

Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
A quiz on international dispute resolution. It contains three questions that cover the differences between political and legal dispute resolution, the jurisdiction of the International Court of Justice, and the possibility of appealing its decisions. answers to each question, including examples of disputes between Indonesia and Malaysia. The quiz is likely related to a course on international law or politics and could be useful as study notes or exam preparation.
Typology: Quizzes
1 / 3
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
Merlinda Putri Wijayanti ( 227005437 ) Soal Quiz Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Hari / tgl : Jumat, 30 September 2022
anggotanya. Dengan fungsinya sebagai organisasi internasional yang melindungi perdamaian dan keamanan dunia. Penyelesaian sengketa yurisdiksi negara dalam kasus Imunitas Negara pada hakekatnya menekankan upaya secara damai dalam penyelesaian sengketa negara anggotanya. Indonesia pernah bersengketa denganMalaysia yaitu mengenai sengketa blo k ambalat, Berdasarkan kelaziman hukum Internasional karena Malaysia tidak melakukan Klaim atas tidakan Indonesia atas kegiatan penambangan dan eksploitasi di wilayah Blok Ambalat sejak Tahun 1960 hingga pasca keluarnya peta Malaysia tahun 1979 itu merupakan bukti pengakuan Malaysia terhadap wilayah Blok Ambalat dan Indonesia memiliki Hak berdaulat di wilayah tersebut. Untukpenyelesaiannya yaitu Konvensi Hukum Laut 1982 menyediakan berbagai metode dalam rangka penyelesaian sengketa hukum laut. Dilihat dari perkembangan sistem peradilan internasional, mekanisme Konvensi ini merupakan yang pertama kali dapat mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa (compulsory procedures) , dengan sistem Konvensi maka tidak ada lagi ruang bagi negara-negara pihak Konvensi untuk menunda-nunda sengketa hukum lautnya dengan bersembunyi di belakang konsep kedaulatan negara, karena Konvensi secara prinsip mengharuskan negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mekanisme Konvensi.