Indonesian Banking Law: A Comprehensive Overview of Regulations and Institutions, Slides of Commercial Law

Download Indonesian Banking Law: A Comprehensive Overview of Regulations and Institutions and more Slides Commercial Law in PDF only on Docsity!

Hukum

Perbankan

Meirna Puspita Permatasari, SE., M.Ak.

Pengertian Dasar Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak; Hukum Perbankan adalah sekumpulan aturan yang mengatur tentang kelembagaan keuangan bank mencakup kegiatan usaha serta tata cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank sentral adalah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dalam wilayah suatu negara. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan Bank sentral bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil. Bank sentral juga bertanggung jawab menjaga stabilitas harga dengan menjaga agar tingkat inflasi terkendali, dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Di Indonesia, fungsi Bank Sentral dijalankan oleh Bank Indonesia

Tugas Bank Indonesia (BI) BI merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam melangsungkan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali terkait hal-hal tertentu yang diatur dengan undang-undang. BI memiliki tugas sebagai berikut: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan;

2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial

Wewenang Bank Indonesia Wewenang BI dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah: melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;

mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;

3. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Wewenang Bank Indonesia Wewenang BI dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial adalah:

1. Melakukan pengaturan makroprudensial; Pengawasan makroprudensial, termasuk pemeriksaan dan pengenaan sanksi;

Pengaturan dan pengembangan pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan;

Penyediaan dana untuk bank dalam rangka menjalankan fungsi lender of the last resort;

Reverse repo (repurchase agreement) dan/atau pembelian surat berharga negara yang dimiliki oleh lembaga penjamin simpanan (“LPS”) pada saat LPS memerlukan likuiditas; dan

6. Koordinasi dengan otoritas terkait.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor:

1. perbankan;
2. pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
3. perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya;
4. inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) serta aset keuangan digital dan aset kripto;
5. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan pelindungan konsumen; dan
6. sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan.

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wewenang OJK adalah sebagai berikut:

1. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

Perbedaan Wewenang BI dan OJK Adapun, perbedaan antara BI dan OJK adalah tugas dan wewenang BI mencakup segala hal terkait dengan kebijakan moneter, menjaga arus sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial. Dalam konteks perbankan, wewenang BI berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan perbankan yang bersifat makroprudensial seperti memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah leverage berlebihan, mengelola fungsi intermediasi dan mencegah terjadinya risiko sistemik, serta pemeriksaan terhadap bank. Sementara itu, tugas dan wewenang OJK mencakup hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan yang bersifat mikroprudensial yaitu pengaturan dan pengawasan detail terkait dengan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank.

Jenis Bank dan Usahanya Bank Umum Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang; Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya

merupakan Bank Umum yang menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah yaitu kegiatan yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Dalam konteks perbankan, unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Riba: penambahan pendapatan secara tidak sah. Maisir: transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti. Gharar: transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan saat transaksi. Haram: transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Zalim: transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

Fungsi Bank Umum Syariah Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Bank umum syariah memiliki fungsi sebagai berikut: