Download Buletin teknis 18 Penyusutan and more Assignments Government & Non-Profit Accounting in PDF only on Docsity!
KATA PENGANTAR
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengamanatkan bahwa akuntansi pemerintahan berbasis akrual diterapkan paling lambat pada tahun anggaran 2015. Disamping menyusun SAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) juga menyusun IPSAP dan Buletin Teknis SAP untuk memudahkan bagi stakeholder dalam memahami dan mengimplementasikan SAP.
KSAP telah menerbitkan sejumlah Buletin Teknis yang berbasis kas menuju akrual (CTA), salah satunya adalah Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan. Untuk mendukung implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual, maka KSAP juga menerbitkan Buletin Teknis Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual. Secara garis besar, Bultek Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual tidak terlalu berbeda dengan Bultek Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan, namun KSAP melakukan beberapa perubahan dan penambahan yang dibutuhkan dalam implementasi akuntansi berbasis akrual.
Beberapa hal yang diubah antara lain:
- Definisi penyusutan dan pengutipan paragraf PSAP yang semula berpedoman pada PP Nomor 24 Tahun 2005 disesuaikan dengan definisi dan paragraf PSAP terkait yang terdapat dalam Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010;
- Ilustrasi perhitungan dan pencatatan jurnal penyusutan disesuaikan sesuai kaidah akuntansi pemerintahan berbasis akrual beserta penjelasan bahwa akun yang dicontohkan bisa berubah sewaktu-waktu dengan adanya peraturan yang baru;
- Dalam Buletin Teknis Nomor 05, beberapa peraturan perundang-undangan dikutip. Namun bultek ini tidak merujuk lagi secara khusus pada peraturan perundang-undangan tertentu; Beberapa hal yang ditambahkan antara lain:
- Penjelasan mengenai koreksi yang perlu dilakukan pada saat pertama kali dilakukan penyusutan, koreksi terhadap penyusutan normal dan pada saat ada pengeluaran biaya yang mengakibatkan penambahan manfaat ekonomi di masa yang akan datang;
- Penjelasan mengenai pertukaran aset, baik yang setara dan yang tidak setara;
- Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang dilepaskan di tengah periode akuntansi.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan i
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(KSAP)
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP;
- IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan; Dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual untuk diterapkan mulai tahun pelaporan 2015.
Jakarta, Desember 2014
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Binsar H. Simanjuntak Ketua ……………….
A.B. Triharta Wakil Ketua ……………….
Sonny Loho Sekretaris ……………….
Jan Hoesada Anggota ……………….
Dwi Martani Anggota ……………….
Yuniar Yanuar Rasyid Anggota ……………….
Sumiyati Anggota ……………….
Firmansyah N. Nazaroedin Anggota ……………….
Hamdani Anggota ……………….
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ii
1 BAB I
2 PENDAHULUAN
22 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 07 Paragraf 53 menyatakan
23 bahwa Penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
24 yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan
25 ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP.
26 PSAP 07 mengatur penyusutan pada bagian pengukuran aset tetap dan
27 penyajiannya Paragraf 52 hingga 58 PSAP 07 menguraikan perihal penyusutan sebagai
28 berikut:
30 52. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
31 dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang
32 memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan
33 penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
34 53. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
35 dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
36 54. Niai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang
37 nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan
38 operasional.
39 55. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang
40 sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode yang digunakan harus
41 dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan
42 mengalir ke pemerintah.
43 56. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara
44 periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya,
45 penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan
46 penyesuaian.
47 57. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain: (a) metode garis
48 lurus (straightline method), (b) metode saldo menurun ganda (double
49 declining method), (c) metode unit produksi (unit of production method).
50 58. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan seluruh aset tetap
51 disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
53 Penyusutan aset tetap merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang
54 menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial.
55 Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis
56 sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat
57 menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa ( service potential ) yang akan
58 mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode dicatat pada akun
59 Beban Penyusutan dengan lawan akun Akumulasi Penyusutan.
60 Pencatatan penyusutan menghadapi berbagai permasalahan. Masalah dalam
61 akuntansi penyusutan suatu aset tetap pada umumnya adalah penentuan jenis aset yang
62 disusutkan, jumlah yang dapat disusutkan, metode penyusutan dan penentuan masa
63 manfaat keekonomian.
