Download Kajian Yuridis Kriminologis Terhadap Pelaku Pembunuhan Wayan Mirna Salihin Di Hubungkan Dengan Pasal 340 KUHP and more Study notes Law in PDF only on Docsity!
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bilamana tidak ada masyarakat/orang maka tentu tidak akan ada hukum. Dari kelahiran sampai meninggal, manusia itu hidup di tengah manusia lainnya, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lainnya. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Indonesia merupakan negara hukum, dasar pijakan bahwa indonesia negara hukum adalah yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa :”Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukannya ketentuan ini kedalam bagian Undang-undang Dasar 1945 menunjukan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.Masyarakat merupakan suatu bentuk pergaulan hidup, yang biasanya diberi nama sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan tersebut mencakup sub-sistem politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan maupun hukum. Maka apabila dikaitkan dengan sistem kemasyarakatan,Hukum merupakan suatu sub-sistem atau inter-sub-sistem. Antara sub-sistem sub-sistem tersebut, terdapat kaitan timbal balik, yang artinya dimana timbal balik tersebut ada hubungan saling pengaruh dan mempengaruhi antara masyarakat dan hukum. Istilah kejahatan atau tindak pidana adatau perbuatan pidana di definisikan secara beragam. Van Hamel merumuskan delik (strafbaarfeit) itu sebagai berikut: “Kelakuan
manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”^1 S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”^2 Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”^3 Banyaknya kejahatan atau tindak pidana disekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkan adanya kecemburuan social, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Sebenarnya yang jadi masalah adalah faktor pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian. Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini Nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota- kota lain di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda.
(^12) Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana,Cetakan keempat,Jakarta,P.T.Rienka Cipta, 2010,hlm 96. Indonesia, 2012, hlm 22.Amir^ Ilyas,^ Asas-Asas^ Hukum^ Pidana,^ Yogyakarta,^ Rengkang^ Education Yogyakarta^ dan Pukap (^3) Ibid, hlm 32.
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggun jawab negara, terutama pemerintah.
- Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokaratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini.^5 Hak Asasi Manusia (HAM) lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) pada diri kita sendiri. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan (^5) http://makalahhakasasimanusiaham.blogspot.co.id/
fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi.^6 hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Sianida atau Natrium Sianida, merupakan bahan kimia yang berbentuk kristal kubus atau serbuk, granule. Bahan kimia ini akan berakibat fatal bila terhirup atau tertelan oleh manusia. Sianida menyerang semua jaringan sehingga tidak terjadi pertukaran oksigen atau disebut mengalami hipoksia yakni kekurangan oksigen dalam jaringan. Sianida banyak digunakan sebagai insektisida dan mitisida, atau untuk fumigasi dan digunakan untuk mengekstraksi emas dan perak di pertambangan, bahan kimia ini juga mudah untuk terhirup. Ketika dilarutkan atau dibakar, ia melepaskan zat yang sangat beracun, yakni hidrogen gas sianida.^7 Salah satu contoh kasus pelaksanaannya ialah Pada hari Rabu 6 Januari 2016 , Pukul 16.00 Mirna datang ke Mal Grand Indonesia (GI) bersama suaminya. Namun di sana, mereka berpisah. Mirna menemui temannya di Restoran Olivier.Pukul 16.10 Teman yang akan ditemui Mirna, Jessica tiba di Olivier. Ia memesan tiga minuman, termasuk es kopi Vietnam untuk Mirna. Pukul 16.50 Mirna tiba di Olivier. Ia meminum kopi Vietnam yang dipesan Jessica. Reaksinya mengejutkan, pada tegukan pertama, Mirna merasa ada yang tidak beres dengan kopi tersebut. Ia kejang-kejang. Mulutnya berbusa. Pukul 17.21 Pemilik restoran mengamankan kopi milik Mirna Pukul 17.30 Suami Mirna tiba dan membawanya ke RS Abdi Waluyo. Mirna meninggal di rumah sakit tersebut. Kemudian pada hari sabtu 9 Januari 2016 Polisi menyatakan ada ketidakwajaran dalam kematian Mirna. Polisi minta izin (^67) https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia http://www.diedukasi.com/2016/01/pengertian-zat-sianida-dan-bahayanya.html
bersama kuasa hukumnya mendatangi Komnas HAM ,hari Jumat 29 Januari 2016 Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah Jessica Kumala Wongso, saksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin, bepergian ke luar negeri. Kemudian hari Sabtu, 30 Januari 2016 Polda Metro Jaya menangkap Jessica Kumala Wongso di Hotel Neo Mangga Dua Square^8. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan suatu penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “ Kajian Yuridis Kriminologis Terhadap Pelaku Pembunuhan Wayan Mirna Salihin Di Hubungkan Dengan Pasal 340 KUHP. “
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian yang di kemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut :
- Apakah penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan mirna ditinjau dari pertanggungjawaban pidana?
- Bagaimana upaya penanggulangan hukum yang dapat dilakukan oleh keluarga Wayan Mirna Salihin dalam mencapai kepastian hukum dari penegakan hukum pidana di Indonesia ditinjau dari Yuridis kriminologis?
- Bagaimana Upaya penanggulangan dari penegak hukum jika kasus pembunuhan berencana ini adalah pelaku yang di duga psikopat? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
- Untuk mengetahui dan mengkaji penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica terhadap Mirna ditinjau dari pertanggungjawaban pidana. (^8) http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/01/30/kronologi-menguak-tabir-pembunuhan-mirna- kasus-pembunuhan-dengan-racun-sianida
- Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penanggulangan hukum yang dapat dilakukan oleh keluarga Wayan Mirna Salihin dalam mencapai kepastian dari penegakan hukum pidana di Indonesia ditinjau dari yuridis kriminologis.
- Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penanggulangan hukum dari penegak hukum jika kasus pembunuhan berencana ini adalah pelaku yang di duga psikopat. D. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :
- Kegunaan Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan bagi pengembang ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan di bidang ilmu hukum mengenai terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica terhadap Mirna. b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Pidana dan bagi pengembang Ilmu Hukum.
- Kegunaan Praktis a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica terhadap Mirna. c. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bagaimana penerapan hukum untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat adanya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica terhadap Mirna.
berbangsa dan bernegara harus dilakukan bedasarkan aturan hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Demi mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum, diperlukan norma- norma hukum atau peraturan perundang-undangan juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta prilaku hukum masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia sudah memiliki aturan hukum yang cukup komprehensif, namun dalam pelaksanaan aturannya masih banyak warga Negara yang kurang patuh akan aturan yang ada. Prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana juga mengatur prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu prinsip yang berhubungan dengan perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Hakikat manusia harus dilihat pada tahapannya, diantaranya keakuan diri, ego, dimana pada tahap ini semua unsur membentuk keakuan diri yang aktual, kekinian dan dinamik, dan aktualisasi kekinian yang dinamik yang berada dalam perbuatannya. Hubungan manusia harus dan selalu dikaitkan dengan dunia dimana ia berada.^10 Maka dari itu kedudukan manusia semua sama dimata hukum. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu: “Persamaan di muka hukum ( equality before the Law ). Tidak ada perbedaan terhadap setiap orang, baik atas jabatan, agama, suku, golongan, dan sebagainya.” Menurut E. Utrecht, Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung pengertian bahwa hanya perbuatan yang disebut tegas oleh peraturan perundangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana). Apabila terlebih dahulu tidak diadakan peraturan perundangan (^10) Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 157.
yang memuat hukuman yang dapat dijatuhkan atas penjahat atau pelanggar, maka perbuatan yang bersangkutan bukan perbuatan yang dapat dikenai hukuman^11 Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan); juga bukan merupakan warisan biologis. Tiingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut umur. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali, misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan. Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil tinggi dan sering disertai oleh ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah- limpah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak criminal. Dengan kata lain bisa dinyatakan: jika terdapat diskrepansi (ketidaksesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa demikian ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal. Penegakan hukum di Indonesia juga harus memperhatikan aspek-aspek penegakan hukum yang baik dan benar guna mencapai dan juga memberikan kepastian hukum kepada warga Negara. Aspek-aspek penegakan hukum yang dimaksud ialah :
- Aspek Moral dan Etika Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, (2001:1-4), “Kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana dalam praktik sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara pidana (^11) E.Utrecht / Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, 1983, hlm. 338.
belum tentu dapat diterapkan secara efektif, karena masih membutuhkan proses pemahaman dan pelatihan bagi aparat untuk menerapkannya
- Aspek Sarana dan Prasarana Hukum Pada umumnya sarana dan prasarana penegakan hukum saat ini masih belum memadai dengan harapan atau tuntutan masyarakat. Fasilitas Lembaga Pemasayarakat pada mumnya juga sangat kurang memadai dimana hampir semua Lapas jumlah penghuninya selalu melebihi kapasitas Lapas. Ketidakmampuan dalam memenuhi sarana dan prasarana penegakan hukum ini, semestinya menjadi pelajaran yang harus selalu diperhatikan dalam proses pembuatan atau penyempurnaan Undang-undang, agar jangan sampai terulang lagi hal seperti ini. Sebagai contoh, pada RUU KUHAP, dalam rangka untuk memenuhi standar internasional dalam hal perlindungan HAM, direncanakan akan dibentuk Hakim Komisaris yang akan ditempatkan ”didekat” setiap Rutan agar dapat melakukan pengawasan yang efektif terhadap semua aparat penegak hukum. Rencana ini memang sangat ideal, namun dalam penerapannya akan banyak mengalami kendala, atau setidak-tidaknya membutuhkan masa transisi yang cukup panjang bila dikaitkan dengan kesiapan sarana dan pasarana yang harus dicukupi, baik yang meliputi rekrutmen Hakim, penyiapan sarana dan prasarana termasuk dukungan operasionalnya.
- Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat Efektivitas penegakan hukum dengan sendirinya tidak hanya ditentukan oleh kegiatan aparat penegak hukum yang umumnya sangat terbatas jumlah dan kualitasnya, bila dibandingkan dengan wilayah penerapan hukum yang harus di cover oleh petugas penegak hukum. Apabila kesadaran hukum masyarakat cukup baik, maka bukan saja dapat berpengaruh terhadap kecilnya peristiwa pelanggaran hukum, namun juga dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam mengawasi berjalannya hukum di lingkungan masing-masing, termasuk partisipasi warga masyarakat dalam membantu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini, berkenaan dengan maraknya kelahiran undang-undang yang baru, maka dapat diperkirakan bahwa kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi aturan yang baru tentunya membutuhkan tenggang waktu yang tidak sedikit. Selain itu kecepatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dengan sendirinya sangat dipengaruhi oleh efektivitas proses sosialisasi hukum. Faktor yang cukup krusial untuk dicermati di dalam era reformasi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat adalah situasi eforia pada era reformasi. Akibatnya kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan ketertiban di lingkungannya semakin pudar dan bahkan kecenderungan melawan aparat semakin besar, karena tampaknya warga masyarakat juga mempelajari pengalaman bahwa perlawanan terhadap aparat ataupun tindakan anarkhis yang dilakukan secara masal sejauh ini tampaknya tidak mampu diatasi oleh sistem penegakan hukum pidana yang berlaku saat ini. Dengan demikian, apabila yang dikehendaki adalah penegakan hukum yang efektif, maka perkembangan kesadaran hukum di kalangan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting untuk digarap. Asas Legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.
Roeslan Saleh, mengartikan sebagai:
Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 340 Kitab Undang-Undang ( KUHP) menyatakan bahwa : “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut : a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu b. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada
kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Hal ini yang memberatkan hukuman tindak pidana pembunuhan berencana ini menjadi cukup berat, lain halnya dengan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :
“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.” Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari :
a. Hukuman Pokok ( hoofdstraffen ). b. Hukuman mati. c. Hukuman penjara. d. Hukuman kurungan. e. Hukuman denda. f. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946) Pelaku menurut Van Hamel yaitu : Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegasmaupun tidak dinyatakan secara tegas.
Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.^15 Tindakan kejahatan merupakan prilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normative atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana.^16 Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeraan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.
Kejahatan sebagai fenomena sosial, tetap di pengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan di masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamana negara. Secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak di setujui oleh masyarakat. (^15) A.S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar. Mien Rukmini, 2006. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. Penerbit PT Alumni : Bandung. (^16) http://s-hukum.blogspot.co.id/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html
Kejahatan merupakan pelanggaran norma(Hukum Pidana), prilaku yang merugikan, prilaku yang menjengkelkan atau prilaku yang imbasnya dapat menimbulkan korban. Kejahatan juga merupakan perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan. Kejahatan dan kenakalan sangat berbeda, perbedaan dapat dilihat dari segi waktu, pelaku, maupun perbuatannya. Kejahatan lebih kepada apa yang dilakukan oleh orang dewasa dan tidak dapat ditolerir oleh masyarakat padaumumnya. Dalam pandangan kriminologi di indonesia, kejahatan di pandang sebagai pelaku yang telah di putus oleh pengadilan. Menurut para ahli bahwa kejahatan adalah sebagai berikut :
W.a Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah : Merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksiterhadap rumusan hukum. Sutherland menyatakan bahwa kejahatan adalah : Prilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksimemberantasnya. dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan Yesmil anwar mengatakan bahwa Kriminologi adalah : Crimen yang dimana merupakan kejahatan atau penjahat, dan logos yangberati pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat^17. J. Constant mengatakan bahwa kriminologi adalah : Ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Savitz dan John mengatakan bahwa kriminologi adalah :
(^17) Yesmil & adang, Kriminologi , PT.Reflika Aditama, Bandung, 2010
