Etika Pancasila dalam melawan korupsi
Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki dasar negara yang kita
kenal dengan sebutan Pancasila. Pancasila mengandung sila-sila yang mengatur kehidupan
negara dan masyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada. Sila-sila ini dirancang oleh
para pejuang kemerdekaan demi membangun negara yang aman dan sejahtera serta menjaga
ketertiban bangsa. Apa jadinya jika sila-sila ini dilanggar dalam kehidupan bernegara ?, tentu
saja akan mengakibatkan dampak negative bagi masyarakat bahkan seluruh rakyat Indonesia.
Salah satu bentuk pelanggaran terhadap Pancasila adalah korupsi. Bukan lagi sebuah
rahasia bahwa Indonesia masih memiliki banyak ‘pr’ dalam menghadapi kasus ini. Korupsi
banyak merajalela dalam instansi dan Lembaga negara, mereka inilah yang kita sebut sebagai
pemerintah, kelompok yang seharusnya menjadi pihak pertama yang merealisasikan
Pancasila sebagai contoh kepada masyarakat. Betapa ironisnya keadaan ini dimana orang-
orang yang diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk mengatur hukum negara serta mengelola
harta negara untuk kesejahteraan rakyat malah menjadi salah satu factor yang membuat
rakyat menderita. Padahal orang-orang inilah yang dulunya menjanjikan kesejahteran rakyat,
menjanjikan pembangunan manufactur negara, dan menjanjikan segala hal yang terdengar
manis ditelinga rakyat yang membuat rakyat memberikan kepercayaan mereka. Setelah
rakyat memberikan kepercayaan kepada mereka apa yang didapatkan rakyat malah sebuah
pengkhianatan, manufaktur yang dibangun tidak sesuai ekspetasi, jembatan yang seharusnya
dapat bertahan hingga 20 sampai 30 tahun kedepan dengan beban ber ton ton malah roboh di
tahun ke-5 setelah dibangun, bukan karena kurangnya dana namun demi mengenyangkan
perut para ‘tikus negara’ yang rakus. Banyak kasus seperti ini yang mengakibatkan
masyarakat sulit untuk bepergian karena jalur kendaraan yang tidak memadai bahkan anak
sekolahpun harus rela terjun ke sungai untuk sampai ke sekolah. Kasus seperti ini pernah
terjadi di aceh dengan terdakwa tiga orang yaitu Teuku Raja Alkausar selaku Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
Serta terdakwa Ahmad Zakiani Hasan dan terdakwa Murtadha selaku konsultan pengawas
pembangunan jembatan yang dalam kasus mereka, kasus ini menyebabkan negara mengalami
kerugian sebesar 950,6 juta. Jika seperti ini sebenarnya apa yang salah? Mengapa fenomena
ini terus terjadi di negara kita ?Apakah dasar negara kita keliru? Ataukah aturan-aturan
didalamnya masih kurang?. Jawabannya adalah kurangnya kesadaran untuk mengamalkan
Pancasila. Jika kita perhatikan oknum-oknum yang menjadi pelaku tindak korupsi adalah
orang-orang yang paham betul apa itu Pancasila, apa itu makna sila pertama kedua ketiga dan
seterusnya, lalu jika mereka paham kenapa masih ada koruptor? Karena orang-orang yang
paham itu tidak mengamalkannya dan mengabaikan nilai-nilai itu jika mereka mengamalkan
Pancasila maka tidak akan ada yang namanya korupsi mereka akan memikirkan sila pertama
Pancasila “ketuhanan yang maha Esa” mereka ingat akan adanya tuhan yang memiliki hukum
untuk manusia dan selalu mengawasi manusia sehingga mereka takut untuk melakukan
korupsi, mereka juga akan mengingat sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradap”
mereka akan mengingat bahwa harus bertindak adil dalam menjalankan pemrintahan dan
menjalankan norma-norma yang ada, mereka juga akan mengingat sila ketiga “persatuan
Indonesia” persatuan Indonesia bukan hanya berbicara tentang persatuan antar suku bangsa
namun juga persatuan antar pemerintahan dan rakyat, orang-orang itu akan mengingat bahwa
Ketika mereka melakukan korupsi dan terungkap maka kepercayaan rakyat kepada mereka
akan hilang dan mengakibatkan perpecahan antara rakyat dan pemerintahan, yang membuat
sila ke tiga tidak terealisasikan.
