


Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
pembagian politik menjadi 4 asumsi menurut Andrew Heywoods dan asumsi yang diikuti presiden indonesia
Typology: Schemes and Mind Maps
1 / 4
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
1. Jokowi Dodo Kepemimpinan Jokowi jika disangkut pautkan dengan asumsi politi menurut Andrew Heywoord kepemimpina Jokowi masuk kepada asumsi Politik sebagai hubungan public yang mana dijelaskan dalam buku Aristoteles bahwa secara kodrati manusia memperoleh kehidupan yang baik melalui komunitas politik. Lalu kemudian dilakukan pembedaan antara lingkup ‘’public’’ dan lingkup ‘privat’. Kemudian ligkup tersebut dikembangkan menjad kembangan public dan kembangan privat. Dan dalam state ini terdapat institute seperti pengadilan, apparat pemerintah, polisi, tentara, sistem kesejahtraan sosial dan sejenisnya, sedangkan dalam ‘’civil society’’terdapat institude seperti keluarga, keekrabatan, serikat kerja, komunitas dan sejenisnya. Asumsi ini sejalan dengan kepemimpinan Jokowi yang mana gaya kepemimpinan Jokowi adalah partisipatif yang selalu ikut atau terlibat dengan suatu anggota, lembaga, antar negara saat akan mengambil keputusan atau tindakan, kepemipina Jokowi juga karismatik dan transornasional yang mana Jokowi selalu mengukur hubungan antara anggota dan pimpinanya sejauh apa. Dalam pemerintahannya Jokowi memiliki citra seorang pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan mulai mampu meratakan pembangunan yang asa di Indonesia yang tidak lagi terfokus dipulau Jawa tetapi juga dipulau jawa contohnya dipapua, dengan adanya hal ini munculnya konsep ‘state’ yang mana untuk meregulasi ( atura yang dibuat untuk mengawasi suatu hal agar berjalan lancar) entitas. 2. Susilo Bambang Yudhoyono Model kepemimpinan beliau sesuai dengan gaya demokrasi. Presiden SBY juga menegaskan, kalua ia sering mengalah dan memilih melakukan berkompromi dan consensus, karena ia tidak ingin kepemimpinanya menjadi otoritas (sherlita, 2011). SBY sosok pemimpinan demokrasi dalam mengambil keputusan yang selalu mengajak perwakilan bawahanya, tetapi keputusan tetap ditanganya hal ini sejalan dengan asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus berhasil mennyelesikan sengketas batas maritim Indonesia dengan dua negara yaitu Singapure dan Fhilipina 3. Megawati Soekarno Putri
Menurut saya Presiden Megawati menggunakan asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Karena Megawati terpilih menjadi presiden berdasarkan sidang istimewa Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. PSidang Istimewa MR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar
4. Abdurahman Wahid Presiden Gus Dur menggunakan asumsi politik sebagai kekuasaan hal ini terbukti dengan kebijakan kebijakan politik gus dur yang kontroversial seperti membubarkarkan departemen penerangan karena dianggap mengekang kebebasan pers, Menjadikan Hari Imlek dan Memperbolehkan Bahasa Tionghoa dan bahkan gus dur juga ingin membubarkan MPR dan DPR. 5. BJ Habibi Menurut saya Presiden BJ Habibi termasuk dalam penggunaan asumsi Politik sebagai kompromi dan konsensus, hal ini didasarkan pada era orde baru terdapat beberapa kebijakan ataupun suatu program yang sudah tidak sejalan lagi bahkan beberapa kinerja yg merosot sehingga diambil jalan tengah dengan mengganti Presiden Soeharto dengan BJ Habibi yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945. Selama pemerintahannya BJ Habibi mengeluarkan banyak keputusan dan UUD untuk lebih emamjukan bangsa Indonesia seperti Undang-Undang Kebebasan Pers No 40 Tahun 1999, Undang-Undang Otonomi Daerah No 20 Tahun 1999, Habibie mengeluarkan Undang-Undang Partai Politik No 2 Tahun 1999. Undang-undang tersebut membuka peluang berdirinya partai-partai politik yang baru. Tidak hanya itu, undang-undang tersebut juga mengatur penyelenggaraan pemilihan umum yang terbuka dan demokratis, Habibie juga memberikan pengampunan bagi para politikus yang ditahan pada masa pemerintahan Suharto melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 85 Tahun
seperti BPKP, DPA, dan Mahkamah Agung. Pengaruh presiden pun menyebar ke seluruh aspek kehidupan politik. Sistem pemilu, politik partai, sistem representasi kelompok kepentingan dan pemerintah daerah memberi peluang presiden dan pejabat senior untuk melakukan intervensi pada semua sektor. Misalnya, praktik penelitian khusus yang dilakukan oleh birokrasi sipil dan militer terhadap pejabat pusat dan daerah serta calon pemimpin partai menunjukkan adanya campur tangan langsung presiden terhadap berbagai institusi dan partai politik. Ditambah lagi institusi Bakorstanasda yang bisa mengendalikan jenis berita dan orang-orang yang boleh berbicara kepada public
7. Soekarno Menurut saya berdasarkan bacaan dari jurnal (purwowidodo, 2018) Presiden Soekarno menggunakan asumsi politik sebagai seni dan kekuasaan pemerintahan karena, soekarno menggunakan politk utk mengendalikan masyarakat melalui pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif hal ini dibuktikan pada saat usaha untuk memperjuangkan kemerdekaan indonesia