




























































































Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
e-book pendidikan pancasila lengkap
Typology: Papers
1 / 288
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
i
Drs. H.M. Alwi Kaderi, M.Pd.I
ii
Drs. H.M. Alwi Kaderi, M.Pd.I
iv
Sanksi Pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
v
Oleh DRS. H.M. ALWI KADERI, M.Pd.I
ISBN : ...-...-.....-...-..
Penerbit: ANTASARI PRESS JL. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235 Telp.0511- E-mail: antasaripress@iain-antasari.ac.id
Desain sampul: Agung Istiadi Setting: Iqbal Novian
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Dilarang mengutif atau memperbanyak sebagian atau seluruh ini buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
Dicetak oleh: Aswaja Pressindo
Isi di luar tanggung jawab percetakan
vii
Puji dan syukur penulis panjatkan ke khadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, baik nikmat umur, nikmat kesehatan, kelapangan dan lain-lain. Serta berkat taufiq dan hidayah-Nya pula penulis mampu menyelesaikan buku yang berjudul “Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi” ini sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu semoga saja shalawat dan salam akan selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para Sahabat dan Pengikut beliau yang setia hingga akhir jaman.
Bagi bangsa Indonesia Pendidikan dan Pembelajaran Pancasila bukanlah suatu hal yang baru, karena Pancasila sebagai sebuah mata pelajaran telah diajarkan semenjak anak didik duduk dibangku sekolah tingkat dasar sampai ke jenjang Perguruan Tinggi. Khusus untuk jenjang Pendidikan Tinggi mata pelajaran Pendidikan Pancasila ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Umum (MKU), yang wajib dimuat dalam setiap kurikulumnya. Sehingga seluruh Mahasiswa wajib mengikuti dan lulus mata kuliah tersebut.
Tujuan pendidikan Pancasila dapat dilacak keterkaitannya dengan tujuan Nasional dan tujuan Pendidikan Nasional. Rumusan tujuan Nasional terdapat pada alinea ke empat UUD 1945, “... yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
Drs. H.M. Alwi Kaderi, M.Pd.I
viii
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”. Sementara Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu menusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, trampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.
Pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal ras
rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi ke masa depan.
Kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah prilaku mahasiswa untuk memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pebukaan UUD 1945. Diharapkan melalui Pendidikan Pancasila Mahasiswa akan menjadi manusia Indonesia lebih dahulu, sebelum menguasai, memiliki IPTEKS yang dipelajarinya. Di dambakan bahwa warga negara Indonesia yang unggul dalam penguasaan IPTEKS, namun tidak kehilangan jati dirinya dan tidak tercerabut dari akar budaya bangsanya dan keimanannya.
Oleh sebab itu buku yang sederhana ini disusun dengan maksud untuk menyediakan salah satu bahan/referensi bagi mahasiswa, atau bagi siapa saja yang tertarik untuk mempelajari Pancasila. Sehingga mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya.
Drs. H.M. Alwi Kaderi, M.Pd.I
x
xi
Kata Pengantar ....................................................................... vii
Daftar Isi ................................................................................ xi
BAB I PENDAHULUAN ....................................................... 1
BAB II PENGERTIAN PANCASILA, TUJUAN DAN LANDASANPENDIDIKAN PANCASILA ....................... 7 A. Pengertian Pancasila Secara Etimologis, Historis dan Terminologis. .................................................. 7 B. Tujuan Pendidikan Pancasila ................................. 18 C. Landasan Pendidikan Pancasila ............................ 21 D. Pembahasan Pancasila Secara Ilmiah ................... 23
BAB III PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA. ........................ 27 A. Zaman Kerajaan Kutai ........................................... 28 B. Zaman Sriwijaya .................................................... 29 C. Zaman Kerajaan-Kerajaan Sebelum Majapahit ..... 30 D. Kerajaan Majapahit ............................................... 31 E. Zaman Penjajahan ................................................ 32
- Negara RI B. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Nilai Fundamental
Drs. H.M. Alwi Kaderi, M.Pd.I
xiv
C. Macam-Macam Hak Asasi .................................... 180 D. Perbedaan Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Objek atau Jenis dan Kepentingannya ................. 181 E. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Menurut Pancasila ............................................................... 182 F. Hak-Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945......... 186
BAB XI PANCASILA SEBAGAI PRADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA............................................................. 191 A. Pengertian Paradigma ........................................... 191 B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional ................................................................ 192 C. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Iptek ...................................................................... 193 D. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Poleksosbud Hankam .... ......................................... E. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi .............. 197 F. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik ... 204 G. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi................................................................. 211
BAB XII AKTUALISASI PANCASILA DALAN KEHIDUPAN ......... 215
A. Bidang Pendidikan ................................................ 216 B. Bidang Kedokteran / Kesehatan ............................ 217 C. Bidang Hukum ....................................................... 218 D. Narkoba ................................................................. 219 E. Prostitus ................................................................ 220 F. Free Sex ................................................................. 221 G. Kriminalitas ........................................................... 221 H. Tawuran ................................................................ 222 I. Demonstrasi / Unjuk Rasa .................................... 223 J. TKI / TKW .............................................................. 223 K. Otonomi Daerah.................................................... 224
Drs. H.M. Alwi Kaderi, M.Pd.I
xvi
Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila bukanlah sesuatu yang asing. Pancasila terdiri atas lima sila, dia diabadikan dalam Naskah Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat, dia dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sekalipun di dalam Pembukaan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila, namum setiap yang membacanya sudah pasti mengetahuinya, bahwa yang dimaksud dalam pernyataan terakhir dari alinea ke empat pembukaan UUD 1945 tersebut adalah Pancasila.
Sebagai Dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sehingga seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaedah hukum konstitusional, pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Sebagai dasar negara, Pancasila telah terkait dengan struktur kekuasaan secara formal. Demikian pula Pancasila sebagai dasar negara dia meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik berupa hukum dasar tertulis yang berwujud undang-undang dasar maupun berupa hukum dasar yang tidak tertulis, yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara.
Namun seiring dengan perkembangan dan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sejak era reformasi, bahkan sampai sekarang, membicarakan tentang Pancasila kadang-kadang masih sering
Pendahuluan
Drs. H.M. Alwi Kaderi, M.Pd.I
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. (Naskah Persiapan UUD 1945 jlid I halaman 709).
Dari berbagai data tersebut di atas menunjukkan bukti sejarah kepada kita, bahwa memang asal mula atau tujuan bangsa Indonesia mengadakan atau merumuskan Pancasila itu, adalah untuk diperguna- kan sebagai Dasar Negara kita Republik Indonesia. Serta sekaligus sebagai pernyataan jati diri bangsa Indonesia, yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang baik yang memberikan watak, corak, dan ciri dari masyarakat Indonesia. Corak dan watak itu adalah bangsa yang religius, meng- hormati bangsa dan manusia lain, adanya persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itulah yang kemudian dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancsila.
Kemudian melalui perjalanan panjang negara Indonesia sejak kemerdekannya hingga saat sekarang ini, Pancasila ikut berproses pada kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila tetap sebagai Dasar Negara, sekalipun interpretasi dan perluasan maknanya terkadang diper- gunakan untuk kepentingan politik penguasa yang silih berganti. Namun pada akhirnya kesepakatan bangsa sudah mulai terwujud kembali pada masa kini, yaitu yang ditandai dengan dikeluarkannya ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/ 1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ( Eka Prasetya Pancasila ), dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Di mana pada pasal 1 dari ketetapan tersebut menyatakan, bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam