Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
makalah singkat tentang pemilu presiden di Indonesia
Typology: Study Guides, Projects, Research
1 / 13
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Politik PEMILIHAN UMUM PRESIDEN Disusun Oleh : Alif Rafii F1F Alifia Kinanti F1F Dionisius Inti De I. F1F Dwi Prasetyo F1F Naufal Diandra Hidayatullah F1F JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO 2019
Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya yang berjudul “PEMILIHAN UMUM PRESIDEN”. Makalah ini berisikan informasi tentang pemilihan presiden di Indonesia yang diharapkan dapat menambah pemahaman kita tentang pemilihan presiden. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Purwokerto, 27 September 2019 Tim Penyusun i
1.1 Latar Belakang Setiap 5 tahun sekali kita mengadakan yang namanya pemilihan umum presiden. Dimana pemilihan umum presiden ini merupakan suatu perwujudan demokrasi di Indonesia. Pemilhan umum presiden juga menunjukan seberapa besar partisipasi masyarakat, seperti pengertian demokrasi sendiri yaitu pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan juga sebagai demokrasi yang sedang berusaha mencapai stabilitas nasional dan memantapkan kehidupan politik juga mengalami gejolak-gejolak sosial dan politik dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, di dalam makalah ini kami akan membahas mengenai sistem pemilihan presiden dan implementasinya dari awal penerapan sistem pemilihan hingga di pemilihan presiden yang terbaru. 1.2 Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
2.1 Pemilihan Presiden Menurut Ramlan, Pemilihan Umum diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai (Surbakti, 1992). Ketika membicarakan Pemilu, tidak dapat dihindari untuk menguraikan arti penting konsep demokrasi. Keduanya memiliki relasi erat yang tidak dapat dipisahkan pengkajiannya. Peran sentral Pemilu ini terlihat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka dalam konstitusi negara UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) memberikan jaminan bahwa Pemilu adalah salah satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Artinya, Pemilu merupakan pranata wajib dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan konstitusi memberikan arah dan mengatur tentang prinsip- prinsip dasar Pemilu yang akan dilaksanakan (H.M Soerya, 2013). Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) pengertian pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
Sedangkan tujuan dari pemilihan umum presiden ini dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta perwujudan demokrasi dalam sistem presidensiil. Karakteristik pemilu presiden dan wakil presiden lebih khas dibanding pemilu lainnya, karena menurut pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pencalonannya hanya bisa diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik, oleh sebab itu tokoh independent tidak bisa mencalonkan diri. Persyaratan berikutnya partai politik atau gabungan partai politik harus mendapatkan 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% suara nasional. 2
C. Orde Baru Setelah 16 tahun tidak ada pemilu, Indonesia kembali mengadakan pesta demokrasi paa 5 Juli 1971. Pemilu ini diselenggrakan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) di era pemerintahan Soeharto. Warga melilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Seperti pada pemilu 1955, mencoblos merupakan metode yang digunakan untuk memilih, namun masih belum mencoblos nama caleg secara spesifik. Sementara itu, pemilihan presiden/wakil presiden dilaksanakan oleh MPR RI. Dalam hal ini, memilih partai politik dan merka yang duduk di perlemen kemudian memilih presiden. D. Reformasi (Pemilu 1999) Setelah masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999, terjadi perubahan Ketetapan MPR. Untuk mengatasi krisis politik berkepanjangan diadakanlah sidang istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10-13 November 1998. Lalu dilanjutkan dengan perubahan LPU berganti menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang lalu menyelenggarakan pemilu pada 7 Juni 1999. Metode yang digunakan masih sama yaitu dengan mencoblos logo partai politik. Pemilu ini dianggap paling demokratis dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu ini dilaksanakan menggunakan prinsip luber jurdil. Pada sidang umum MPR-RI muncul dua calon yang bersaing, yaitu Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Abdurrahman Wahid didukung oleh Poros Tengah, koalisi partai-partai politik Islam dan Nasionalis, sementara Megawati Soekarnoputri didukung oleh PDI Perjuangan. Setelah melalui pemungutan suara secara tertutup dan dramatis dan disiarkan langsung oleh berbagai stasiun TV, akhirnya Abdurrahman Wahid memenangkan pemilihan. Pada tanggal 20 Oktober 1999 setelah MPR-RI berhasil memilih Presiden, sehari kemudian memilih Megawati Soekarnoputri sebagai wakil Presiden. 4
