Download Data Communication assignment and practice and more Slides Communication in PDF only on Docsity!
BAB V ANALISA HASIL PENELITIAN
Pengelolaan sampah di Kota Kupang berada dibawah tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang. Dinas ini memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah di Kota Kupang. Selain menetapkan kebijakan, Dinas ini juga wajib membangun kerja sama dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki peran dalam proses implementasi kebijakan penanganan sampah tersebut.
Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang untuk menangani permasalahan sampah di Kota Kupang yaitu meminimalisir volume sampah di lokasi TPA
Pengelolaan sampah ini dilakukan agar sampah yang terbuang jumlahnya semakin berkurang. Hal ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya usaha pengelolaan sampah di lokasi yang paling dekat dengan sumbernya sehingga akan meminimalisir pencemaran dari sumber sampah sampai ke lokasi TPA dan juga dapat mengurangi pembuangan sampah ke TPA Alak. Pengelolaan sampah inidilakukan untuk merubah paradigm pengelolaan sampah dari kumpul- angkut- buang menjadi pengurangan pada sumber sampah serta pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah. Hal demikian berarti bahwa
pengelolaan sampah tidak hanya bersandar pada tempat pembuangan akhir saja. Selain itu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang juga berupaya untuk merevitalisasi dan mengoptimalisasikan operasi pengelolaan sampah di TPA Alak dengan sistem Sanitary Landfill dan peningkatan pengolahan sampah menjadi kompos. Adapun untuk pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut, peneliti akan menjelaskan hasil temuan lapangan kedalam berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwar yang terdiri dari variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.
4.3 Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Kupang
Upaya implementasi kebijakan penanganan sampah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 pada Bab 5 Pasal 9 yang menjelaskan tahap-tahap penanganan sampah meliputi pemilihan sampah, pengumpulan sampah,pengangkutan sampah,pengelolaan sampah dan pemrosesan akhir sampah. Berikut ini akan diulas secara berurutan proses atau tahapan penanganan sampah berdasarkan hasil wawancara serta data yang peneliti dapatkan dari Dinas Kebersihan Kota Kupang.
4.3.1 Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang
- Pemilahan Sampah
sampah..” (Julius David Benu S.Sos, M.Si Kabid Pengelolaan Sampah, 9 April 2018 ) Guna memperlancar pemilahan sampah hingga proses pengolahan tahap akhir, sangat diperlukan dukungan dan peran aktif masyarakat Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang mengalami kesulitan ketika harus mengelola sampah sendirian. Oleh karena itu, pemilahan jenis sampah harus dimulai dari tingkat rumah tangga sebagai tempat penghasil sampah. Hal ini agar penganan sampah pada tahap pengelolaan sampah tidak mengalami kesulitan.
1. Pengumpulan Sampah Pengumpulan sampahmerupakan usaha untuk mengumpulkan sampah yang dihasilkan pada tempat sampah. Hal ini untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga agar proses penanganan sampah pada tahap selanjudnya dapat dilakukan. Pada tahap pengumpulan sampah, upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kebersihan Kota Kupang adalah dengan cara menyediakan fasilitas pengumpul sampah. Dua fasilitas yang penting disiapkan adalah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan tong sampah. Guna mempermudah dan memperlancar usaha pengumpulan sampah. Dinas kebersihan juga menyiapkan gerobak dan motor pengangkut sampah untuk mengangkut sampah dari rumah warga ke TPS. Adapun sarana pengumpulan sampah yang disiapkan dinas kebersihan dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2.1 Data Sarana Pengumpul Sampah No Unit Pengumpul
Jumlah (unit) Keterangan 1 Gerobak Sampah^115 Baik 2 Motor Sampah 49 1 unit rusak 3 Tong Sampah 149 Baik 4 TPS Permanen 262 32 Unit rusak Sumber : Dinas Kebersihan Kota Kupang, Tahun 2018 Jumlah TPS yang disediakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang selama ini masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari banyak pemukiman warga yang belum memiliki TPS.. Mencermati kekurangan persediaan fasilitas pengumpulan sampah, maka tentu saja konsekuensi lanjut adalah sampah-sampah yang dihasilkan dibuang begitu saja pada halaman rumah atau lahan kosong yang terdapat disekitar pemukiman warga. Ini diperparah lagi dengan minimnya ketersediaan gerobak dan motor pengangkut sampah sehingga banyak pemukiman yang tidak bisa menikmati fasilitas ini seperti yang diungkapkan kabid sarana dan prasarana berikut : “.. Yaa kita masih kekurangan TPS dan fasilitas penunjang pengumpulan sampah seperti gerobak dan motor sampah unutk ditempatkan di sekitarpemukiman warga. Kendala kita yaa karna minimnya dan untuk membangun TPS tersebut..”(Ernest S.Ludji, Kabid Sarana dan Prasarana, 9 April 2018) Dari data dan pernyataan di atas jelas terlihat bahwa upaya penaganan sampah di Kota Kupang pada tahap pemilahan sampah mengalami kendala yakni minimnya fasilitas pengumpul sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan Kota Kupang. Kendala yang juga dihadapi Dinas Kebersihan
a. Sistem Pemindahan Kontainer tetap (SCS) manual Truk pengangkut dari pool menuju transfer depo atau TPS sesuai rute yang telah ditentukan. Sampah dipindahkan dari tempat pengumpulan ke truk pengangkut sampai truk sampah penuh, dan truk menuju ke TPA untuk membuang sampah. Sampah di TPA akan dibongkar dan truk kembali ke transfer depo atau TPS selanjutnya sesuai rute. b. Sistem Kontainer HCS (Hauled Container System) Alrm rooltruk berangkat dari pool membawa container kosong menuju lokasi container terisi pertama, menurunkan kontainer kosong dan membawa container isi yang diangkut ke TPA. Dari TPA kendaraan dengan kontainer yang suda kosong menuju lokasi kontainer isi berikutnya untuk menurunkan kontainer kosong dan membawa kontainer isi kedua unutk diangkut ke TPA. Demikian seterusnya sampai rit terakhir. Terakhir kendaraan menuju pool dengan membawa container kosong. Namun demikian pengangkutan sampah di Kota Kupang selama ini tidak dapat berjalan dengan lancar karena sarana pengangkutan sampah yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan juga sangat terbatas. Hal ini tentumempengaruhi tingkat pelayanan persampahan. Sarana pengangkutan sampah di Kota Kupang dapat dilihat pada table 2.
Table 2.2 Data Sarana Pengangkutan sampah No Unit pengangkutan Jumlah (Unit) Keterangan 1 Arm roll 5 2 unit baik 3 unit rusak 2 Dump truck 29 20 unit baik 9 unit rusak 3 Bin Kontainer 17 Kondisi baik Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang 2018 Kendaraan pengangkut sampah sesuai rute yang telah ditentukan. Rute pengangkutan sampah dapat dilihat pada lampiran 1. Lampiran 1 rute pengangkutan sampah
Rute/Jalur Pelayanan:
- Start A – Jln Sumba – Jln Sumatra – Jln Gunung Mutis – Jln Gunung Sunan Jati – Jln Gunung Lakaan – jln Cendrawasi – Jln Kosasi – Jln Kakatua – Toko karya Subur – Jln Alor dan TPS Kantor Lurah Tode Kisar
- Jln Sudirman – Permata Swalayan – Jln Mohamad Hatta – Pertigaan BI – TPS Oetete dan Jln meranti
- Jln Soeharto – Perempatan POLDA s/d Terminal Oepura – Jln H.R. Koroh
- Jln Teratai – Jln Lontar sampai dengan Kantor Lurah Naikolan
- Jln Timor Raya – POM Bensin Pasir Panjang sampai dengan strat A – Jln A. Yani – Jln Urip Sumoharjo – Jln Merpati – Jln Elang – Jln Kosasih – Hotel Laguna – Jln Kelimutu – Jln Gunung Fatuleu – Jln Irian Jaya dan Jln Flores
- Jln Kartini – Rumah Jabatan Walikota – Sekda dan DPRD – Jln El-tari I kiri kana jalan – Boulevard dari Patung HKSN s/d Monumen Jam Bank Indonesia – Jln El-tari II kiri kanan jalan – Boulevard dari Monumen Jam BI s/d perempatan penghijauan UNDANA baru – TPS Angkasa Pura – RSS Oesapa dan Perumahan Artha Graha
- Pengangkutan Kontainer Gerja Kristus Raja – Karang Raya
- Pengangkutan Kontainer POLDA NTT – Naikoten I – Flobamora Mall
- Pengangkutan Kontainer di Kantor Walikota – STM Negeri dan Pasar Fatubesi – Polresta – dan SMKN 3 Kupang
- Jln Banten – Jln Jhon Amalo – Jln Gajah Mada – Jln Cak Malada
- Pertigaan Pulau Indah s/d Bundaran RSS Liliba – Belakang LP Penfui – Jln Perintis Kemerdekaan II – Jln Amabi dan Kompleks BTN Kolhua
- Jln. Timor Raya (Pompa Bensin Pasir Panjang s/d Lapangan Sitarda)- Pantai Wisata Lasiana – Jln Adi Sucipto – Kantor Lurah Penfui s/d Kantor Lurah Liliba (Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang ) Semua rute di atas merupakan jalur pengangkutan sampah yang dibuang ke TPA serta kembali ke pool yang letaknya di Kecamatan Alak Kota Kupang. Waktu pengangkutan setiap rute dari pagi jam 05.00 wita s/d jam 11.00 wita dan siang jam 11.00 s/d 17.00 wita dilayani oleh 1 truk beserta 6 awak atau petugas pengangkut sampah.
- Pengelolaan Sampah Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Pengelolaan sampah di Kota Kupang belum berjalan dengan maksimal, belum maksimal dalam artian sistem pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan hanya menggunakan sistem angkut buang tanpa adanya pemilahan sebelumnya. Tempat pembuangan sampah yang tersedia juga menjadi kendala dimana sampah yang dibuang tidak bisa dipisah karena TPS yang tersedia hanya satu tanpa adanya pemisahan sampah organik dan non organik, apalagi sampah yang dibuang ke TPA alak tidak diolah atau dikelola lebih lanjud. Hal ini terjadi karena fasilitas dan anggaran yang dimiliki Dinas kebersihan masih terbatas, dalam penyediaan Tempat Pembuangan Sementara yang terpisah, serta penyediaan alat berat dan mesin pengelola sampah juga kurangnya sumberdaya manusia Dinas kebersihan. Faktor penghambat lain yang menyebabkan mandeknya pengelolaan sampah di Kota Kupang adalah minimnya peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah seperti yang diungkapkan kabid pengelolaan sampah berikut: “ … Untuk Kota Kupang Pengelolaan sampah belum bisa kita lakukan. Kita tidak punya dana unutk membeli alat berat pengelola sampah dan juga tidakpunya tenaga ahli dalam pengelolaan sampah. Peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah sejauh ini belum terlihat..”(Julianus David Benu, S.Sos, M.Si. Kabid Pengelolaan Sampah,10 April 2018)
terletak di Kecamatan Alak, dengan luas 9,14 Ha. Jarak tempuh ke TPA Alak dari pusat kota ± 16 Km dengan topografi yang tidak datar. Metode pembuangan sampah menggunakan metode open dumping dengan perataan menggunakan Bulldozer. Kondisi lahan relatif kurang subur untuk dijadikanlahan produktif karena merupakan daerah tambang sehingga pemilihan lokasi peruntukan tempat pembuangan akhir sampah merupakan pilihan lokasi yang cocok dengan kondisi dan penggunaan lahanya. Untuk metode pemrosesan akhir sampah di TPA Alak juga masih menggunakan metode open dumping dimana sampah hanya dibiarkan begitu saja tanpa penanganan lebih lanjut. Hal ini lagi-lagi dikarenakan minimnya anggaran yang dimiliki dinas Kebersihan Kota kupang seperti yang diungkapkan kabid sarana dan prasarana berikut: “.. kita untuk pemrosesan akhir sampah kita tidak bisa berbuat banyak karna tida punya anggaran unutk membeli alat berat seperti mesin penghancur sampah. Sebenarnya kita suda punya alat itu tapi sudah lama rusak. Biaya perbaikinya sangat mahal dan kita tidak punya dana untuk itu.. ‟‟( Ernest S. Ludji, kabid sarana dan prasarana,) Berdasarkan data yang diambil dari Dinas Kebersihan Kota Kupang, fasilitas yang ada di TPA Alak antara lain:
1. Zona dumping yang suda dilengkapi membrane dan bak pengolah leachet dan saluran drainase mengelilingi zona dumping 2. Unit IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) atau tempat pembuangan tinja. 3. Bangunan Kantor untuk petugas di TPA. 4. Bangunan Kompos dengan mesin pencacah (rusak) 5. Alat berat (Exavator, Loader, Buldozer) masing-masing 1 unit.
