Docsity
Docsity

Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity


Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Guidelines and tips
Guidelines and tips

International Environmental Law, Quizzes of Law

A quiz on international dispute resolution. It contains three questions that cover the differences between political and legal dispute resolution, the jurisdiction of the International Court of Justice, and the possibility of appealing its decisions. answers to each question, including examples of disputes between Indonesia and Malaysia. The quiz is likely related to a course on international law or politics and could be useful as study notes or exam preparation.

Typology: Quizzes

2019/2020

Available from 02/11/2023

merlindaptr
merlindaptr 🇮🇩

2 documents

1 / 3

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
Merlinda Putri Wijayanti (227005437)
Soal Quiz Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional
Hari / tgl : Jumat, 30 September 2022
1. Berilah penjelasan tentang perbedaan penyelesaian sengketa internasional secara
politik (diplomatik) dan penyelesaian sengketa internasional secara hukum
(judicial/adjudicatory).
2. Jelaskan yurisdiksi dari Mahkamah Internasional (the Internasional Court of Justice).
Pernahkan Indonesia menyelesaikan sengketa dengan negara lain di depan
Mahkamah Internasional ? Jika pernah, dalam sengketa apa, kapan dan bagaimana
putusannya ?
3. Dapatkah putusan Mahkamah Internasional dimintakan banding ? Jelaskan upaya
hukum yang dapat digunakan para pihak yang bersengketa untuk merevisi putusan
Mahkamah Internasional
- Selamat mengerjakan -
Jawaban:
1. Perbedaan antara penyelesaian sengketa internasional secara politik dengan secara
hukum adalah penyelesaian sengketa secara hukum dilakukan melalui abitrase dan
peradilan yang dimana terdapat campur tangan mahkamah internasional sebagai badan
hakim internasional dalam putusan penyelesaian sengketa internasional. Sedangkan
penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik atau politik dilakukan melalui
proses negosiasi, mediasi, konsiliasi yang dimana negosiasi tersebut dilakukan oleh
aktor-aktor atau negara-negara yang terlibat dalam sengketa internasional. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa perbedaan diantara kedua penyelesaian tersebut yaitu
penyelesaian secara diplomatik jauh lebih mengarah kepada jalur damai karena
dilakukannya negosiasi untuk menyelesaikan sebuah sengketa dibandingkan
penyelesaian secara hukum yang dimana sebuah sengketa tersebut dibawa ke pengadilan
untuk diadili secara adil oleh hakim.
2. Mahkamah Internasional sebagai tempat penyelesaian sengketa internasional yang
terbesar diharapkan mampu untuk menjembatani penyelesaian sengketa antar Negara
pf3

Partial preview of the text

Download International Environmental Law and more Quizzes Law in PDF only on Docsity!

Merlinda Putri Wijayanti ( 227005437 ) Soal Quiz Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Hari / tgl : Jumat, 30 September 2022

  1. Berilah penjelasan tentang perbedaan penyelesaian sengketa internasional secara politik (diplomatik) dan penyelesaian sengketa internasional secara hukum (judicial/adjudicatory).
  2. Jelaskan yurisdiksi dari Mahkamah Internasional (the Internasional Court of Justice). Pernahkan Indonesia menyelesaikan sengketa dengan negara lain di depan Mahkamah Internasional? Jika pernah, dalam sengketa apa, kapan dan bagaimana putusannya?
  3. Dapatkah putusan Mahkamah Internasional dimintakan banding? Jelaskan upaya hukum yang dapat digunakan para pihak yang bersengketa untuk merevisi putusan Mahkamah Internasional
  • Selamat mengerjakan - Jawaban:
  1. Perbedaan antara penyelesaian sengketa internasional secara politik dengan secara hukum adalah penyelesaian sengketa secara hukum dilakukan melalui abitrase dan peradilan yang dimana terdapat campur tangan mahkamah internasional sebagai badan hakim internasional dalam putusan penyelesaian sengketa internasional. Sedangkan penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik atau politik dilakukan melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi yang dimana negosiasi tersebut dilakukan oleh aktor-aktor atau negara-negara yang terlibat dalam sengketa internasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan diantara kedua penyelesaian tersebut yaitu penyelesaian secara diplomatik jauh lebih mengarah kepada jalur damai karena dilakukannya negosiasi untuk menyelesaikan sebuah sengketa dibandingkan penyelesaian secara hukum yang dimana sebuah sengketa tersebut dibawa ke pengadilan untuk diadili secara adil oleh hakim.
  2. Mahkamah Internasional sebagai tempat penyelesaian sengketa internasional yang terbesar diharapkan mampu untuk menjembatani penyelesaian sengketa antar Negara

anggotanya. Dengan fungsinya sebagai organisasi internasional yang melindungi perdamaian dan keamanan dunia. Penyelesaian sengketa yurisdiksi negara dalam kasus Imunitas Negara pada hakekatnya menekankan upaya secara damai dalam penyelesaian sengketa negara anggotanya. Indonesia pernah bersengketa denganMalaysia yaitu mengenai sengketa blo k ambalat, Berdasarkan kelaziman hukum Internasional karena Malaysia tidak melakukan Klaim atas tidakan Indonesia atas kegiatan penambangan dan eksploitasi di wilayah Blok Ambalat sejak Tahun 1960 hingga pasca keluarnya peta Malaysia tahun 1979 itu merupakan bukti pengakuan Malaysia terhadap wilayah Blok Ambalat dan Indonesia memiliki Hak berdaulat di wilayah tersebut. Untukpenyelesaiannya yaitu Konvensi Hukum Laut 1982 menyediakan berbagai metode dalam rangka penyelesaian sengketa hukum laut. Dilihat dari perkembangan sistem peradilan internasional, mekanisme Konvensi ini merupakan yang pertama kali dapat mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa (compulsory procedures) , dengan sistem Konvensi maka tidak ada lagi ruang bagi negara-negara pihak Konvensi untuk menunda-nunda sengketa hukum lautnya dengan bersembunyi di belakang konsep kedaulatan negara, karena Konvensi secara prinsip mengharuskan negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mekanisme Konvensi.

  1. Mahkamah internasional dalam mengadili suatu perkara, berpedoman pada perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional) sebagai sumber- sumber hukum. Keputusan Mahkamah Internasional, merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding. Keputusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat, dan mengikat pihak-pihak yang bersengketa dan hanya untuk perkara yang diputuskan. Keputusan Mahkamah Internasional bersifat final dan tidak dapat meminta banding. Namun keputusan itu dapat diminta revisi ditemukan faktor-faktor penentu (decisive factor) yang berhubungan langsung dengan sengketa yang bersangkutan. Salah satu contoh kasus yang harus dikemukakan di bawah ini ialah kasus Haya de la Torre, sebagai akibat putusan Hukum Internasional dalam perkara Assylum tahun 1950 yang melibatkan Colombia dan Peru di mana Colombia telah menolak untuk menyerahkan Mr. Haya de la Torre kepada Peru dengan alasan bahwa dalam putusan Mahkamah Internasional tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan penyerahan demikian. Untuk itu Colombia minta kepada Mahkamah apakah Colombia harus menyerahkan Mr. Haya de la Torre kepada Peru. Dalam putusannya tahun 1951 Mahkamah Internasional menolak permohonan