
















Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
Makalah kami membahas mengenai hukum perlindungan konsumen
Typology: Study Guides, Projects, Research
1 / 24
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
Disusun untuk Memenuhi Tugas Pengantar Hukum Bisnis Dosen Pengampu: Dr. Saprudin, S.H., LL.M. Disusun oleh: Kelompok 3 Abdur Rafik (2210311210049) Dwi Okta Anugerahnu (2210311210055) Eldo Mesis Hadinatu (2210311210041) Jaka Ramadhan (2210311210051) Kevin Septia Wardana (2210311210063) M. Ali Azmi (22103112 1 0057) Muhammad Dwi Rifgy Kurniawan F (2210311210073) Muhammad Ervani (2210311210065) Muhammad Indriyani Saputra (2210311210053) Surya Al-Ahmed Hidayat (2210311210045) PROGRAM STUDI S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
i
Segala puji bagi Tuhan yang telah melimpahkan rahmat, nikmat kesehatan, dan kasih sayang kepada hamba-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Tanpa pertolongan-Nya, kami akan kesulitan dalam proses penyusunan hingga penyelesaian makalah. Dalam makalah ini kami ingin menyoroti pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam menjaga keadilan dan kesetaraan antara konsumen dan penjual. Hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adil kepada konsumen, memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau layanan yang mereka beli, serta memberikan jaminan keamanan dalam penggunaan produk tersebut. Kami berharap bahwa dengan adanya Hukum Perlindungan Konsumen ini, konsumen dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam melakukan transaksi jual beli. Kami juga mengajak semua pihak, baik konsumen maupun penjual, untuk mematuhi dan menjalankan hukum ini demi terciptanya lingkungan bisnis yang fair, transparan, dan aman bagi semua pihak yang terlibat. Banjarmasin, 22 Mei 2023 Kelompok 3
A. Latar Belakang Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapatmenciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat yang pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integritas politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirya pada tingkat ketiga tugas negara yang utama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat
ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkankepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitas dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jas yang dikonsumsinya. Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan undang-undang serta peraturan- peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta undang-undang tersebut dengan baik. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningakatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi
Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Az. Nasution, misalnya berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat megatur dan juga mengatur sifat yang melindungi kepntenigan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaintan dengan dengan barang dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, defini Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang dan jasa konsumen didalam pergaulan hidup masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen didalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk menberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum
yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukun dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai permasalahan ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha. (Eli, 2015) Sebagaimana dikatakan Ensiklopedi Wikipedia, Hukum Konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara konsumen selaku individu dan pelaku usaha yang menjual barang dan jasa. Perlindungan konsumen meliputi masalah yang luas, yang tidak hanya terbatas pada tanggung jawab produk, hak-hak konsumen, praktik usaha tidak sehat, penipuan, penafsiran yang keliru, hubungan lain konsumen/pelaku usaha. Hukum konsumen berhubungan dengan pelunasan kredit, pencairan pinjaman, keamanan produk, pelayan dan perjanjian penjualan, peraturan nota kolektif, harga, pembatalan, konsolidasi, pinjaman seseorang yang mungkin menjadi bangkrut, dan masih banyak lagi. B. DASAR DAN PRINSIP HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Secara garis besar prinsip-prinsip tanggung jawab produk didalam hukum perlindungan konsumen dibedakan sebagai berikut:
Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:
Dengan diundang-undangkannya masalah perlindungan konsumen, dimungkinkan dilakukannya pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan hukum yang sah dalam soal pengaturan perlindungan konsumen. Di samping UU Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum sebagai berikut :
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai upaya bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip yang berkaitan dengan pembangunan nasional, yaitu:
A. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. B. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan mencegah ekses negatif dalam penggunaan barang dan/atau jasa. C. Memperkuat daya konsumen untuk memilih, menentukan dan menuntut haknya sebagai konsumen
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengkata konsumen. d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya. Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan, Kewajiban pelaku usaha adalah; a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasayang berlaku. e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mecoba barang dan/atau jasa tertentu serta meberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam penjelasan Pasal 7 dalam Huruf c. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen. Huruf e. Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertantu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.