Docsity
Docsity

Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity


Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Guidelines and tips
Guidelines and tips

Kewarganegaraan dengan membahas dampak, Summaries of Law

Kewarganegaraan dengan membahas dampak kolusi

Typology: Summaries

2017/2018

Uploaded on 12/30/2023

unknown user
unknown user 🇮🇩

1 document

1 / 9

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
PROGRAM STUDY MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA
DISUSUN OLEH :
IRENE YESSICA LAVENIA
51418059
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9

Partial preview of the text

Download Kewarganegaraan dengan membahas dampak and more Summaries Law in PDF only on Docsity!

PROGRAM STUDY MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA

DISUSUN OLEH :

IRENE YESSICA LAVENIA

KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME

Irene Yessica Lavenia

Abstrak Indonesia memiliki masalah tindak pidana yang sulit untuk dipecahkan dan diatasi oleh bangsa dan pemerintah yaitu masalah korupsi, kolusi dan nepotisme.Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia bukan lagi merupakan sebuah fenomena, melainkan merupakan fakta yang terkenal dimana-mana. Korupsi, kolusi dan nepotisme( KKN ) akhir-akhir ini dianggap sebagi wujud paling buruk dari gejala kemerosotan moral dari kehidupan masyarakat dan bernegara. Korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi disemua bidang dan sektor pembangunan.Korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan ketingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. Key Word : Korupsi, Kolusi ,Nepotisme  Pembahasan Korupsi, kolusi dan nepotis memerupakan serangkaian tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum Indonesia dari satu hal yang paling kecil hingga yang diaggap besar.  Korupsi merupakan perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan pada mereka  Ciri-ciri Korupsi :

  • Korupsi dapat melibatkan lebih dari satu orang
  • Korupsi umumnya serba rahasia
  • Korupsi dapat berupa uang atau benda  JenisTindak Pidana Korupsi :
  • Memberi atau menerima janji ( penyuapan )
  • Pemerasan dalam jabatan
  • Penggelapan dalam jabatan  Korupsi Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum :
  • Memperkaya diri senidri
  • Merugikan keuangan Negara
  • Perbuatan melawan hukum  Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan tersembunyi dalam melalukan kesepakatan perjanjian tersebut dengan memberikan uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar

 Contoh Kasus Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme  Contohkasuskorupsi

  1. Kasus Korupsi E-KTP Merupakan kasus yang terkait pengadaan KTP elektronik Indonesia.Terjadisejaktahun 2010, penyelidikan kasus korupsi ini terus berlansung selama bertahun-tahun sampai sekarang
  2. Kasus TPPU Rohadi KPK menetapkan mantan panitera pengganti pengadilan negeri Jakarta Utara Rohadi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang, pada 31 Agustus 2016.Setelah penyusutan berjalan 1 tahun lebih, penyidik KPK belum juga merampungkan berkas perkara Rohadi. Rohadi disinyalir rmenyamarkan uang miliaran rupiah dari hasil korupsi
  3. Kasus Suap Gubenur Senior BI Kasus korupsi ini terjadi dalam pemilihan gubernur senior Bank Indonesia (BI). Kasus ini terjadi pada tahun 2011. kasus ini melibatkan nama pejabat senior dan eks Deputi Gubernur BI yakni Miranda Goeltom. Kasus suap ini melibatkan uang sebesar 20 miliyar rupiah  ContohKasusKolusi
  4. Kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutan tersebut terjadi karena adanya persekongkolan antara pihak perusahaan yang akan membuka lahan dan pemerintah daerah. Karena kebakaran hutan tersebut, daerah Sumatera dan Kalimantan mengalami kabut asap yang membuat warganya menjadi sulit bernafas
  5. Misalnya Rani bersama temannya bernama Ani yang terkenal dengan kenakalannya berniat untuk mengerjai Eka. Yang dilakukan Rani dan Ani untuk mengerjai Eka adalah dengan mengempesi ban motornya, sehingga Eka harus mendorong motornya tersebut ketempat tambal ban yang jaraknya sangat jauh
  6. Pada saat diadakan musyawarah bersama untuk menyelesaikan masalah, ada salah satu pihak yang tidak sependapat dengan pihak lain. Dimana pihak yang tidak setuju .tersebut adalah pihak yang mementingkan dirinya sendiri atau merugikan orang lain. Dan pihak yang tidak setuju tersebut mempengaruhi pihak lain untuk berpihak kepadanya, maka terjadilah persekongkolan yang merugikan banyak orang  ContohKasusNepotisme
  7. Seorang pejabat merekrut kerabatnya untuk menjadi pegawai, kemudian mereka diutamakan dan didahulukan dalam proses pengajuan pengangkatan menjadi pegawai diperusahaan tersebut
  8. Seorang pejabat tinggi disuatu lembaga tersebut membuka lowongan pekerjaan. Maka sipejabat mengangkat anak, sepupu, serta kerabatnya untuk bekerja di lembaga tersebut tanpa harus melihat orang lain yang mendaftar dilowongan pekerjaan tersebut
  9. Seorang manajer menaikkan atau mengangkat jabatan seorang saudara, bukannya memilih seseorang yang memiliki kualitas kerja yang baik

