Docsity
Docsity

Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity


Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Guidelines and tips
Guidelines and tips

kepemimpinan presiden indonesia sesuai asumsi Andrew Heywood, Schemes and Mind Maps of Political Science

pembagian politik menjadi 4 asumsi menurut Andrew Heywoods dan asumsi yang diikuti presiden indonesia

Typology: Schemes and Mind Maps

2022/2023

Uploaded on 09/15/2023

defi-nur-audhia
defi-nur-audhia 🇮🇩

1 document

1 / 4

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
1. Jokowi Dodo
Kepemimpinan Jokowi jika disangkut pautkan dengan asumsi politi menurut Andrew Heywoord
kepemimpina Jokowi masuk kepada asumsi Politik sebagai hubungan public yang mana
dijelaskan dalam buku Aristoteles bahwa secara kodrati manusia memperoleh kehidupan yang
baik melalui komunitas politik. Lalu kemudian dilakukan pembedaan antara lingkup ‘’public’’
dan lingkup ‘privat’. Kemudian ligkup tersebut dikembangkan menjad kembangan public dan
kembangan privat. Dan dalam state ini terdapat institute seperti pengadilan, apparat pemerintah,
polisi, tentara, sistem kesejahtraan sosial dan sejenisnya, sedangkan dalam ‘’civil
society’’terdapat institude seperti keluarga, keekrabatan, serikat kerja, komunitas dan sejenisnya.
Asumsi ini sejalan dengan kepemimpinan Jokowi yang mana gaya kepemimpinan Jokowi adalah
partisipatif yang selalu ikut atau terlibat dengan suatu anggota, lembaga, antar negara saat akan
mengambil keputusan atau tindakan, kepemipina Jokowi juga karismatik dan transornasional
yang mana Jokowi selalu mengukur hubungan antara anggota dan pimpinanya sejauh apa.
Dalam pemerintahannya Jokowi memiliki citra seorang pemimpin yang dekat dengan
masyarakat dan mulai mampu meratakan pembangunan yang asa di Indonesia yang tidak
lagi terfokus dipulau Jawa tetapi juga dipulau jawa contohnya dipapua, dengan adanya
hal ini munculnya konsep ‘state’ yang mana untuk meregulasi ( atura yang dibuat untuk
mengawasi suatu hal agar berjalan lancar) entitas.
2. Susilo Bambang Yudhoyono
Model kepemimpinan beliau sesuai dengan gaya demokrasi. Presiden SBY juga menegaskan,
kalua ia sering mengalah dan memilih melakukan berkompromi dan consensus, karena ia tidak
ingin kepemimpinanya menjadi otoritas (sherlita, 2011). SBY sosok pemimpinan demokrasi
dalam mengambil keputusan yang selalu mengajak perwakilan bawahanya, tetapi keputusan
tetap ditanganya hal ini sejalan dengan asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus
berhasil mennyelesikan sengketas batas maritim Indonesia dengan dua negara yaitu
Singapure dan Fhilipina
3. Megawati Soekarno Putri
pf3
pf4

Partial preview of the text

Download kepemimpinan presiden indonesia sesuai asumsi Andrew Heywood and more Schemes and Mind Maps Political Science in PDF only on Docsity!

