Docsity
Docsity

Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity


Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Guidelines and tips
Guidelines and tips

Analisis evaluasi pemilihan umum tahun 2024, Summaries of History of Education

Mendeskripsikan mengenai pemilu 2024

Typology: Summaries

2023/2024

Uploaded on 03/03/2024

unknown user
unknown user 🇮🇩

1 document

1 / 9

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
Nama: Sabrina Abnoor Pasaribu
NIM: 2316935
Analisis dan Evaluasi Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam
Perspektif Pancasila
Guna memudahkan dalam analisis dan juga evaluasi, terlebih dahulu saya
akan memaparkan mengenai konsep dan juga mekanisme pemilu. Pemilu adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berasaskan langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL). Sebagai perwujudan penyelenggaraan
negara yang demokratis, pemilu merupakan representasi nyata dari proses demokrasi
yang dilakukan oleh rakyat (Handita & Anggraini, 2021). Karena Indonesia adalah
negara demokratis, seluruh warga negaranya dijamin mempunyai hak, kewajiban, dan
kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, serta bebas dari
diskriminasi. Asas-asas pemilu terdiri dari:
1. Langsung, artinya dalam pelaksanaan pemilu masyarakat dapat memilih
secara langsung berdasarkan hati nurani dan menurut kehendak sendiri tanpa
perantara dan pemberian surat kuasa pada orang lain.
2. Umum, artinya berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat yakni
sudah berusia 17 tahun tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis
kelamin, golongan pekerjaan, dan lain-lain.
3. Bebas, artinya setiap warga negara berhak memilih siapapun kontestan yang
dikehendaki tanpa paksaan, tekanan, pengaruh, maupun intimidasi pihak lain.
4. Rahasia, artinya setiap pemilih terjamin kerahasiaannya dalam menyalurkan
suaranya dan tidak ada satu pihak pun yang mengetahui terhadap pilihan
tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan
kenyamanan rakyat sebagai pemiilih dari pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab.
5. Jujur, memiliki arti bahwa setiap penyelenggara yang terlibat termasuk rakyat
dalam pelaksanaan pemilu harus bersikap jujur serta tidak melakukan
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9

Partial preview of the text

Download Analisis evaluasi pemilihan umum tahun 2024 and more Summaries History of Education in PDF only on Docsity!

Nama: Sabrina Abnoor Pasaribu

NIM: 2316935

Analisis dan Evaluasi Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam

Perspektif Pancasila

Guna memudahkan dalam analisis dan juga evaluasi, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai konsep dan juga mekanisme pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL). Sebagai perwujudan penyelenggaraan negara yang demokratis, pemilu merupakan representasi nyata dari proses demokrasi yang dilakukan oleh rakyat (Handita & Anggraini, 2021). Karena Indonesia adalah negara demokratis, seluruh warga negaranya dijamin mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, serta bebas dari diskriminasi. Asas-asas pemilu terdiri dari:

  1. Langsung, artinya dalam pelaksanaan pemilu masyarakat dapat memilih secara langsung berdasarkan hati nurani dan menurut kehendak sendiri tanpa perantara dan pemberian surat kuasa pada orang lain.
  2. Umum, artinya berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat yakni sudah berusia 17 tahun tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan pekerjaan, dan lain-lain.
  3. Bebas, artinya setiap warga negara berhak memilih siapapun kontestan yang dikehendaki tanpa paksaan, tekanan, pengaruh, maupun intimidasi pihak lain.
  4. Rahasia, artinya setiap pemilih terjamin kerahasiaannya dalam menyalurkan suaranya dan tidak ada satu pihak pun yang mengetahui terhadap pilihan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan rakyat sebagai pemiilih dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
  5. Jujur, memiliki arti bahwa setiap penyelenggara yang terlibat termasuk rakyat dalam pelaksanaan pemilu harus bersikap jujur serta tidak melakukan

kecurangan dalam hal apapun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Adil, berarti semua pihak yang terlibat harus mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Pemilu dianggap sebagai peristiwa kenegaraan yang penting karena keterlibatan rakyat secara langsung, yang berarti rakyat bisa menyampaikan keinginan dan harapan dalam kehidupan politik. Pemilu dianggap penting karena merupakan mekanisme yang mengatur pergantian atau perpindahan kekuasaan seseorang atau golongan politik tertentu secara legal tanpa penggunaan kekerasan maupun cara-cara yang inkonstitusional sehingga kemenangan yang diperoleh betul-betul hasil suara mayoritas rakyat dan menjungjung tinggi sikap fair play (keadilan). Pemilu memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:
  2. Membentuk legitimasi penguasa dan pemerintah. Dengan dilaksanakannya pemilu maka setiap penguasa yang terpilih betul-betul sah dan legal sesuai dengan amanat konstitusi.
  3. Pembentukan perwakilan politik rakyat. Hal ini sesuai dengan petikan sila keempat pancasila yakni “permusyawaratan/perwakilan, artinya kontestan yang terpilih merupakan wakil rakyat yang mengemban amanat dan tanggungjawab.
  4. Sirkulasi elit penguasa. Dengan diadakannya pemilu secara rutin maka tidak akan terjadi dinasti politik sehingga akan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.
  5. Sebagai pendidikan politik, berarti pemilu mengajarkan untuk dapat menjadikan masyarakat yang melek politik, partisipasi secara aktif, dan memiliki kepedulian terhadap dinamika perpolitikan di Indonesia. Selain memiliki fungsi, pemilu pun mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan dari pelaksanaan pemilu adalah sebagai berikut:
  6. Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat, bagi negara demokrasi seperti Indonesia maka kedaulatan berada ditangan rakyat, akan tetapi dalam

ANALISIS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 dalam

PERSPEKTIF PANCASILA

Tanggal 13 November 2023, KPU melakukan sidang pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu Tahun 2024 yang telah dilakukan pada pukul 14.02.24 WIB. Selanjutnya, pada 14 November 2023 akan dilakukan kegiatan pengundian nomor urut bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu 2024. KPU menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Tahun 2024, yakni Anies Rasyid Baswedan- Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketiga pasangan calon telah memenuhi ketentuan pasal 220 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang di mana partai politik atau gabungan partai politik bisa mendaftarkan bakal pasangan calon, yaitu telah memenuhi ketentuan 25% kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah secara nasional. Apakah Pemilihan Umum Tahun 2024 ini mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila? Berikut adalah analisis Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam persepektif Pancasila:

  1. Pada sila pertama Ketuhanan yang maha esa terdapat nilai Ketuhanan, mengandung arti bahwa setiap masyarakat Indonesia baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang diusung, harus menerapkan nilai ketuhanan. Sisi religius yang terdapat pada setiap orang akan menjadikan pribadi yang taat kepada tuhan dan memunculkan rasa takut terhadap kekuasaan tuhan. Sehingga praktek kecurangan selama pemilihan umum dapat terhindarkan karena keyakinannya bahwa setiap perbuatan dalam pengawasan Tuhan yang maha esa. Namun pada kenyataanya banyak isu kecurangan pada PEMILU tahun 2024 ini diantaranya: Melalui platform media sosial yakni Instagram, terlihat bahwa ada 31 ribu surat suara pemilu di Taipei yang sudah tercoblos. Video tersebut menunjukkan adanya lubang di kolom surat suara capres- cawapres 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
  2. Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti pada saat pelaksanaan pemilihan umum, harkat, derajat dan martabat manusia harus dijunjung tinggi

sehingga tidak akan ada kejadian saling menghina dan mengejek antar pendukung calon. Sisi kemanusiaan pada setiap orang akan menjadikan pribadi manusia yang memiliki kepedulian terhadap sesama. Meskipun berbeda pandangan politiknya namun masih tetap satu visi dan misi yaitu mensukseskan pergelaran pemilihan umum. Realitanya sila ini juga tidak dapat terimplementasikan, saat debat capres justru terdapat unsur saling menjatuhkan, contohnya pada saat paslon 3 berkampanye, terdapat seorang timses yang mengatakan "siapa yang mau presiden yang ngga punya istri". Jika ditelaah argumen ini tidak relevan dengan konteks PEMILU, dikarenakan sudah mencakup ranah pribadi. Selain daripada itu antar rakyat juga sering terjadi saling hina dikarenakan memiliki pilihan capres dan cawapres berbeda, hal ini umum terjadi di media sosial.