64 Dengan menyadari permasalahan tersebut, dalam mencatat dan menyajikan
65 penyusutan, prasyarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
1 1. Harus dapat diidentifikasi aset tetap yang kapasitas dan manfaatnya menurun;
2 2. Harus ditetapkan nilai yang dapat disusutkan;
3 3. Harus ditetapkan masa manfaat dan kapasitas aset tetap.
1 mencakup:
2 a. penetapan nilai aset tetap yang dapat disusutkan;
3 b. umur dan kapasitas manfaat aset tetap yang sesuai dengan karakteristik aset tetap
4 yang bersangkutan;
5 c. pemilihan metode penyusutan;
6 d. cara pencatatan, penyajian dan pengungkapannya.
1 BAB III
2 PRASYARAT PENYUSUTAN
4 Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat
5 disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset
6 tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah
7 dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
8 Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi
9 pembayaran utang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah
10 menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu
11 penyusutan juga dimaksudkan untuk mengalokasikan beban penyusutan yang diakibatkan
12 pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
13 Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah :
14 a. Identitas Aset yang kapasitasnya menurun
15 b. Nilai yang Dapat Disusutkan
16 c. Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap
18 3.1. Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun
20 Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap
21 yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas
22 dan manfaatnya. Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan
23 mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya. Sedangkan aset
24 yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah
25 tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan
26 manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya,
27 aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.
29 3.2. Nilai yang Dapat Disusutkan
31 Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. PSAP menganut nilai historis,
32 sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset
33 tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai
34 perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung.
35 Selain itu, nilai perolehan pun menjadi faktor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku
36 diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan.
37 Sebelum penerapan SAP, entitas pemerintah mencatat nilai aset tetap dengan
38 pengukuran yang berbeda dengan berbagai acuan. Dengan berlakunya SAP maka penilaian
39 aset tetap harus disesuaikan dengan pedoman yang diatur dalam Buletin Teknis
40 Penyusunan Neraca Awal. Nilai wajar yang sesuai dengan SAP akan menjadi dasar dalam
41 menentukan nilai aset tetap yang dapat disusutkan.
43 3.3. Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap
45 Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati
46 lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda.
47 Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu
1 b. Metode Saldo Menurun Berganda
3 Penyusutan per periode =
4 (Nilai yang dapat disusutkan – akumulasi penyusutan periode
5 sebelumnya) X Tarif Penyusutan*
6 *tarif penyusutan dihitung dengan rumus
9 X 100% X 2
10 Masa manfaat
12 c) Metode Unit Produksi
14 Penyusutan per periode =
15 Produksi Periode berjalan X Tarif Penyusutan**
17 Nilai yang dapat disusutkan
18 **tarif penyusutan dihitung dengan =
19 Perkiraan Total Output
1 BAB IV
2 PROSEDUR PENYUSUTAN DAN CONTOH JURNAL
5 Prosedur penyusutan dapat diringkas dalam diagram berikut:
1 perlu lakukan adalah sebagai berikut:
2 a. Dapatkan seluruh daftar aset tetap;
3 b. Identifikasi aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara
4 berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:
5 1) Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa
6 manfaat yang sama;
7 2) Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (peralatan
8 kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan film sinar X, dan lain-lain);
9 3) Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan
10 keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat
11 lunaknya);
12 4) Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi
13 kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan
14 karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah).
15 c. Dapatkan catatan nilai awal seluruh aset dalam kelompoknya;
16 d. Susun daftar aset per kelompok dan nilai awalnya
18 4.2.2. Aset Individual
20 Terhadap aset yang tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan pada butir (2) diatas,
21 misalnya gedung dan bangunan, dapatkan catatan nilai awal tiap individu aset. Kemudian
22 susun daftar aset individual dan nilai awalnya
24 4.3. Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap
26 Masalah penyusutan yang paling pokok adalah penetapan nilai aset tetap. Nilai aset
27 tetap adalah prasyarat untuk menentukan nilai yang dapat disusutkan. Akan tetapi,
28 sebagaimana dijumpai dalam penyusunan neraca awal, penilaian aset tetap adalah masalah
29 yang cukup pelik karena hal-hal sebagai berikut:
30 a. Dokumen bukti kepemilikan aset tetap tidak jelas, sehingga pengakuan aset sebagai
31 suatu kekayaan entitas akuntansi tidak jelas.
32 b. Akte jual beli, kuitansi pembelian, atau catatan lain yang menunjukkan nilai suatu aset
33 tetap pada saat diperoleh tidak ada atau tidak lengkap. Hal ini bisa disebabkan aset tidak
34 diperoleh dengan cara membeli, atau dokumen bukti nilai perolehan rusak atau hilang.
35 c. Terhadap aset tetap yang tergolong dalam masalah (b) belum dilakukan penilaian oleh
36 penilai yang profesional.
38 4.4. Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan
40 Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual,
41 melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka
42 nilai sisa/residu tidak diakui. Dengan demikian, setiap nilai aset tetap, baik yang bersifat
43 individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan.
45 4.5. Penetapan Metode Penyusutan
47 Penghitungan besarnya penyusutan setiap periode ditentukan menggunakan metode
48 penyusutan. PSAP 07 menyediakan tiga metode yang dapat digunakan. Metode penyusutan
1 bebas untuk dipilih. Secara umum ketiga metode dimaksud selalu diasosiasikan dengan
2 tingkat kerumitan penghitungan penyusutannya. Dalam hal ini, metode garis lurus adalah
3 metode yang paling populer karena dirasakan paling sederhana, sedangkan metode yang
4 dirasa paling rumit adalah metode saldo menurun berganda.
5 Akan tetapi, di luar dari pertimbangan kerumitan, sebenarnya metode penyusutan
6 dapat dikaitkan dengan karakteristik aset, cara dan intensitas pemanfaatannya. Jika unit
7 manfaat bersifat spesifik dan terkuantifikasi, maka perhitungan penyusutan yang lebih logis
8 dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai metode unit produksi. Jika intensitas
9 pemanfaatan bersifat menurun dalam artian pemanfaatan di masa awal pengabdian aset
10 tetap lebih intensif daripada di akhir, maka perhitungan penyusutan yang lebih logis dan
11 proporsional dapat dilakukan dengan memakai metode saldo menurun berganda. Akan
12 tetapi jika unit masa manfaat kurang spesifik dan tidak terkuantifikasi, atau kalaupun spesifik
13 dan terkuantifikasi tetapi perhitungan hendak dilakukan semudah mungkin, maka
14 perhitungan penyusutan yang lebih logis dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai
15 metode garis lurus.
16 Dengan pengertian di atas, langkah-langkah penetapan metode penyusutan adalah
17 sebagai berikut:
18 a. identifikasi karakteristik fisik aset tetap, kespesifikan dan keterukuran total unit manfaat
19 potensialnya, dan cara serta intensitas pemanfaatannya;
20 b. Jika aset tetap memiliki total unit manfaat potensial (perkiraan output) maupun jumlah
21 pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, maka digunakan penyusutan
22 metode unit produksi;
23 c. Dalam hal akan menggunakan penyusutan metode unit produksi, tetapkan perkiraan
24 total output (kapasitas manfaat potensial normal). Hal ini dapat ditentukan dengan
25 menggunakan data dari pabrikan atau dengan taksiran pihak yang berkompeten;
26 d. Jika aset tetap dinilai tidak memiliki perkiraan total output atau manfaat potensial
27 maupun jumlah pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, tetapi diyakini
28 bahwa cara dan intensitas pemanfaatannya lebih besar di awal masa manfaat aset,
29 maka digunakan penyusutan metode saldo menurun berganda;
30 e. Jika aset tetap tidak memiliki total unit manfaat potensial maupun jumlah pemanfaatan
31 per periode yang spesifik dan terukur, dan cara serta intensitas pemanfaatannya
32 sepanjang masa manfaat aset juga tidak jelas, serta ditambah dengan keinginan
33 mendapatkan metode penyusutan yang praktis, digunakan metode penyusutan garis
34 lurus;
35 f. Dalam hal menggunakan metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda,
36 tetapkan masa manfaat setiap aset tetap;
37 g. Walaupun diketahui perkiraan total output atau manfaat aset tetap seperti dimaksud poin
38 (c) atau penurunan intensitas pemanfaatan dapat ditentukan seperti dimaksud poin (d),
39 demi alasan kepraktisan, perhitungan dengan menggunakan metode garis lurus dapat
40 diterapkan;
41 h. Kebijakan yang berhubungan dengan penyusutan dicantumkan dalam Kebijakan
42 Akuntansi;
43 i. Dalam kebijakan akuntansi tersebut minimal berisikan hal-hal sebagai berikut:
44 1) Identifikasi aset yang dapat disusutkan.
