Good job guys insyaallah, Lecture notes of Law

Download Good job guys insyaallah and more Lecture notes Law in PDF only on Docsity!

PENGADILAN,

PELAKSANAAN

PUTUSAN HAKIM DAN

UPAYA HUKUM

Dalam Perkara Pidana

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 ayat (11)

KUHAP :

“pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut

acara yang diatur dalam undang-undang ini ”

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.,

“suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat

yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan

dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu

perkara atau sengketa antara para pihak.”

Putusan Pengadilan

Di dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tinda pidana benar-benar terjadi dan terkdawa telah melakukannya.

1. Jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa, majelis hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan, yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih atau jika tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan terdapat alsan cukup untuk itu. Terhadap lamanya pidana ( sentencing atau straftoemeting) , undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minium sampai maksium sesuai dengan pasal yang dilanggar yang terbukti dalam persidangan. Menurut Lilik Mulyadi,dalam praktik peradilan, lazimnya terhadap putusan pemidanaan :

Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut,dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa. Dengan demikian, pundak jaksalah yang dibebani dengan tanggung jawab pelaksanaan putusan pengadilan.

Ada dua pelaksanaan pengadilan terhadap pidana, yaitu hukuman mati dan hukuman penjara/ kurungan Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan menembakmatiterdakwa, dilaksanakan oleh satu regu penembak dengan menggunakan senjata organik. Regu ini terdiriatas 12 tamtama yang dipimpin olehseorang perwira.Mengenai pelaksanaan pidana mati, sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 11 KUHP. Kejaksaan negeri mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Dengandikeluarkannya surat perintah tersebut maka jaksa segera menjalankan tugasnya untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan.Kemudian, apabila seorang terdakwadipidana penjara atau kurungan yang jumlahnya lebih dari satu putusan,makapidana itu dijalankan berturut- turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

Adalah upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa/penasihat hukumnya atau penuntut umum pada tingkat banding atau tingkat kasasi untuk mengadili dan memutus sendiri suatu perkara yang sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama (untuk banding) atau putusan tingkat pengadilan tinggi (untuk kasasi) Upaya hukum biasa ini terdiri dari atas tiga upaya:

1. Banding
2. Kasasi
3. perlawanan Upaya Hukum Biasa

Adalah upaya yang dilakukan oleh terdakwa atau ahli warisnya, terhadap suatu putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau kekuatan mengikat untuk dilakukan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung. Upaya hukum luar biasa ini terbagi atas dua macam:

1. Peninjauan kembali ( apabila ada novum/bukti baru)
2. Kasasi demi kepentingan hukum Upaya Hukum Luar Biasa