Menurut saya cara mengatasi adanya kasus Korupsi, Kolusi Dan Nepotismedi Indonesia adalah dengan memperbaiki diri sendiri , seperti menumbuhkan semangat anti korupsi dalam diri, memperbaiki moral,mempraktikan sikap anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam setiap perbuatan, membuat kegiatan penyuluhan dalam upaya mengurangi Korupsi, Kolusi Dan Nepotismedi Indonesia. Pemerintah harus lebih memperkuat hukum yang ada dengan cara menindak secara tegas para pelaku dan, memberi hukuman sosial kepada para pelaku Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Masyarakat seharusnya tidak bersifat acuh tak-acuh dan lebih memiliki rasa tanggung jawab agar tidak mudah dibohongi oleh para pelaku Korupsi, Kolusi Dan nepotisme. Dengan menaikkan gaji para pejabat atau pegawai, melukan penerimaan pejabat bedasarkan ketrampilannya. ” Jika yang memerintah memiliki karakter freedom-loving, maka negara yang terbentuk adalah DEMOCRACY. Demokrasi dalam sistem filsafat kenegaraan Plato tidak sama persis dengan demokrasi dalam artian seperti sekarang ini. Demokrasi yang dikatakan Plato termasuk dalam bilangan bentuk negara yang tidak ideal, karena sistem ini memuja kebebasan. Plato menegaskan bahwa apabila warga negara memuja-muja kebebasan, tidak ada pendidikan untuk virtue, tidak ada harmoni, tidak ada kesejahteraan. Kebebasan yang dimaksudkan Plato ialah tanpa hukum. Dalam demokrasi, hanya rakyat biasa yang tidak memiliki pengetahuan tentang kebijaksanaan apa pun yang memerintah.” (DIKURSUS FILSAFAT PANCASILA DEWASA INI) ”Pembinaan kaum awam untuk sadar akan tanggungjawab sosial kemasyarakatan dan berpolitik merupakan hal yang penting, bukan karena kebutuhan akan cinta tanah air dan tantangan disintegrasi bangsa yang dewasa ini lantang diserukan, melainkan harus lahir dari iman kristiani yang mendalam. Yesus mengatakan : ”Kamu adalah garam dunia, dan kamu adalah terang dunia (Mat 5:13-14). Bangsa ini tengah berada di titik nadir. Kemerosotan terjadi hampir di semua lini. Korupsi, kolusi, pemujaan uang, kuasa, materi, ingin menang sendiri, pemaksaan kehendak, main hakim sendiri, dan sederet penyakit gawat telah melekat begitu dalam. Bukankah hal yang sama juga pernah dialami Israel dalam sejarahnya yang panjang? Beruntung bahwa Tuhan masih begitu setia dengan mengirimkan nabi-nabinya agar Israel cepat berbalik dari kesalahannya. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Tuhan tidak sedang mengirimkan para nabinya saat ini, di sini, dan kini untuk mengkoreksi hidup berbagsa kita yang kian runyam? Perlu juga dipikirkan bagaimana spiritualitas politik dan liturgi politik bagai kaum awam yang terjun langsung dalam dunia politik praktis, supaya makin relevanlah semangat yang pernah digelorakan oleh Mgr Soegijopranoto: ”Seratus persen Katolik, seratus persen Indonesia.”(Dewantara, A. (2017). Kerasulan Awam diBidang Politik (SosialKemasyarakatan) dan Relevan sinyal bagi Multikulturalisme Indonesia).” “Seringkali keterkaitan antaraetikadanbisnisluputdariperhatiankitaselama ini. Praktek-praktek berbisnis di Indonesia sering kali menampakkan wajah yang koruptif yang berkonspirasi dengan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta immoralitas. Padahal, bisnis justru sering kali berkaitan dengan kajian atas