D. Pemilihan Presiden Tahun 2004 Pemilu 2004 menandai tonggak sejarah bagi demokrasi Indonesia sebab pemilihan presiden/wakil presiden untuk pertama kalinya diselenggarakan secara langsung oleh KPU. Kali ini juga warga bisa memilih nama caleg secara langsung dan tidak lagi hanya memilih partai seperti sebelumnya. Hal itu juga berkaitan terhadap perubahan sistem pemilihan yang menjadi terbuka. Yang akhirnya berlaku menjadi permanen hingga pemilu selanjutnya. Kala itu pilpres diikuti oleh lima pasangan calon yaitu Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Ahmad Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswondo Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudoyono- Jusuf Kalla, serta Hamzah Haz-Agum Gumelar. Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tanggal 5 September 2004 dan 20 September 2004. Setelah melalui proses tersebut, Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla yang terpilih menjadi presiden/wakil presiden. E. Pemilihan Presiden Tahun 2009 KPU memutuskan tak lagi memilih calon dengan cara mencoblos, melainkan dengan cara mencontreng. Alasannya mencoblos adalah cara yang dianggap sudah ketinggalan jaman sehingga mencontreng dianggap lebih baik. Pemilu dilaksanakan dua tahap yakni pemilihan anggota legislatif pada 9 April 2009 serta memilih presiden/wakil presiden pada 8 Juli 2009. Pemilu kali ini pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Boediono yang memenangkan pilihan sebagai presiden/wakil presiden. F. Pemilihan Presiden Tahun 2014 Setelah dievaluasi, ternyata mencontreng bukanlah cara yang efektif. KPU mencatat adanya suara yang tidak sah akibat kesalahan mencontreng yaitu 2-3% dari keseluruhan suara yang masuk. Oleh karenanya KPU mengembalikan cara lama yaitu mencoblos yang dinilai jauh lebih efektif dengan sedikit kesalahan. Untuk partai
sangat baik. Namun tingkatan pemilu yang dilaksanakan di Indonesia perlu persiapan prima khususnya tentang pemutakhiran data pemilih. Saat ini ternyata persiapan belum 6 sesuai yang seharusnya karena data di KPU tercatat 126.300.000 pemilih, sedang data dari Departemen Dalam Negeri tercatat 132.500.000 pemilih. Kompas 10 Oktober 2013, Hal 2. Munculnya Golput tercatat 30 hingga 40 persen sangat bermasalah karena akan mengurangi representasi demokrasi, walaupun golput tersebut tidak terjai karena belum tercatat bisa juga memang disengaja untuk tidak memilih karena tidak adanya calon yang mereka anggap bisa diandalkan. Kinerja KPU juga dapat menjadi pertimbangan terhadap kelancaran proses pemilihan, entah dari kelengkapan instrumen pemilihan hingga verifikasi suara yang menentukan kredibilitas KPU itu sendiri.
Pemilihan presiden dan wakil presiden sudah memenuhi kualifikasi negara sebagai penganut sistem pemerintahan presidensiil dan negara demokrasi. Pengaturan pemilihan umum presiden yang dari masa ke masa selalu berubah menandakan bahwa Indonesia mampu mengidentifikasi kekurangan serta mampu untuki berkembang lebih baik. Implementasi sistem presidensiil oleh presiden dan wakil presiden terpilih sebaiknya sudah menjadi agenda politik bagi partai politik perserta pemilu. Dari presiden dan wakil presiden yang bisa menyesuaikan masalah bangsa dan aspiratif. KPU hendaknya bisa mengatur jadwal pemilu dengan penuh kecermatan, pemutakhiran terhadap data pemilih maupun terhadap kelengkapan instrumen pemilihan dengan pendistribusian yang adil dan merata. Masyarakat juga perlu berpartisipasi atas pengurangan jumlah golput dalam proses pemilihan umum.
Surbakti, R, 1992, Memahami Ilmu Politik , PT Grasindo, Jakarta. H.M Soerya, R, 2013, Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral , Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 43(3),356. eprints.uny.ac.id, BAB II Kajian Teori Tentang Calon Presiden , diakses 29 September 2019 Indarja, 2018, Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia , Makalah-Makalah Hukum, 47(1),63-70, Semarang. www.seputarpengetahuan.co.id, 2017, Pengertian Pemilu Tujuan Fungsi Asas Bentuk Sistem, https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan- fungsi-asas-bentuk-sistem.html 9