  1. Sila ketiga Persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan, maka dalam pelaksanaan pemilihan umum harus mengedepankan sisi persatuan, bahwasanya meskipun berbeda pilihan dan pandangan politik tapi tetap mengusung semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dengan mengimplementasikan sila ketiga ini, masyarakat tidak akan berperilaku diskriminasi berdasarkan Ras, suku, bahasa, agama, dan budaya. Dengan begitu pelaksanaan pemilihan umum akan berjalan kondusif tanpa menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan di masyarakat akan terjadi Chaos atau kekacauan. Sila kedua dengan sila ketiga ini sangat berkesinambungan. Karena banyaknya unsur saling hina membuat masyarakat terpecah belah. Akhirnya implementasi dari sila kedua dan ketiga ini juga tidak terimplementasikan.
  2. Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran/ perwakilan terdapat nilai kerakyatan yang berarti pada hakikatnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini diimplementasikan dalam pelaksanaan pemilihan umum secara langsung dimana setiap masyarakat mempunyai hak yang sama dalam menyalurkan suara politiknya. Selain nilai kerakyatan, dalam sila keempat pun terdapat makna musyawarah mufakat, hal ini akan menyadarkan bagi pihak yang kalah

calon tertentu. Merujuk kepada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Seharusnya bapak Joko Widodo menjadi corong netralitas dalam pemilu, karena PEMILU memiliki sifat yang rahasia. Hal ini yang dapat membuat masyarakat menarik kesimpulan bahwa PEMILU ditahun 2024 tidaklah adil.

EVALUASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 dalam

PERSPEKTIF PANCASILA

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dipaparkan, secara keseluruhan pemilihan Umum Tahun 2024 ini sangat bertentangan dengan Perspektif Pancasila. Ada banyak laporan dugaan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) untuk mengintervensi proses pemilu demi kepentingan kandidat tertentu, mulai dari mobilisasi aparat desa untuk memenangkan Capres tertentu, politisasi bansos, pemanfaatan fasilitas negara untuk kampanye capres, dan lain-lain. Kandidat dari capres dan cawapres juga memiliki kontroversinya masing masing, diantaranya:

1. Capres dan Cawapres No. Urut 1 yakni: Bapak Anies Rasyid Baswedan- Muhaimin Iskandar, dengan Isu Politik Identitas yang bertentangan dengan Sila 3. Politik Identitas adalah kegiatan politik yang berdasarkan identitas individu baik dari etnis, ras, suku, hingga agama. Dampak dari politik identitas ini cukup serius karena bisa menyerang golongan tertentu yang menimbulkan diskriminasi hingga radikalisasi.

  1. Capres dan Cawapres No. Urut 2 yakni: Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming raka Isu Politik Identitas diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Terlihat dari dimulainya Mahkamah Konstitusi mengabulkan Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-xxi/2023 terkait syarat minimal usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Tidak Cukup dengan hal tersebut,

Bapak Presiden Joko Widodo juga memberikan pernyataan boleh berkampanye dan memihak Paslon tertentu.

  1. Capres dan Cawapres No Urut 3 yakni: Bapak Ganjar Pranowo-Mahfud MD "Stigma pertugas partai" Pada pencalonan Ganjar Pranowo sebagai CAPRES, Ketua Umum PDI perjuangan yakni ibu Megawati Soekarnoputri meminta Ganjar mengaku sebagai kader PDI perjuangan. Ganjar Diminta Megawati untuk menyatakan diri sebagai petugas partai saat ditunjuk sebagai BACAPRES. Hal tersebut semakin diperkuat ketika Ganjar menjawab pertanyaan mahasiswa UI bernama Naufal, bila terpilih menjadi presiden 2024 - 2029 apakah Ganjar mau jadi pertugas partai atau rakyat?. Ganjar menjawab dengan tegas bahwa ia adalah kader Partai, Namun presiden bukan Kader Partai. Masalah dalam PEMILU ditahun 2024 ini tidak hanya berfokus pada CAPRES dan CAWAPRES saja. Akan tetapi menyangkut permasalahan permasalahan lain yang sangat bertentangan dengan perspektif Pancasila, diantaranya: ● Politisasi Bansos, ramai dimedia sosial terkait artiker dengan judul " Warga DKI JAKARTA dipaksa teken kontrak untuk coblos salah satu Paslon". Dalam perjanjian tersebut, warga akan mendapatkan bansos berupa beras 5 kg dan minyak goreng 2 liter. Warga akan mendapat bansos tersebut jika memenuhi perjanjian dengan mencoblos Capres-cawapres tahun 2024 nomor urut 2 ● Kegagalan BAWASLU dalam mengatasi PEMILU. Ketua umum BAWASLU menginformasikan ada 1.271 laporan dan 650 temuan terkait dugaan pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024. Terbagi atas pelanggaran dugaan administrasi, dugaan tindak pidana Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan juga dugaan pelanggaran hukum lainnya ● Banyaknya berita mengenai tekanan kepada kepala desa untuk mendukung CAPRES-CAWAPRES tertentu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto