat perdamaian dengan negara lain, dan perjanjian internasional tertentu;
    • Memberikan pertimbangan kepada Presiden: pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
    • Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
    • Memberi persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota KY.
  3. Tugas DPR-RI, antara lain:
    • Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional, dan menyebarluaskan rancangan UU;
    • Menerima rancangan UU oleh DPD berkaitan dengan tugasnya:
    • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah;
    • Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
    • Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara;
    • Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
    • Melaksanakan haknya memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR. F. TUGAS PRESIDEN-RI SEBAGAI KEPALA NEGARA (UUD TAHUN 1945) Presiden dalam pemerintah jalur eksekutif, Presidem dalam negara jalur legislatif, memgesahkan RUU tidak betul, DPR mengangkat BPK padahal sama-sama Lembaga Tinggi.
  • Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AU, dan AL (Pasal 10).
  • Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat 1).
  • Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 3).
  • Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk buat memeluk agamanya masing-masing dan buat beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 Ayat 2).
  • Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah buat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31 Ayat 4).
  • Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat memelihara dan mengembangkan nilai budayanya (Pasal 32 Ayat 1).
  • Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 3 2 Ayat 2).
  • Negara mengembangkan sistem jaminan sosial buat seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan gak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34 Ayat 2).
  • Kedudukan wakil presiden tidak bisa dipisahkan dengan Presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan, karena dipilih secara langsung melalui PEMILU.
  • Tugas Wapres antara lain:
    1. Mendampingi Presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain.
    2. Membantu Presiden menjalankan tugas sehari-hari, dan jika jabatan Presiden kosong oleh sebab-sebab tertentu yang menyebabkan Presiden gak bisa menjalankan tugasnya.
    3. Memperhatikan secara khusus, menampung segala masalah-masalah dan mengusahakan pemecahan yang perlu, menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat.
    4. Melakukan pengawasan pembangunan operasional dengan bantuan menteri-menteri.
    5. Sebagai pembantu Presiden, berwenang membantu Presiden menjalankan Undang-Undang.
    6. Jika terjadi proses pengganti Presiden, Wapres menjabat sebagai Presiden.
    7. Saat seorang Wapres diminta oleh perorangan/ organisai sebagai pembicara satu suara dengan Presiden.
    8. Wapres dalam kegiatan sehari-hari secara mandiri, artinya tidak memerlukan perintah atau persetujuan dari Presiden.
    9. Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari berdasarkan agenda kerja kabinet dan menetapkan fokus/ prioritas kegiatan pemerintahan yang pelaksanaannya dipertanggung jawabkan kepada Presiden
    10. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 J. SISTEM BIKAMERAL PARLEMEN DI INDONESIA
  • Indonesia menerapkan parlemen sistem dua kamar (bikameral), yaitu praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen.
  • Sistem bikameral diidentifikasikan dengan kehadiran MPR yang terdiri dari DPR dan DPD.
  • Lahirnya Lembaga DPD, sebagai bagian dari tuntutan reformasi 1998 dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik dan membangun sistem ketatanegaraan yang semakin demokratis.
  • Keberadaan DPD dimaksudkan untuk:
    1. Memperkuat ikatan daerah dalam wadah NKRI dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah.
    2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijaksanaan nasional.
    3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi seimbang
    4. Sebagai refleksi kritis terhadap eksistensi utusan daerah dan utusan golongan yang mengisi formasi MPR dalam sistem keterwakilan.