1. Jokowi Dodo Kepemimpinan Jokowi jika disangkut pautkan dengan asumsi politi menurut Andrew Heywoord kepemimpina Jokowi masuk kepada asumsi Politik sebagai hubungan public yang mana dijelaskan dalam buku Aristoteles bahwa secara kodrati manusia memperoleh kehidupan yang baik melalui komunitas politik. Lalu kemudian dilakukan pembedaan antara lingkup ‘’public’’ dan lingkup ‘privat’. Kemudian ligkup tersebut dikembangkan menjad kembangan public dan kembangan privat. Dan dalam state ini terdapat institute seperti pengadilan, apparat pemerintah, polisi, tentara, sistem kesejahtraan sosial dan sejenisnya, sedangkan dalam ‘’civil society’’terdapat institude seperti keluarga, keekrabatan, serikat kerja, komunitas dan sejenisnya. Asumsi ini sejalan dengan kepemimpinan Jokowi yang mana gaya kepemimpinan Jokowi adalah partisipatif yang selalu ikut atau terlibat dengan suatu anggota, lembaga, antar negara saat akan mengambil keputusan atau tindakan, kepemipina Jokowi juga karismatik dan transornasional yang mana Jokowi selalu mengukur hubungan antara anggota dan pimpinanya sejauh apa.  Dalam pemerintahannya Jokowi memiliki citra seorang pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan mulai mampu meratakan pembangunan yang asa di Indonesia yang tidak lagi terfokus dipulau Jawa tetapi juga dipulau jawa contohnya dipapua, dengan adanya hal ini munculnya konsep ‘state’ yang mana untuk meregulasi ( atura yang dibuat untuk mengawasi suatu hal agar berjalan lancar) entitas. 2. Susilo Bambang Yudhoyono Model kepemimpinan beliau sesuai dengan gaya demokrasi. Presiden SBY juga menegaskan, kalua ia sering mengalah dan memilih melakukan berkompromi dan consensus, karena ia tidak ingin kepemimpinanya menjadi otoritas (sherlita, 2011). SBY sosok pemimpinan demokrasi dalam mengambil keputusan yang selalu mengajak perwakilan bawahanya, tetapi keputusan tetap ditanganya hal ini sejalan dengan asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus  berhasil mennyelesikan sengketas batas maritim Indonesia dengan dua negara yaitu Singapure dan Fhilipina 3. Megawati Soekarno Putri

Menurut saya Presiden Megawati menggunakan asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Karena Megawati terpilih menjadi presiden berdasarkan sidang istimewa Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. PSidang Istimewa MR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar

4. Abdurahman Wahid Presiden Gus Dur menggunakan asumsi politik sebagai kekuasaan hal ini terbukti dengan kebijakan kebijakan politik gus dur yang kontroversial seperti membubarkarkan departemen penerangan karena dianggap mengekang kebebasan pers, Menjadikan Hari Imlek dan Memperbolehkan Bahasa Tionghoa dan bahkan gus dur juga ingin membubarkan MPR dan DPR. 5. BJ Habibi Menurut saya Presiden BJ Habibi termasuk dalam penggunaan asumsi Politik sebagai kompromi dan konsensus, hal ini didasarkan pada era orde baru terdapat beberapa kebijakan ataupun suatu program yang sudah tidak sejalan lagi bahkan beberapa kinerja yg merosot sehingga diambil jalan tengah dengan mengganti Presiden Soeharto dengan BJ Habibi yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945. Selama pemerintahannya BJ Habibi mengeluarkan banyak keputusan dan UUD untuk lebih emamjukan bangsa Indonesia seperti Undang-Undang Kebebasan Pers No 40 Tahun 1999, Undang-Undang Otonomi Daerah No 20 Tahun 1999, Habibie mengeluarkan Undang-Undang Partai Politik No 2 Tahun 1999. Undang-undang tersebut membuka peluang berdirinya partai-partai politik yang baru. Tidak hanya itu, undang-undang tersebut juga mengatur penyelenggaraan pemilihan umum yang terbuka dan demokratis, Habibie juga memberikan pengampunan bagi para politikus yang ditahan pada masa pemerintahan Suharto melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 85 Tahun

seperti BPKP, DPA, dan Mahkamah Agung. Pengaruh presiden pun menyebar ke seluruh aspek kehidupan politik. Sistem pemilu, politik partai, sistem representasi kelompok kepentingan dan pemerintah daerah memberi peluang presiden dan pejabat senior untuk melakukan intervensi pada semua sektor. Misalnya, praktik penelitian khusus yang dilakukan oleh birokrasi sipil dan militer terhadap pejabat pusat dan daerah serta calon pemimpin partai menunjukkan adanya campur tangan langsung presiden terhadap berbagai institusi dan partai politik. Ditambah lagi institusi Bakorstanasda yang bisa mengendalikan jenis berita dan orang-orang yang boleh berbicara kepada public

7. Soekarno Menurut saya berdasarkan bacaan dari jurnal (purwowidodo, 2018) Presiden Soekarno menggunakan asumsi politik sebagai seni dan kekuasaan pemerintahan karena, soekarno menggunakan politk utk mengendalikan masyarakat melalui pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif hal ini dibuktikan pada saat usaha untuk memperjuangkan kemerdekaan indonesia