Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
Tentang perpajakan lanjutan oke
Typology: Exercises
1 / 12
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
DOSEN PENGAMPU : DYAH PURNAMASARI, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA. Disusun oleh: Shekinah Dian N.S (40122100068) Dini Dwi Cahyanti (40122100066) Lestari Melina Silaban (40122100069) Anggun Novita Sari (40122100064) Asti Anggraini (40122100088) PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIDYATAMA 2023/
1.1. Latar Belakang Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam unddang-undang PPh disebut wajib pajak. Undang-Undang PPh menganut asas Materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.Oleh karena itu dalam makalah ini kelompok kami menjabarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak penghasilan dimana didalamnya termuat beberapa bahasan yaitu mengenai subjek pajak yang dikenakan dalam pajak penghasilan, objek pajak penghasilan serta mekanisme pemajakan dan pemungutan pajak penghasilan. 1.2. Rumusan Masalah
2.1. Dasar Hukum UU Pajak Penghasilan
1. Dasar Hukum PPh Pasal 21: Pasal 21 UU Pajak Penghasilan peraturan DJP nomer per 57/Pj/ UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tentang Pajak Penghasilan 2. Dasar Hukum PPh Pasal 26: Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 PER-Dirjen Pajak Nomor: 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, yang kemudian direvisi dengan PER-Dirjen Pajak Nomor: 57/PJ/2009. 3. Dasar Hukum Aturan Pelaksanaan: PMK Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. PMK Nomor 16/PMK.03/2010tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus. PMK Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, dan Pensiunannya Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2.3. Pemotongan PPh Pasal 21 & 26
2.4. Perhitungan PPh 21 Contoh Soal Retto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp5.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00. Retto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Retto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Perhitungan :
c. tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai berproduksi komersil. Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3.1. Kesimpulan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 merupakan kedua jenis pajak yang umumnya memiliki karakteristik yang sama, hanya saja PPh Pasal 21 untuk WP Orang Pribadi Dalam Negeri, sebaliknya PPh Pasal 26 untuk WP Orang Pribadi Luar Negeri. Sehingga pajak menjadi kewajiban penduduk suatu negara yang harus ditunaikan dan dipaksakan, walaupun suatu penduduk bedara di dalam atau luar negeri. Dalam Pajak Penghasilan pasal 21 batas penghasilan yang diterima dan harus dikenakan pajak adalah di atas Rp4.500.000,- per bulan atau lebih dari Rp54.000.000,- dalam satu tahun. PPh tersebut dikenakan untuk karyawan tetap dan tidak tetap. Setiap badan usaha yang bertransaksi dan membayar gaji, bunga, dividen dan sejenisnya kepada WLPN maka wajib membayar transaksi tersebut. Tarif pajak penghasilan ini sebesar 20% final berdasarkan dari jumlah bruto objek PPh 26 dan dapat berubah saat wajib peserta terdaftar dalam Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). 3.2. Saran Demikian selesai pembahasan tentang materi PPh Pasal 21 & 26_._ Semoga makalah yang telah kami susun ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca mengenai pemahaman tentang PPh Pasal 21 & 26. Kami sadar bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, dan memiliki banyak kekurangan dalam penyusunan kata, pengelolaan data serta informasi, serta bentuk penyajian. Kami mohon maaf bilamana ada hasil tulisan kami yang kurang memuaskan ataupun tidak mengenakkan hati. Akhir kata kami ucapkan terima kasih terhadap pembaca karena telah membaca makalah ini hingga tamat.
