Nama : Kartika Puspamukti
NIM : 143231106
MK : Akuntansi Sektor Publik
TM 12
Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Partai Politik)
Organisasi sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu organisasi yang berbentuk pemerintahan
(instansi pemerintah), seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi lainnya
yang tidak berbentuk pemerintah, seperti yayasan, partai politik, dll.
Aturan untuk Organisasi Nirlaba Khususnya Partai Politik
Partai Politik
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah organisasi yang
bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasar Pancasila dan
UUD 1945.
โSecara umum, partai politik berfungsi sebagai sarana untuk:
a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar warga negara Indonesia
sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbanga bernegara
b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa
c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat
d. Wadah partisipasi politik bagi WNI
e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik.
โPartai politik terdiri atas organisasi tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
โSumber keuangan partai politik:
- Iuran anggota
- Sumbangan yang sah menurut hukum
- Bantuan keuangan dari APBN/APBD
โAdapun sumbangan yang dapat diterima oleh partai politik, yakni:
1. perseorangan partai politik sama dengan iuran anggota
2. perseorangan bukan anggota partai politik paling banyak Rp1.000.000.000 per orang
dalam waktu 1 tahun anggaran
3. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak Rp7.500.000.000 per
perusahaan/badan usaha dalam waktu 1 tahun anggaran
โAtas keuangan yang dikelola, pengurus partai di setiap tingkatan wajib menyusun laporan
keuangan setelah tahun anggaran berakhir. Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggung
jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik tersebut terbuka untuk
publik.
Aturan untuk Organisasi Nirlaba Khususnya Partai Politik
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 Tentang Partai Politik