    5. Keberadaan MPR yang telah berubah sebagai lembaga tinggi negara, prinsip kedaulatan rakyat tidak lagi diwujudkan dalam lembaga MPR yang akan membagikan kekuasaan itu secara vertikal kepada lembaga yang ada di bawahnya.
    6. Membangun kedaulatan rakyat yang lebih akomodatif dalam parlemen (MPR, DPR, dan DPD) dan mengembangkan sistem demokrasi yang seimbang dengan lembaga kepresidenan/ pemerintahan, dalam rangka check and balance). di mana aliran mandat kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat akan mengalir melalui proses PEMILU. K. PENGERTIAN DEMOKRASI
  • Yunani (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", terbentuk dari dêmos "rakyat" dan kratos "kekuatan/ kekuasaan"abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena.
  • Abraham Lincoln: Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
  • Charles Costello: Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak perorangan warga negara.
  • John L. Esposito: Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat
  • Demokrasi Pancasila ialah sistem pemerintahan yang mendasarkan legitimasinya pada partisipasi rakyat dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
  • Demokrasi pancasila dapat diartikan sebagai sebuah paham demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia, dengan pemahaman berasal dari falsafah hidup Pancasila yang merupakan representasi jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia. L. MODEL - MODEL DEMOKRASI
  • Demokrasi Liberal: kebebasan
  • Demokrasi Terpimpin: demokrasi yang dipimpin
  • Demokrasi Sosial: demokrasi yang menaruh kepedulian pd keadilan sosial
  • Demokrasi Partisipasi: menekankan hub timbal balik
  • Demokrasi Consociational: menekankan proteksi khusus bagi kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat.
  • Demokrasi Langsung: kedaulatan secara langsung, melalui pemilu.
  • Demokrasi Tidak Langsung: kedaulatan rakyat tidak secara langsung, melalui lembaga perwakilan M. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
  • Demokrasi Parlementer (1945 - 1959): peluang DOMINASI PARPOL dan DPR
  • Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965): Dominasi presiden, terbatasnya peranan parpol
  • Demokrasi Pancasila (1965 – 1998): Sistem Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen
  • Demokrasi Era Reformasi (1998 – sekarang): Tahap transisi demokrasi Indonesia, demokratis. Sukses/gagalnya demokrasi di Indonesia ditentukan oleh: Komposisi elit politik; Desain institusi politik; Kultur politik elit dan non-elit; Peran masyarakat madani. N. PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA
  • HAM setiap warga negara dilindungi.
  • Semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah.
  • Pemilihan umum yang kompetitif dan adil.
  • Mendukung dan melaksanakan cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia.
  • Partai politik/ organisasi sosial politik menampung berbagai aspirasi rakyat.
  • Rakyat penentu kedaulatan negara, harus terlaksana sesuai dengan UUD’45 (pasal 1 ayat 2)
  • Pelaksanaan kedaulatan rakyat sifatnya bebas dan bertanggung jawab.
  • Negara menggunakan sistem konstitusi dalam menjalankan pemerintahan. O. CIRI DEMOKRASI PANCASILA
  • Sistem pemerintah dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945 sebagai konstitusi negara ini.
  • Terdapat PEMILU secara konsisten dan berkesinambungan.
  • Semua warga negara mempunyai hak asasi manusia yang sangat dihormati secara hukum.
  • Ada perlindungan untuk hak orang-orang yang masuk dalam golongan minoritas.
  • Semua pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, didasarkan dengan musyawarah.
  • Solusi pemecahan masalah berasal dari gagasan yang paling baik. P. ASAS-ASAS DEMOKRASI PANCASILA
  1. Asas Kerakyatan: Konsep demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan berasas kerakyatan artinya, semuanya harus dijalankan untuk dan oleh rakyat Indonesia.
  2. Asas Kemufakatan: Semua keputusan negara, melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat.
  3. Asas Kekeluargaan: Dalam proses mengambil keputusan untuk mencapai kata mufakat dilaksanakan dengan pendekaan kekeluargaan.
  4. Asas Penjaminan HAM: Dalam penerapan Pancasila menjunjung tinggi HAM tidak diskrinatif. Q. TUJUAN DEMOKRASI

