Docsity
Docsity

Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity


Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Guidelines and tips
Guidelines and tips

Manajemen Operasi Publik: Sistem Penganggaran Publik, Study notes of Government & Non-Profit Accounting

Materi Manajemen Operasi Publik: Sistem Penganggaran Publik, Mata Kuliah AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK ( AMSP ) - Universitas Trunojoyo Madura

Typology: Study notes

2020/2021

Available from 09/23/2022

salsablkhrn
salsablkhrn 🇮🇩

5 documents

1 / 2

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
NIM : 190221100171
NAMA : SALSABILA KHAERINA
AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK D
Manajemen Operasi Publik: Sistem Penganggaran Publik
1. Pengertian Anggaran
Pengertian anggaran menurut Halim dan Kusufi (2016:48) adalah sebagai berikut: “Anggaran
adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang
disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan
data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja”.
2. Pengertian Anggaran Sektor Publik
Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ahli bahwa anggaran sektor publik merupakan
rencana finansial yang menyatakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
organisasi sektor publik, yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan
pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter dan didanai dengan uang publik.
3. Fungsi Angran Sektor Publik
Halim dan Kusufi (2016:48) mengidentifikasikan bahwa anggaran sektor publik memiliki
beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:
1. Anggaran sebagai alat perencanaan
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
4. Anggaran sebagai alat politik
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
7. Anggaran sebagai alat motivasi
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik
4. Prinsip-prinsi Anggaran Sektor Publik
1. Otorisasi oleh legislatif
Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum
eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
2. Komprehensif
Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh
karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya adalah menyalahi prinsip
anggaran yang bersifat komprehensif.
3. Keutuhan anggaran
Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah tercakup dalam dana umum (general
fund).
4. Nondiscretionary appropriation
Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis,
efisien, dan efektif.
pf2

Partial preview of the text

Download Manajemen Operasi Publik: Sistem Penganggaran Publik and more Study notes Government & Non-Profit Accounting in PDF only on Docsity!

NIM : 190221100171

NAMA : SALSABILA KHAERINA

AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK D

Manajemen Operasi Publik: Sistem Penganggaran Publik

1. Pengertian Anggaran Pengertian anggaran menurut Halim dan Kusufi (2016:48) adalah sebagai berikut: “Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja”. 2. Pengertian Anggaran Sektor Publik Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ahli bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana finansial yang menyatakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik, yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter dan didanai dengan uang publik. 3. Fungsi Angran Sektor Publik Halim dan Kusufi (2016:48) mengidentifikasikan bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

  1. Anggaran sebagai alat perencanaan
  2. Anggaran sebagai alat pengendalian
  3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
  4. Anggaran sebagai alat politik
  5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
  6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
  7. Anggaran sebagai alat motivasi
  8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik 4. Prinsip-prinsi Anggaran Sektor Publik
  9. Otorisasi oleh legislatif Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
  10. Komprehensif Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya adalah menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
  11. Keutuhan anggaran Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah tercakup dalam dana umum (general fund). 4. Nondiscretionary appropriation Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
  1. Periodik Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.
  2. Akurat Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat menyebabkan terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.
  3. Jelas Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami oleh masyarakat, dan tidak membingungkan.
  4. Transparan Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. 5. Siklus Anggaran Sektor Publik Siklus penganggaran sektor publik melalui tahapan sebagai berikut
  5. Tahap Persiapan Anggran
  6. Tahap ratifikasi → Dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.
  7. Tahap pelaksanaan anggaran
  8. Tahap pelaporan dan evaluasi 6. Jenis-jenis Anggran Sektor Publik Menurut Halim dan Kusufi (2016:52) dalam menyusun anggaran terdapat dua pendekatan, yaitu: 1. Pendekatan Tradisional Adapun ciri-ciri anggaran dengan pendekatan tradisonal yaitu: a. Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism. b. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item. c. Cenderung sentralistis. d. Bersifat spesifikasi. e. Tahunan. f. Menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto. 2. Pendekatan New Public Management → berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja bukan pada kebijakan. Paradigma new public management telah melahirkan beberapa teknik penganggaran dalam sektor publik, yaitu: a. Anggaran Kinerja (Performance Budgeting) b. Anggaran Program (Program Budgeting) c. Anggaran Berbasis Nol (Zero Based Budgeting-ZBB) d. Planning, Programming and Budgeting System (PPBS)