45 2) Metode penyusutan yang digunakan.
46 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan.
1 4.6.2. Metode Saldo Menurun Ganda
3 Berdasarkan metode saldo menurun ganda, penyusutan nilai aset tetap dilakukan
4 dengan mengalokasikan beban penyusutan selama masa manfaatnya sebagaimana halnya
5 dalam metode garis lurus. Akan tetapi, persentase besarnya penyusutan adalah dua kali dari
6 persentase yang dipakai dalam metode garis lurus. Persentase penyusutan ini kemudian
7 dikalikan dengan nilai buku.
8 Contoh:
9 a. Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui:
10 1) Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai
11 dengan KIB adalah sebesar Rp10.000.000.
12 2) Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
13 b. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik.
14 c. Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan bahwa
15 mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan
16 menggunakan metode saldo menurun ganda.
18 Berdasarkan informasi di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun
19 pertama hingga kelima adalah sebagai berikut:
20 a. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan adalah sebesar Rp10.000.000:
21 b. Tarif penyusutan dihitung dengan rumus:
22 1 X 100% X 2
23 Masa manfaat
25 Jika masa manfaat 5 tahun, maka tarif penyusutannya adalah:
26 1 X 100% X 2 = 40%
28 c. Penyusutan tahun pertama hingga tahun kelima adalah :
PENYUSUTAN DENGAN METODE MENURUN BERGANDA
TAHUN NILAI BUKU
PERSENTASE
PENYUSUTAN
PENYUSUTAN
PER TAHUN
AKUMULASI
PENYUSUTAN
1 2 = 2t-1 – 5t-1 3 4 = 2 x 3 5 = 5t-1 + 4t 0 10,000,000 40% 0 0 1 10,000,000 40% 4,000,000 4,000, 2 6,000,000 40% 2,400,000 6,400, 3 3,600,000 40% 1,440,000 7,840, 4 2,160,000 40% 864,000 8,704, 5 1,296,000 Pembulatan/penyesuaian 1,296,000 10,000,
30 Jurnal untuk mencatat penyusutan:
32 a. Penyusutan tahun pertama
Beban Penyusutan Rp 4.000. Akumulasi penyusutan Rp 4.000.
1 b. Penyusutan tahun kedua
Beban Penyusutan Rp 2.400. Akumulasi penyusutan Rp 2.400.
3 c. Penyusutan tahun ketiga
Beban Penyusutan Rp 1.440. Akumulasi penyusutan Rp 1.440.
5 d. Penyusutan tahun keempat
Beban Penyusutan Rp 864. Akumulasi penyusutan Rp 864.
7 e. Penyusutan tahun kelima disesuaikan hingga menghasilkan nilai akumulasi penyusutan
8 yang sama dengan nilai awal/nilai yang dapat disusutkan.
Beban Penyusutan Rp 1.296. Akumulasi penyusutan Rp 1.296.
11 4.6.3. Metode Unit Produksi
13 Dengan menggunakan metode unit produksi penyusutan dihitung berdasarkan
14 perkiraan output (kapasitas produksi yang dihasilkan) aset tetap yang bersangkutan. Tarif
15 penyusutan dihitung dengan membandingkan antara nilai yang dapat disusutkan dan
16 perkiraan/estimasi output (kapasitas produksi yang dihasilkan) dalam kapasitas normal.
18 Contoh:
19 a. Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui:
20 1) Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai
21 dengan KIB adalah sebesar Rp12.000.000;
22 2) Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
23 b. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai penyusutan
24 menetapkan metode penyusutan yang digunakan adalah metode unit produksi.
25 c. Kapasitas produksi normal fotokopi adalah 60.000 lembar
26 d. Produksi fotokopi sampai tahun kelima adalah 60.000 lembar.
27 e. Tarif penyusutan: Nilai yang dapat disusutkan dibagi perkiraan output
28 12.000.000,00/60.000 = Rp200 per lembar;
29 f. Jumlah produksi tiap tahun selama lima tahun dan besarnya penyusutan per tahun
30 adalah sebagai berikut:
TAHUN PRODUKSI PER TAHUN
TARIF PENYUSUTAN
BESARNYA PENYUSUTAN (lembar) 1 16,000 200 3.200. 2 9,200 200 1.840. 3 11,600 200 2.320. 4 10,700 200 2.140. 5 12,500 200 2.500. Total 60,000 12.000.