Pernyataan dan data diatas menunjukan bahwa upaya Dinas Kebersihan untuk meningkatkan usaha pemrosesan akhir sampah mengalami banyak kendala. Kendala yang paling inti adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Kebersihan Kota Kupang. Selain itu fasilitas penunjang pemrosesan akhir sampah juga masih sangat terbatas. Hal ini tentu berimplikasi pada usaha dinas kebersihan pada tahap pemrosesan akhir sampah tidak berjalan maksimal.
1. Komunikasi Komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan kelompok sasaran merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan perda Nomor 3 Tahun 2011. Perda yang sah wajib diinstruksikan kepada implementor dan seterusnya disosialisasikan kepada masyarakat Kota Kupang sebagai kelompok sasaran. Secara umum Edward III dalam Winarno membahas tiga hal penting dalam implementasi suatu kebijakan yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi. Untuk melihat bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam implementasi perda nomor 3 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Kupang peneliti menemukan proses komunikasi sebagai berikut: a.) Transmisi Transmisi berkaitan dengan bentuk penyampaian atau penyaluran perda penanganan sampah kepada masyarakat. Komunikasi perda penanganan sampah terjadi ketika perda di sahkan. Terkait dengan perda
Arahan kepada lurah-lurah di Kota Kupang dilakukan lewat sosialisasi kebersihan yang dilakukan dinas kebersihan kepada lurah sekota Kupang. Sosialisasi yang dilakukan dinas kebersihan Kota Kupang juga dilakukan setahun sekali seperti yang diungkapkan kadis kebersihan Kota Kupang berikut:
„„... yaa setiap tahun sekali kita selalu mengundang lurah sekota Kupang untuk mensosialisasikan kebersihan lingkungan. Tujuan kita agar lurah bisa mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga kebersihan kepada masyarakat diwilayahnya.. ‟‟ (Drs. Obed D.R. Kadji, Kadis kebersihan, 11 April 2018) Hal ini dibenarkan oleh Lurah Oesapa, Bapak Jhon Keban yang diwawancarai pada hari selasa tanggal 11april 2018:
„„.. yaa memang kita perna diundang oleh dinas dalam rangka sosialisasi kebersihan. Tujuannya ya saya pikir sangat baik. Saat itu dinas kebersihan juga meminta kita untuk terlibat dalam penyelenggaraan penanganan sampah. Kita diminta untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan lewat kegiatan nyata seperti kerja bakti dan lain-lain. Untuk itu di kelurahan Oesapa sini saya selalu meminta RT dan RW untuk rutin bersama warganya melakukan kerja bakti. Ya tujuannya tentu untuk menjaga lingkungan tetap bersih.‟‟
Berdasarkan pernyataan diatas terlihat bahwa bentuk penyampaian isi Perda yang dilakukan Dinas Kebersihan Kota Kupang adalah dengan cara sosialisasi kepada Lurah untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari perda no 3 tahun 2011 serta menyampaikan pembagian peran antara Dinas
Kebersihan, lurah, masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan penanganan sampah di Kota Kupang. Sosialisasi yang di lakukan ke Lurah karena Lurah merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap masalah kebersihan di wilayahnya. Selain itu juga lurah merupakan pihak pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat di wilayahnya sehingga diharapkan isi Perda terkait dengan maksud serta tujuan dari perda dapat disampaikan kepada masyarakat diwilayahnya.
Kegiatan sosialisasi dengan pola seperti ini, program-program kebijakan pengelolaan sampah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kupang diharapkan dapat dipahami dengan benar oleh masyarakat dan apa yang menjadi tujuan dari perda tersebut dapat tercapai.
Komunikasi tentang kebijakan penanganan sampah di Kota Kupang dari pihak implementor dalam hal ini Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Kupangternyata dirasa belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat jelas dari kurangnya penyuluhan dan penyampaian informasi tentang kebijakan penanganan sampah kepada masyarakat Kota Kupang.
Menurut beberapa masyarakat di Kelurahan Oesapa, selama ini mereka belum sekalipun mendapatkan pengarahan ataupun informasi tentang adanya Perda penanganan sampah terkait dengan tujuan dan sasaran serta ketentuan-ketentuan apa saja yang terdapat dalam kebijakan Penanganan sampah tersebut. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui
Sosialisasi tentang Perda No 3 tahun 2011 ini perluh ditingkatkan agar apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Perda tersebut diketahui merata oleh seluruh mayarakat di Kota Kupang. Tujuannya agar masyarakatKota Kupangsemakin menyadari bahwa sampa-sampah yang mereka hasilkan juga harus ditangani dengan tepat sehingga sampah yang dihasilkan tidak banyak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun kesehatan. Kegiatan sosialisasi juga sebenarnya dapat dilakukan melalui sekolah. Pemerintah dalam hal ini Dinas kebersihan harusnya membangun kerja sama dengan pihak sekolah agar dapat memperkenalkan dan mempromosikan kebersihan pada anak sedini mungkin dan melatih anak untuk menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya.
b) Kejelasan Kejelasan perintah yang diterima implementor dan kelompok sasaran merupakan faktor penting dalam usaha mengimplementasikan suatu kebijakan. Suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik apa bila maksud dan tujuan dari suatu kebijakan dipahami dengan jelas oleh implementordan kelompok sasaran kebijakan. Terkait dengan Perda No 3 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara umum apa yang diinstruksikan sudah jelas dan dimengerti terkait dengan tahapan-tahapan penanganan sampah oleh aparat Dinas Kebersihan sebagai implementor. Hal ini diungkapkan kepala Dinas Kebersihan Kota Kupang berikut;
„„.. soal kejelasan maksud dan tujuan dari Perda, ya, saya pikir sudah cukup jelas. Kita selalu memberikan arahan kepada tenaga kerja lapangan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam perda tersebut.. ”( Drs. Obed D.R. Kadji, Kadis kebersihan 12 April 2018) Berdasarkan pernyataan diatas terlihat bahwa secara umum isi perda No 3 tahun 2011 dapat dipahami dengan jelas maksud dan tujuan oleh aparat Dinas Kebersihan Kota Kupang selaku implementor kebijakan. Hal ini juga terlihat dari pemahaman implementor lapangan yang tidak kebingungan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tahapan-tahapan penanganan sampah.
Terkait dengan kejelasan informasi atau isi Perda penanganan sampah dari masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan, informasi yang diberikan belum begitu jelas hal ini terjadi karena penyampaian informasi tidak dilakukan secara resmi dan terintegral sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu secara jelas isi dari kebijakan tersebut. Hal ini dikatakan sendiri oleh Bapak Emanuel Duke salah satu warga kelurahan Oesapa yang diwawancarai pada selasa 13 April 2018:
„„.. selama ini kita tau ada perda penanganan sampah ini tapi tidak tau secara jelas isi, maksud serta tujuan dari perda itu. Kita tau ada ni perda juga dari cerita warga di sekitar sini… ” Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Silvester Kase
„„.. selama saya tinggal di sini, saya tidak perna dapat informasi dari Dinas Kebersihan tentang penanganan sampah apalagi dia punya peraturan- peraturan atau perda itu. Untuk penyampaian kalau ada perda di Kelurahan atau RT sini untuk seluruh masyarakat tentang aturan penanganan sampah saya rasa belum ada.”