13 - Korupsi Musuh Bersama C. PENGERTIAN KORUPSI

  • Korupsi berasal dari kata corruption (Inggris), corruptie (Belanda), corrumpere (Latin), berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok.
  • Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan/ penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) untuk keuntungan pribadi/ orang lain.
  • Menurut Transparency International: korupasi adalah perilaku pejabat publik, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
  • Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor diberbagai tingkatan pusat dan daerah, di semua lembaga negara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sehingga korupsi digolongkan sebagai KEJAHATAN LUAR BIASA (extra ordinary crimes) o Tahun 2011, CPI Indonesia 3,0 (ranking 100 dari 183 negara) o Tahun 2012, CPI Indonesia naik 32 (namun turun peringkat menjadi 118 dari 182 negara-masih lebih baik Timor Leste (33) o Tahun 2013, CPI Indonesia tidak berubah/tetap 32 peringkat 114 dari 177 negara o Tahun 2014, CPI Indonesia naik menjadi 34, dengan urutan 107 dari 174 negara o Tahun 2015, CPI Indonesia naik menjadi 36, dengan urutan 88 dari 163 negara o Tahun 2016, CPI Indonesia naik menjadi 37, dengan urutan 90 dari 176 negara
  • KORUPSI bukan lagi masalah lokal, melainkan suatu FENOMENA TRANSNASIONAL yang mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi, sehingga mendorong perlunya KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM HAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI D. PENGERTIAN KORUPSI MENURUT HUKUM Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/ orang lain/ suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara/ perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup/ pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 jt dan paling banyak Rp 1 triliyun. Dalam hal tipikor, dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. E. JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI
  • Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
  • Tidak memberi keterangan/ memberi keterangan yang tidak benar
  • Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
  • Saksi/ ahli yang tidak memberi keterangan/ memberi keterangan palsu
  • Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan/ memberikan ket. palsu
  • Saksi yang tidak membuka identitas pelapor

C. UNSUR-UNSUR KORUPSI:

  • Setiap orang;
  • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain/ suatu korporasi;
  • Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
  • Dapat merugikan keuangan negara/ perekonomian negara.

D. JENIS TIPIKOR (UU NO.31/1999 JO. UU NO. 20 THN

Berdasarkan hukum, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, dan pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

  • Kerugian keuangan negara
  • Suap-menyuap Gratifikasi
  • Penggelapan dalam jabatan
  • Pemerasan, Perbuatan curang
  • Benturan kepentingan dalam pengadaan
  • Merugikan Keuangan Negara: berupa keuangan negara, dan barang yang seharusnya dapat dijadikan milik negara.
  • Penyuapan: pemberian pada seorang yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya, dapat berupa uang, barang berharga, suara/ pengaruh seseorang dalam sebuah jabatan politik.
  • Penggelapan dan Pemalsuan: perbuatan yang melibatkan pencucian uang/ barang berharga.
  • Pemerasan: penggunaan ancaman atau menggunakan informasi guna membujuk seseorang agar mau bekerja sama dengan tekanan yang memaksa.
  • Nepotisme: memilih keluarga/ teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan kekeluargaan.
  • Gratifikasi: pemberian pada pegawai negeri/ penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban/ tugasnya. F. PEMAHAMAN PERBEDAAN
  • Contoh Suap: Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek
  • Contoh Gratifikasi: Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan
  • Contoh Pemerasan: Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut G. PENYEBAB KORUPSI H. KETENTUAN GRATIFIKASI
  1. Nilainya Rp 10.000.000,00/ lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  2. Nilainya > Rp 10.000.000 pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan penuntut umum;
  3. Unsur korupsi tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.
  4. Komisi Pemberantasan Tipikor dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima/ milik negara. Penyebab orang korupsi:
  5. Adanya tekanan
  6. Adanya kesempatan
  7. Adanya rasionalisasi Faktor Eksternal, berasal dari luar/ lingkungan, yaitu:
  8. Faktor politik,
  9. Faktor hukum,
  10. Faktor ekonomi,
  11. Faktor organisasi Faktor Internal, suatu sifat yang berasal dari dalam diri sendiri disebabkan:
  12. Sifat tamak, selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang diperolehnya.
  13. Gaya hidup konsumtif, yang terus berusaha memenuhi kebutuhan yang senantiasa terus bertambah.