





Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
Mendeskripsikan mengenai pemilu 2024
Typology: Summaries
Uploaded on 03/03/2024
1 document
1 / 9
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
Guna memudahkan dalam analisis dan juga evaluasi, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai konsep dan juga mekanisme pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL). Sebagai perwujudan penyelenggaraan negara yang demokratis, pemilu merupakan representasi nyata dari proses demokrasi yang dilakukan oleh rakyat (Handita & Anggraini, 2021). Karena Indonesia adalah negara demokratis, seluruh warga negaranya dijamin mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, serta bebas dari diskriminasi. Asas-asas pemilu terdiri dari:
kecurangan dalam hal apapun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Tanggal 13 November 2023, KPU melakukan sidang pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu Tahun 2024 yang telah dilakukan pada pukul 14.02.24 WIB. Selanjutnya, pada 14 November 2023 akan dilakukan kegiatan pengundian nomor urut bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu 2024. KPU menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Tahun 2024, yakni Anies Rasyid Baswedan- Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketiga pasangan calon telah memenuhi ketentuan pasal 220 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang di mana partai politik atau gabungan partai politik bisa mendaftarkan bakal pasangan calon, yaitu telah memenuhi ketentuan 25% kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah secara nasional. Apakah Pemilihan Umum Tahun 2024 ini mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila? Berikut adalah analisis Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam persepektif Pancasila:
sehingga tidak akan ada kejadian saling menghina dan mengejek antar pendukung calon. Sisi kemanusiaan pada setiap orang akan menjadikan pribadi manusia yang memiliki kepedulian terhadap sesama. Meskipun berbeda pandangan politiknya namun masih tetap satu visi dan misi yaitu mensukseskan pergelaran pemilihan umum. Realitanya sila ini juga tidak dapat terimplementasikan, saat debat capres justru terdapat unsur saling menjatuhkan, contohnya pada saat paslon 3 berkampanye, terdapat seorang timses yang mengatakan "siapa yang mau presiden yang ngga punya istri". Jika ditelaah argumen ini tidak relevan dengan konteks PEMILU, dikarenakan sudah mencakup ranah pribadi. Selain daripada itu antar rakyat juga sering terjadi saling hina dikarenakan memiliki pilihan capres dan cawapres berbeda, hal ini umum terjadi di media sosial.
calon tertentu. Merujuk kepada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Seharusnya bapak Joko Widodo menjadi corong netralitas dalam pemilu, karena PEMILU memiliki sifat yang rahasia. Hal ini yang dapat membuat masyarakat menarik kesimpulan bahwa PEMILU ditahun 2024 tidaklah adil.
Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dipaparkan, secara keseluruhan pemilihan Umum Tahun 2024 ini sangat bertentangan dengan Perspektif Pancasila. Ada banyak laporan dugaan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) untuk mengintervensi proses pemilu demi kepentingan kandidat tertentu, mulai dari mobilisasi aparat desa untuk memenangkan Capres tertentu, politisasi bansos, pemanfaatan fasilitas negara untuk kampanye capres, dan lain-lain. Kandidat dari capres dan cawapres juga memiliki kontroversinya masing masing, diantaranya:
1. Capres dan Cawapres No. Urut 1 yakni: Bapak Anies Rasyid Baswedan- Muhaimin Iskandar, dengan Isu Politik Identitas yang bertentangan dengan Sila 3. Politik Identitas adalah kegiatan politik yang berdasarkan identitas individu baik dari etnis, ras, suku, hingga agama. Dampak dari politik identitas ini cukup serius karena bisa menyerang golongan tertentu yang menimbulkan diskriminasi hingga radikalisasi.
Bapak Presiden Joko Widodo juga memberikan pernyataan boleh berkampanye dan memihak Paslon tertentu.