

Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
peper terkait otonomi daerah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan
Typology: Summaries
1 / 3
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
Popy Lutfianti Deva Manan / 29 / 2- DIII PKN STAN A. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya otonomi daerah ini menyebabkan hal- hal yang berada diluar enam urusan absolut pemerintahan dilimpahkan kepada daerah. Ditinjau dari wewenang tersebut, hal ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk memajukan potensi yang ada di daerahnya. Seperti optimalisasi sumber daya manusia di setiap daerah melalui media pendidikan. Dengan kewenangan yang dimiliki daerah untuk memajukan pendidikan di daerahnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di masing-masing daerah dapat lebih optimal. Jika kita tinjau dari kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari banyak pulau, menjadikan pemerintah pusat akan kewalahan untuk mengurus wilayah yang begitu luas. Fleksibilitas yang dimiliki daerah untuk mengelola kualitas pendidikan di daerah dapat membantu terwujudnya tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom apabila dilakukan dengan optimal, maka akan memiliki dampak yang masif dalam sistem pendidikan yang lebih baik. Sistem yang matang diiringi dengan pendidikan karakter akan mewujudkan terciptanya kualitas sumber daya manusia yang baik dan bermoral. B. Pembahasan Pelimpahan kekuasaan dalam mengatur daerah masing-masing sesuai dengan potensi yang ada memberikan suatu daerah tanggung jawab serius dalam mengambil peran terwujudnya tujuan bangsa. Tidak semua urusan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah, setidaknya ada enam urusan yang masih menjadi wewenang pusat, yaitu pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, yustisi, politik luar negeri, dan yang terakhir adalah agama. Maka akan dijumpai bahwa urusan pendidikan dilimpahkan kepada daerah. Desentralisasi ini mengakibatkan daerah bisa mengatur kembali silabus dengan memasukkan beberapa pokok
bahasan yang menjadi ciri khas daerahnya, seperti muatan lokal. Sehingga, secara tidak langsung dapat terbentuk sumber daya manusia unggul dan juga peduli terhadap kebudayaan daerahnya. Pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah ini menitikberatkan pada sistem manajemen sumber daya yang tersedia di daerah dengan lebih efisien dan efektif. Diharapkan sistem yang tidak lagi terpusat dalam pendidikan dapat memberikan kontribusi terciptanya sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan bangsa. (Sugiyanto 2001). Diperlukan rencana strategis untuk urusan pendidikan diperlukan pemahaman dari pemerintah daerah terkait daerah yang dipimpinnya. Pemerintah daerah perlu mengumpulkan informasi yang banyak, mencari berbagai alternatif yang relevan, dan penetapan tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan di daerah. Hal ini penting untuk dilakukan karena manajemen yang strategis dapat memberikan arah yang jelas pengembangan pendidikan di masa depan. Selain itu, pelaksanaan desentralisasi pendidikan juga harus mempertimbangkan kesiapan dan kondisi daerah masing-masing agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Secara tidak langsung adanya pelimpahan kewenangan dalam bidang pendidikan dapat memunculkan iklim kompetitif antar daerah otonom. Setiap daerah memiliki peluang untuk berkompetisi dalam kekuatan daya saing yang dipengaruhi oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya hal tersebut membuat masing-masing daerah akan terus mengevaluasi kinerjanya dan mengarah pada output yang lebih baik dan berdaya saing tinggi dalam dunia kerja. Kerja sama antar daerah juga diperlukan terkait standardisasi minimal pemberian layanan pendidikan kepada masyarakat agar tidak ada ketimpangan yang jauh berbeda di seluruh daerah. Sejalan dengan hal tersebut, hubungan resiprokal antara pendidikan dan ekonomi adalah semakin tinggi derajat pendidikan maka akan semakin tinggi pula derajat kehidupan ekonomi seseorang. Di sisi lain, semakin tinggi derajat ekonomi seseorang maka orang tersebut akan memiliki potensi untuk meningkatkan pendidikannya. Selain itu, sekolah merupakan input besar untuk membangun sumber daya manusia yang mana satu tahun lebih lama di sekolah memiliki kecenderungan peningkatan gaji. Dengan begitu, pendapatan masyarakat akan naik sejalan dengan keahlian yang dimilikinya.