tidak baik. Biasanya diwarnai dengan korupsi yaitu penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh salah satu pihak atau pejabat negara. Kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar oligopoli, dimana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama, dapat secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Kartel adalah kasus khusus dari kolusi berlebihan, yang juga dikenal sebagai kolusi tersembunyi. Lalu bagaimana dengan nepotisme? Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori. Sebagai contoh, kalau seorang manajer mengangkat atau menaikan jabatan seorang saudara, bukannya seseorang yang lebih berkualifikasi namun bukan saudara, manajer tersebut akan bersalah karena nepotisme. Pakar-pakar biologi telah mengisyaratkan bahwa tendensi terhadap nepotisme adalah berdasarkan naluri, sebagai salah satu bentuk dari pemilihan saudara. Akibat -- akibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ini adalah : Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap. ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya. pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi. dugaan-korupsi-mata-aceh-ilustrasi-59f3a4a0f33a2d5c46395302.jpg dugaan-korupsi-mata-aceh-ilustrasi-59f3a4a0f33a2d5c46395302.jpg Secara umum akibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar

  1. Semangat dan upaya pemberantasan korupsi di era reformasi ditandai dengan keluarnya berbagai produk perundangan-undangan dan dibentuknya institusi khusus, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Harapan terhadap produk-produk hukum diatas adalah praktek sebelum reformasi dapat dibawa kemeja hijau dan uangnya dikembalikan pada negara, sedangkan pada pasca reformasi dapat menjadi suatu usaha preventif. Pada akhirnya dengan melihat semua dampak dampak,dan penyebab KKN, bisa disimpulkan bahwa KKN adalah "benalu sosial" yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan negara. Selain itu, KKN merupakan bagian dari gejala sosial yang masuk dalam klasifikasi menyimpang (negative), karena merupakan suatu aksi tindak dan perilaku sosial yang merugikan individu lain dalam masyarakat, menghilangkan kesepakatan bersama yang berdasar pada keadilan, serta pembunuhan karakter terhadap individu itu sendiri. Maka KKN, sebagai suatu tindakan moral, tidak memihak kepentingan bersama (egois), mengabaikan etika, melanggar aturan hukum, dan terlebih melanggar aturan agama harus segera diberantas dari muka bumi Indonesia. Bagaimana caranya?

Walaupun KKN seakan hampir tidak mungkin dipahuskan, bangsa Indonesia harus tetap optimis dalam memberantas KKN. Sekalipun tidak dapat menggunakan cara efektif dan efisien, setidaknya masih bisa merangkak sedikit demi sedikit menuju negara bebas KKN. Cara paling mjudah adalah dengan memulai dari diri sendiri. Seperti : Perbaiki moral dan mental diri, Tumbuhkan semangat anti-KKN dalam diri, Praktikkan anti-KKN dalam setiap perbuatan, Pengaruhi orang lain agar semangat anti-KKN tumbuh dalam kepribadiannya, Buat atau ikuti komunitas anti-KKN untuk mengumpulkan maupun berkumpul dengan orang-orang yang memiliki ideologi serupa, Bersama, adakan kegiatan seperti penyuluhan, workshop, pembelajaran, atau lainnya sebagai upaya mengurangi KKN di Indonesia, dan Teruslah aktif dalam mengurangi KKN. https://www.kompasiana.com/elleonoraellen/59f3a4e0ed4ed6713a6299c2/kkn- korupsi-kolusi-nepotisme-merupakan-benalu-sosial