Docsity
Docsity

Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity


Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Guidelines and tips
Guidelines and tips

Pancasila as a Paradigm for Social, National, and State Life, Schemes and Mind Maps of Organic Chemistry

The concept of pancasila as a paradigm for indonesian society, nation, and state. It discusses the meaning of 'paradigm' and how pancasila can be used as a guideline to address various aspects and problems in social, national, and state life. The document also covers the implementation and practice of pancasila, including objective and subjective implementation, as well as the actualization, revitalization, and radicalization of pancasila. Additionally, it examines pancasila as the foundation for national development, where national development is essentially the practice of pancasila's values. The document concludes by inviting readers to discuss concrete examples of pancasila's implementation in social, economic, political, legal, and human rights aspects of life.

Typology: Schemes and Mind Maps

2022/2023

Uploaded on 09/26/2023

christopher-hasugian
christopher-hasugian 🇮🇩

1 document

1 / 8

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
PANCASILA SEBAGAI
PARADIGMA KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT,
BERBANGSA, DAN
BERNEGARA
pf3
pf4
pf5
pf8

Partial preview of the text

Download Pancasila as a Paradigm for Social, National, and State Life and more Schemes and Mind Maps Organic Chemistry in PDF only on Docsity!

PANCASILA SEBAGAI

PARADIGMA KEHIDUPAN

BERMASYARAKAT,

BERBANGSA, DAN

BERNEGARA

Apa itu Paradigma?

  1. Tasrif, teladan, atau pedoman.
  2. Gugusan sistem pemikiran; bentuk kasus dan pola pemecahannya.
  3. Suatu pedoman/pokok untuk dipakai dalam menghadapi segala aspek kehidupan dengan segala permasalahannya untuk dipecahkan, sehingga tercapai suatu tujuan. Pancasila sebagai paradigma berarti menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk menghadapi segala aspek serta berbagai permasalahannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, guna mencapai Tujuan Nasional

Reaktualisasi Pancasila

 Pancasila bukan ideologi yang tertutup.

Implementasi Pancasila harus merupakan hasil

interpretasi bersama, bukan monopoli pemerintah.

Karenanya Pancasila harus tetap aktual

(reaktualisasi), direvitalisasi, atau radikalisasi.

 Reaktualisasi Pancasila : menjadikan Pancasila

agar tetap “up to date” di setiap zaman.

 Revitalisasi Pancasila : menghangatkan

kembali Pancasila sbg haluan bersama Bgs

Indonesia dlm kehidupan berbangsa dan

bernegara. (Azyumardi Azra)

 Radikalisasi Pancasila : revolusi gagasan untuk

menjadikan Pancasila tegar, efektif, dan menjadi

petunjuk bagaimana semestinya negara

dijalankan dgn benar. (Kuntowijoyo, lht hlm 31).

BENTUK PELAKSANAAN PANCASILA

1. Pelaksanaan objektif : dilakukan oleh penyelenggara negara dgn cara menjabarkannya ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pelaksanaan subjektif : dilakukan oleh setiap WNI (di manapun berada), dan penduduk dgn cara mematuhi serta melaksanakan setiap peraturan perundang-undangan yang ada.

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA

PEMBANGUNAN NASIONAL

 (^) Utk mencapai Tujuan Nasional diperlukan Pembangunan Nasional.  (^) Pembangunan Nasion al : usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yg dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan Kemampuan Nasional dgn memanfaatkan kemajuan iptek, memperhatikan tantangan global, serta mengacu pd kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur universal utk mewujudkan kehidupan bangsa yg berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan dgn kekukuhan moral dan etika.  (^) Pembangunan Nasional pada hakikatnya adalah sebagai tindakan pengamalan nilai-nilai dari Pancasila.  (^) Pancasila adalah dasar, pedoman, dan tujuan Pembangunan Nasional.

Diskusikan ….

Bentuk dan contoh konkrit

pengamalan Pancasila dalam :

1. Aspek sosial dlm kehidupan

bermasyarakat.

2. Kehidupan ekonomi bangsa.

3. Kehidupan politik kenegaraan.

4. Aspek Hukum dan Hak Azasi

Manusia.